Pontianak (Antara Bali) - Pemerintahan mendatang perlu membentuk Kementerian Pembangunan Desa karena desa menjadi sumber kedaulatan pangan dan maritim, kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan.
"Kementerian Pembangunan Desa sangat penting karena sumbernya semua ada di desa," katanya saat dihubungi di Pontianak, Senin.
Ia mengatakan pertumbuhan yang berkualitas, mengurangi kemiskinan, dan sektor riil bisa berjalan baik, tergantung dari kemajuan desa.
Fokus utama kementerian tersebut adalah ketersediaan air bersih, pertanian, dan irigasi.
"Selain jalan desa tentunya dan penyediaan infrastruktur lainnya," ujar Daniel Johan.
Ia mengatakan setiap desa akan mendapat alokasi dana.
"Nilainya setidaknya satu miliar rupiah per tahun. Ini perlu diawasi dan terkoordinasi dengan baik," katanya.
Mengenai Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, ia menilai masih banyak kabupaten yang membutuhkan.
"Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bisa dilebur ke Kementerian Pembangunan Desa," kata Daniel Johan.
Tugas kementerian itu, katanya, mengoordinasikan kementerian sektor untuk masuk ke desa sesuai peta potensi dan data relevan lainnya.
Menjelang pergantian pemerintahan, sejumlah usulan terutama menyangkut kementerian pada kabinet mendatang mulai dibicarakan.
Hal itu, di antaranya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang dianggap tidak diperlukan karena kinerja yang kurang jelas. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kementerian Pembangunan Desa sangat penting karena sumbernya semua ada di desa," katanya saat dihubungi di Pontianak, Senin.
Ia mengatakan pertumbuhan yang berkualitas, mengurangi kemiskinan, dan sektor riil bisa berjalan baik, tergantung dari kemajuan desa.
Fokus utama kementerian tersebut adalah ketersediaan air bersih, pertanian, dan irigasi.
"Selain jalan desa tentunya dan penyediaan infrastruktur lainnya," ujar Daniel Johan.
Ia mengatakan setiap desa akan mendapat alokasi dana.
"Nilainya setidaknya satu miliar rupiah per tahun. Ini perlu diawasi dan terkoordinasi dengan baik," katanya.
Mengenai Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, ia menilai masih banyak kabupaten yang membutuhkan.
"Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bisa dilebur ke Kementerian Pembangunan Desa," kata Daniel Johan.
Tugas kementerian itu, katanya, mengoordinasikan kementerian sektor untuk masuk ke desa sesuai peta potensi dan data relevan lainnya.
Menjelang pergantian pemerintahan, sejumlah usulan terutama menyangkut kementerian pada kabinet mendatang mulai dibicarakan.
Hal itu, di antaranya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang dianggap tidak diperlukan karena kinerja yang kurang jelas. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014