Denpasar (Antara Bali) - Pengamat agama, Dr. I Ketut Sumadi mengingatkan pasangan presiden dan calon wakil presiden terpilih harus mampu memelihara dan memantapkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.
"Selain itu menghargai perbedaan, pendapat dan keragaman dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Ketua Program Studi Doktor Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar itu, Jumat.
Ia memandang bahwa kerukunan antarumat beragama mampu mewujudkan keharmonisan serta persatuan dan kesatuan bangsa sehingga menjadi modal utama dalam memacu pembangunan yang menyangkut berbagai sektor kehidupan.
"Dengan meningkatnya pembangunan, terutama bidang ekonomi akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan kemampuan daya saing Indonesia di dunia internasional," ujarnya.
Menurut dia, untuk pemimpin bangsa harus mampu menjaga keutuhan NKRI dan keharmonisan kehidupan beragama di Tanah air.
Oleh sebab itu presiden dan wakil presiden lima tahun ke depan dituntut mampu mengimplentasikan kebinekaan yang sejalan dengan Tri Hita Karana yakni keharmonisan dan keserasian sesama umat manusia, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu menguasai secara mantap kondisi negeri kepulauan sesuai konsep harmoni dan keutuhan NKRI.
Ia menekankan bahwa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan berbagai kepentingan menjadi kewajiban bagi pemimpin bangsa untuk mengedepankan kerukunan, kebersamaan dan saling menghormati.
Selain itu negara juga telah menegaskan untuk menjamin sepenuhnya keberadaan individu atau kelompok minoritas. Dengan demikian tidak akan terjadi benturan atau mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Kehidupan masyarakat yang rukun, saling menghormati satu sama lainnya serta didukung stabilitas keamanan yang kondusif akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Hal itu jauh lebih bagus dan bermanfaat jika waktu, dana dan kemampuan hanya habis untuk mengatasi konflik atau benturan antarwarga masyarakat," ujar Ketut Sumadi.
Selain itu permasalahan dan konflik antarkelompok dapat ditekan sekecil mungkin sehingga Indonesia bisa menjadi contoh kerukunan di dunia internasional, sekaligus diperhitungkan negara negara lain.
Konflik maupun benturan antarkelompok di Indonesia selama ini memang relatif kecil dibanding negara lainnya, dan kondisi demikian diharapkan dapat ditingkatkan pada masa-masa mendatang sehingga menjadi perhitungan negara lainnya di dunia.
"Lebih-lebih Bali sebagai daerah tujuan wisata kerukunan antarumat beragama dan terhindarnya dari benturan menjadi hal yang sangat penting, sekaligus modal mewujudkan wisata spiritual," kata Sumadi.
Pilpres 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Selain itu menghargai perbedaan, pendapat dan keragaman dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Ketua Program Studi Doktor Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar itu, Jumat.
Ia memandang bahwa kerukunan antarumat beragama mampu mewujudkan keharmonisan serta persatuan dan kesatuan bangsa sehingga menjadi modal utama dalam memacu pembangunan yang menyangkut berbagai sektor kehidupan.
"Dengan meningkatnya pembangunan, terutama bidang ekonomi akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan kemampuan daya saing Indonesia di dunia internasional," ujarnya.
Menurut dia, untuk pemimpin bangsa harus mampu menjaga keutuhan NKRI dan keharmonisan kehidupan beragama di Tanah air.
Oleh sebab itu presiden dan wakil presiden lima tahun ke depan dituntut mampu mengimplentasikan kebinekaan yang sejalan dengan Tri Hita Karana yakni keharmonisan dan keserasian sesama umat manusia, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu menguasai secara mantap kondisi negeri kepulauan sesuai konsep harmoni dan keutuhan NKRI.
Ia menekankan bahwa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan berbagai kepentingan menjadi kewajiban bagi pemimpin bangsa untuk mengedepankan kerukunan, kebersamaan dan saling menghormati.
Selain itu negara juga telah menegaskan untuk menjamin sepenuhnya keberadaan individu atau kelompok minoritas. Dengan demikian tidak akan terjadi benturan atau mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Kehidupan masyarakat yang rukun, saling menghormati satu sama lainnya serta didukung stabilitas keamanan yang kondusif akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Hal itu jauh lebih bagus dan bermanfaat jika waktu, dana dan kemampuan hanya habis untuk mengatasi konflik atau benturan antarwarga masyarakat," ujar Ketut Sumadi.
Selain itu permasalahan dan konflik antarkelompok dapat ditekan sekecil mungkin sehingga Indonesia bisa menjadi contoh kerukunan di dunia internasional, sekaligus diperhitungkan negara negara lain.
Konflik maupun benturan antarkelompok di Indonesia selama ini memang relatif kecil dibanding negara lainnya, dan kondisi demikian diharapkan dapat ditingkatkan pada masa-masa mendatang sehingga menjadi perhitungan negara lainnya di dunia.
"Lebih-lebih Bali sebagai daerah tujuan wisata kerukunan antarumat beragama dan terhindarnya dari benturan menjadi hal yang sangat penting, sekaligus modal mewujudkan wisata spiritual," kata Sumadi.
Pilpres 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014