Padang (Antara Bali) - Sebanyak 18 titik di wilayah perairan Indonesia rentan terjadi
aksi pencurian ikan demikian dikatakan Ketua Dewan Pembina KNTI, Riza
Damanik, di Padang, Sabtu.
"Berdasarkan data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) aksi pencurian ikan terjadi 18 titik di wilayah perairan Indonesia," kata Riza.
Ia menjelaskan, KNTI mencatat tidak sedikit kapal-kapal asing memasuki perairan Indonesia melakukan aksi pencurian ikan.
"Praktik ini jelas merugikan negara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber pangan perikanan," ujarnya.
Pemerintah harus memperhatikan kasus pencurian ikan yang selama ini terjadi, karena laut Indonesia itu seperti rumah orang kaya yang ditinggal penghuninya sehingga dapat dicuri isinya oleh siapa pun.
"Aksi pencurian ikan juga terjadi di sejumlah titik perairan lainnya yang mengakibatkan kerugian negara setiap tahun mencapai Rp30 triliun," kata Riza Damanik.
Ia mengatakan, pemerintah harus mencegah dan menghentikan pencurian ikan dengan strategis kesejahteraan, yakni menggeser 1.000 armada perikanan rakyat dengan bobot 50-100 GT menangkap di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas.
Pemerintah juga harus membangun pelabuhan perikanan rakyat di wilayah Indonesia bagian timur sebagai upaya distribusi kesejahteraan dan memperkuat sistem logistik hulu-hilir nasional.
"Berdasarkan fakta yakni 80 persen pelabuhan perikanan masih berada di wilayah Indonesia bagian barat, industri pengolahan ikan terpusat di Pulau Jawa, sedangkan bahan atau kekakayaan ikan melimpah di kawasan Indonesia bagian timur," pungkasnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Berdasarkan data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) aksi pencurian ikan terjadi 18 titik di wilayah perairan Indonesia," kata Riza.
Ia menjelaskan, KNTI mencatat tidak sedikit kapal-kapal asing memasuki perairan Indonesia melakukan aksi pencurian ikan.
"Praktik ini jelas merugikan negara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber pangan perikanan," ujarnya.
Pemerintah harus memperhatikan kasus pencurian ikan yang selama ini terjadi, karena laut Indonesia itu seperti rumah orang kaya yang ditinggal penghuninya sehingga dapat dicuri isinya oleh siapa pun.
"Aksi pencurian ikan juga terjadi di sejumlah titik perairan lainnya yang mengakibatkan kerugian negara setiap tahun mencapai Rp30 triliun," kata Riza Damanik.
Ia mengatakan, pemerintah harus mencegah dan menghentikan pencurian ikan dengan strategis kesejahteraan, yakni menggeser 1.000 armada perikanan rakyat dengan bobot 50-100 GT menangkap di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas.
Pemerintah juga harus membangun pelabuhan perikanan rakyat di wilayah Indonesia bagian timur sebagai upaya distribusi kesejahteraan dan memperkuat sistem logistik hulu-hilir nasional.
"Berdasarkan fakta yakni 80 persen pelabuhan perikanan masih berada di wilayah Indonesia bagian barat, industri pengolahan ikan terpusat di Pulau Jawa, sedangkan bahan atau kekakayaan ikan melimpah di kawasan Indonesia bagian timur," pungkasnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014