Denpasar (Antara Bali) - Pengamat Pariwisata Ida Bagus Surakusuma menilai petugas keamanan desa adat (Pecalang) di Bali mempunyai peran yang sangat strategis dalam memelihara dan mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat di Pulau Dewata.
"Keterlibatan pecalang berbaur dengan petugas keamanan TNI/Polri dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman telah dirasakan manfaatnya, termasuk oleh wisatawan saat berliburan di Pulau Dewata, namun kehadiran pecalang itu tanpa imbalan atau pendapatan," kata Ida Bagus Surakusuma yang juga Direktur PT Pacific World Nusantara di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan, pecalang yang ada pada 1.480 desa adat (pekraman) di delapan kabupaten dan satu kota di Bali secara tidak langsung menjaga dan mengawasi Bali secara keseluruhan.
Oleh sebab itu pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah Kabupaten/Kota perlu memberikan bantuan insentif terhadap mereka, maupun alat komunikasi yang menjadi kelengkapan alat kerja mereka.
Demikian pula wakil-wakil rakyat yang baru terpilih dalam Pemilu Legislatif 9 Mei lalu dapat memperjuangkan nasib pecalang, meskipun bukan dalam bentuk gaji tetap, karena selama ini mereka hanya mengabdikan diri dan kelengkapan kerjanya pun dibeli secara swadaya.
Ida Bagus Surakusuma menjelaskan, pecalang dalam aktivitasnya bukan sekedar mengamankan pelaksanaan kegiatan ritual yang berlangsung di wilayah kerjanya masing-masing, namun secara aktif ikut mengamankan berbagai kegiatan.
Pecalang selama ini selalu dilibatkan dalam menyukseskan kegiatan yang berlangsung di Bali, baik dalam tingkat lokal, nasional dan internasional.
Dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Negara Asia Pasifik (KTT APEC) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 1-8 Oktober 2013 misalnya Mabes Polri juga melibatkan pecalang.
Keterlibatan pecalang dalam kegiatan internasional itu berbaur dengan petugas polisi mengamankan KTT APEC hingga kegiatan itu berlangsung sukses dan lancar hingga mendapat pujian dari berbagai pihak.
Oleh sebab itu para pecalang perlu mendapat perhatian, karena dalam kondisi sekarang tidak mungkin seseorang dapat sepenuhnya mengabdikan diri, karena mempunyai tanggungan ekonomi untuk keluarga, ujar Ida Bagus Surakusuma.
Petugas yang mengenakan busana adat Bali sambil membawa sebuah keris mencuat ke permukaan setelah sukses mengamankan pelaksanaan Kongres ke V PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri di kawasan Sanur, Bali 8-10 Oktober 1998.
Panitia saat itu mengerahkan 1.000 pecalang yang mampu mengawal pelaksanaan kongres berlangsung sukses, padahal saat itu tidak ada provinsi yang bersedia menjadi tuan rumah, kecuali Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Keterlibatan pecalang berbaur dengan petugas keamanan TNI/Polri dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman telah dirasakan manfaatnya, termasuk oleh wisatawan saat berliburan di Pulau Dewata, namun kehadiran pecalang itu tanpa imbalan atau pendapatan," kata Ida Bagus Surakusuma yang juga Direktur PT Pacific World Nusantara di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan, pecalang yang ada pada 1.480 desa adat (pekraman) di delapan kabupaten dan satu kota di Bali secara tidak langsung menjaga dan mengawasi Bali secara keseluruhan.
Oleh sebab itu pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah Kabupaten/Kota perlu memberikan bantuan insentif terhadap mereka, maupun alat komunikasi yang menjadi kelengkapan alat kerja mereka.
Demikian pula wakil-wakil rakyat yang baru terpilih dalam Pemilu Legislatif 9 Mei lalu dapat memperjuangkan nasib pecalang, meskipun bukan dalam bentuk gaji tetap, karena selama ini mereka hanya mengabdikan diri dan kelengkapan kerjanya pun dibeli secara swadaya.
Ida Bagus Surakusuma menjelaskan, pecalang dalam aktivitasnya bukan sekedar mengamankan pelaksanaan kegiatan ritual yang berlangsung di wilayah kerjanya masing-masing, namun secara aktif ikut mengamankan berbagai kegiatan.
Pecalang selama ini selalu dilibatkan dalam menyukseskan kegiatan yang berlangsung di Bali, baik dalam tingkat lokal, nasional dan internasional.
Dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Negara Asia Pasifik (KTT APEC) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 1-8 Oktober 2013 misalnya Mabes Polri juga melibatkan pecalang.
Keterlibatan pecalang dalam kegiatan internasional itu berbaur dengan petugas polisi mengamankan KTT APEC hingga kegiatan itu berlangsung sukses dan lancar hingga mendapat pujian dari berbagai pihak.
Oleh sebab itu para pecalang perlu mendapat perhatian, karena dalam kondisi sekarang tidak mungkin seseorang dapat sepenuhnya mengabdikan diri, karena mempunyai tanggungan ekonomi untuk keluarga, ujar Ida Bagus Surakusuma.
Petugas yang mengenakan busana adat Bali sambil membawa sebuah keris mencuat ke permukaan setelah sukses mengamankan pelaksanaan Kongres ke V PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri di kawasan Sanur, Bali 8-10 Oktober 1998.
Panitia saat itu mengerahkan 1.000 pecalang yang mampu mengawal pelaksanaan kongres berlangsung sukses, padahal saat itu tidak ada provinsi yang bersedia menjadi tuan rumah, kecuali Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014