Denpasar (Antara Bali) - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan pembangunan dua rumah sakit pratama di Kabupaten Klungkung dan Buleleng terpaksa ditunda karena hingga sekarang anggarannya dari APBN belum turun.
"Rencananya anggaran untuk pembangunan RS pratama di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dan Seririt, Kabupaten Buleleng, akan dibiayai melalui APBN tahun anggaran 2014 melalui dana Tugas Pembantuan. Tetapi dana Tugas Pembantuan untuk seluruh Indonesia belum disetujui oleh DPR, sehingga dana untuk Bali pun belum turun," katanya di Denpasar, Selasa.
Padahal, menurut dia, tahun ini direncanakan dapat terbangun tiga RS pratama di tiga kabupaten yakni di Karangasem, Klungkung, dan Buleleng untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini terkendala akses pelayanan kesehatan.
"Yang bisa dimulai pembangunannya tahun ini hanya satu RS pratama di Kabupaten Karangasem karena didanai dari APBD Provinsi Bali dan hingga saat ini prosesnya sudah sampai pada pemenang tender," ucapnya.
Untuk pembangunan RS pratama di kabupaten paling timur Pulau Dewata itu tahun ini dialokasikan Rp22,5 miliar yang dipergunakan untuk pembangunan fisik Rp15 miliar dan Rp7,5 miliar pengadaan alat kesehatan. Sementara SDM-nya harus disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.
Sedangkan pembangunan dua RS pratama lainnya, tambah dia, menjadi terganjal akibat dana yang belum turun. Padahal DED dan persyaratan administrasinya sudah siap, termasuk izin pemanfaatan lahan yang menggunakan aset Pemprov Bali juga tidak ada masalah.
"Kalau dananya turun bulan Agustus ini juga kemungkinan tidak berani untuk dilanjutkan pada proses tender karena untuk tender konsultan dan fisik memerlukan waktu cukup panjang sehingga kemungkinan besar pembangunan RS Pratama untuk dua kabupaten tersebut benar-benar ditunda," kata Suarjaya.
Suarjaya mengatakan, semula pembangunan satu RS pratama direncanakan dapat dibiayai APBN dengan anggaran Rp22 miliar, dengan rincian Rp15 miliar untuk pembangunan fisik dan sisanya Rp7 miliar untuk pengadaan alat kesehatan.
Oleh karena dananya tertunda, Dinas Kesehatan Provinsi Bali akan mengajukan usul kepada Gubernur Bali supaya dapat dianggarkan pada APBD 2015.
"Seandainya Pak Gubernur menyetujui agar anggarannya dimasukkan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) seperti halnya di Karangasem sehingga prosesnya menjadi lebih cepat," ucapnya.
Apalagi, lanjut Suarjaya, pembangunan RS Pratama menjadi salah satu program prioritas Pemprov Bali yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat. (ADT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Rencananya anggaran untuk pembangunan RS pratama di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dan Seririt, Kabupaten Buleleng, akan dibiayai melalui APBN tahun anggaran 2014 melalui dana Tugas Pembantuan. Tetapi dana Tugas Pembantuan untuk seluruh Indonesia belum disetujui oleh DPR, sehingga dana untuk Bali pun belum turun," katanya di Denpasar, Selasa.
Padahal, menurut dia, tahun ini direncanakan dapat terbangun tiga RS pratama di tiga kabupaten yakni di Karangasem, Klungkung, dan Buleleng untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini terkendala akses pelayanan kesehatan.
"Yang bisa dimulai pembangunannya tahun ini hanya satu RS pratama di Kabupaten Karangasem karena didanai dari APBD Provinsi Bali dan hingga saat ini prosesnya sudah sampai pada pemenang tender," ucapnya.
Untuk pembangunan RS pratama di kabupaten paling timur Pulau Dewata itu tahun ini dialokasikan Rp22,5 miliar yang dipergunakan untuk pembangunan fisik Rp15 miliar dan Rp7,5 miliar pengadaan alat kesehatan. Sementara SDM-nya harus disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.
Sedangkan pembangunan dua RS pratama lainnya, tambah dia, menjadi terganjal akibat dana yang belum turun. Padahal DED dan persyaratan administrasinya sudah siap, termasuk izin pemanfaatan lahan yang menggunakan aset Pemprov Bali juga tidak ada masalah.
"Kalau dananya turun bulan Agustus ini juga kemungkinan tidak berani untuk dilanjutkan pada proses tender karena untuk tender konsultan dan fisik memerlukan waktu cukup panjang sehingga kemungkinan besar pembangunan RS Pratama untuk dua kabupaten tersebut benar-benar ditunda," kata Suarjaya.
Suarjaya mengatakan, semula pembangunan satu RS pratama direncanakan dapat dibiayai APBN dengan anggaran Rp22 miliar, dengan rincian Rp15 miliar untuk pembangunan fisik dan sisanya Rp7 miliar untuk pengadaan alat kesehatan.
Oleh karena dananya tertunda, Dinas Kesehatan Provinsi Bali akan mengajukan usul kepada Gubernur Bali supaya dapat dianggarkan pada APBD 2015.
"Seandainya Pak Gubernur menyetujui agar anggarannya dimasukkan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) seperti halnya di Karangasem sehingga prosesnya menjadi lebih cepat," ucapnya.
Apalagi, lanjut Suarjaya, pembangunan RS Pratama menjadi salah satu program prioritas Pemprov Bali yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat. (ADT)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014