Denpasar (Antara Bali) - Kepolisian Daerah Bali meemetakan kawasan rawan gangguan keamanan baik menjelang maupun usai pelaksanaan Pemilihan Presiden pada 9 Juli 2014.
"Saya sudah berikan mandat kepada anggota bahwa semua tempat itu rawan. Ibarat air, kadang tenang tetapi di bawahnya ada arus," kata Kepala Polda Bali, Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, semua daerah di Pulau Dewata dianggap rawan karena pihaknya ingin melakukan antisipasi pengamanan Pilpres dengan tolak ukur pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif.
"Kami bertitik tolak pada Pileg lalu yang aman. Dengan data itu kami berharap bahwa Pilpres nanti juga aman," ucapnya.
Sementara itu, terkait penjagaan pada tempat pemungutan suara (TPS), pihaknya juga akan melakukan pola yang sama yang dibantu oleh TNI dan Linmas.
"Polanya tetap sama. Saya berusaha kalau bisa, dua personel untuk dua TPS," ujar mantan Kepala Polda Bengkulu itu.
Jenderal dengan bintang dua itu kembali menekankan bahwa korps Polri netral dalam pelaksanaan Pilpres.
Ia menyatakan bahwa netralitas merupakan "harga mati" yang tidak bisa ditawar.
Pihaknya berjanji akan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan adanya anggota yang ternyata berpihak pada salah satu pasangan calon.
"Itu (netralitas) sudah pasti harga mati bahwa kami tidak memihak. Polri tidak menggunakan hak pilih," ujarnya.
Benny Mokalu menjelaskan bahwa dua per tiga kekuatan Polda Bali atau sekitar 8.000 polisi dari sekiar 12.000 personel akan dilibatkan dalam pengamanan Pilpres 2014.
Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan bertarung dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Saya sudah berikan mandat kepada anggota bahwa semua tempat itu rawan. Ibarat air, kadang tenang tetapi di bawahnya ada arus," kata Kepala Polda Bali, Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, semua daerah di Pulau Dewata dianggap rawan karena pihaknya ingin melakukan antisipasi pengamanan Pilpres dengan tolak ukur pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif.
"Kami bertitik tolak pada Pileg lalu yang aman. Dengan data itu kami berharap bahwa Pilpres nanti juga aman," ucapnya.
Sementara itu, terkait penjagaan pada tempat pemungutan suara (TPS), pihaknya juga akan melakukan pola yang sama yang dibantu oleh TNI dan Linmas.
"Polanya tetap sama. Saya berusaha kalau bisa, dua personel untuk dua TPS," ujar mantan Kepala Polda Bengkulu itu.
Jenderal dengan bintang dua itu kembali menekankan bahwa korps Polri netral dalam pelaksanaan Pilpres.
Ia menyatakan bahwa netralitas merupakan "harga mati" yang tidak bisa ditawar.
Pihaknya berjanji akan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan adanya anggota yang ternyata berpihak pada salah satu pasangan calon.
"Itu (netralitas) sudah pasti harga mati bahwa kami tidak memihak. Polri tidak menggunakan hak pilih," ujarnya.
Benny Mokalu menjelaskan bahwa dua per tiga kekuatan Polda Bali atau sekitar 8.000 polisi dari sekiar 12.000 personel akan dilibatkan dalam pengamanan Pilpres 2014.
Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan bertarung dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014