Kuta (Antara Bali) - Kalangan pelaku pariwisata di Bali mengkhawatirkan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, akan masuk menjadi Wilayah Usaha Mineral (WUP) bukan logam sehingga akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan pariwisata di daerah tersebut.
"Adanya peluang penambangan di Kuta Selatan harus diimbangi dengan pengawasan yang baik dari pemerintah termasuk melaksanakan kegiatan reklamasi untuk pelestarian lingkungan," ujar pelaku pariwisata asal Kuta, Graha Wicaksana di Mangupura, Kamis.
Ia mengatakan maraknya penambangan batu kapur di Kawasan Kuta Selatan akibat tingginya kebutuhan tanah "urug" atau untuk pondasi pembangunan, padahal kawasan Kuta merupakan pusat pariwisata yang cukup dikenal masyaraat Unternasional.
Hal tersebut diawali dengan upaya Dinas Ciptakarya Badung, Bali yang kembali melakukan konsultasi prihal penetapan wilayah pertambangan tersebut agar Kuta Selatan dapat diakomodir sebagai wilayah pertambangan.
"Oleh sebab itu, dapat menjadi kekhawatiran bagi kalangan pariwisata aabila ini dilakukan," ujarnya.
Graha Wicaksana menambahkan agar tidak terjadi pelanggaran tataruang pemerintah tersebut, pihaknya berharap pemerintah mengimbau untuk melakukan sinkronisasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Secara tehnis aturan terkait pengangkutan material tambang juga harus diperhatikan agar tidak menjadi permasalahan baru di bawah padatnya arus lalulintas di kawasan pariwisata kuta selatan," ujarnya.
Selain itu, hasil tambang berupa tanah kapur dan bebatuan tersebut juga harus diawasi pergerakannya agar tidak menimbulkan masalah baru lain. "Seperti halnnya digunakan untuk menimbun tanah-tanah produktif diluar badung selatan," ujarnya.
Kuta selatan masuk menjadi wilayah usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan pada peta wilayah pertambangan pulau Jawa-Bali yang terakomodir dalam keputusan menteri ESDM.
"Bahkan Wilayah Kuta Selatan telah dimasukkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan dalam perda RTRW kabupaten badung," ujarnya.(WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Adanya peluang penambangan di Kuta Selatan harus diimbangi dengan pengawasan yang baik dari pemerintah termasuk melaksanakan kegiatan reklamasi untuk pelestarian lingkungan," ujar pelaku pariwisata asal Kuta, Graha Wicaksana di Mangupura, Kamis.
Ia mengatakan maraknya penambangan batu kapur di Kawasan Kuta Selatan akibat tingginya kebutuhan tanah "urug" atau untuk pondasi pembangunan, padahal kawasan Kuta merupakan pusat pariwisata yang cukup dikenal masyaraat Unternasional.
Hal tersebut diawali dengan upaya Dinas Ciptakarya Badung, Bali yang kembali melakukan konsultasi prihal penetapan wilayah pertambangan tersebut agar Kuta Selatan dapat diakomodir sebagai wilayah pertambangan.
"Oleh sebab itu, dapat menjadi kekhawatiran bagi kalangan pariwisata aabila ini dilakukan," ujarnya.
Graha Wicaksana menambahkan agar tidak terjadi pelanggaran tataruang pemerintah tersebut, pihaknya berharap pemerintah mengimbau untuk melakukan sinkronisasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Secara tehnis aturan terkait pengangkutan material tambang juga harus diperhatikan agar tidak menjadi permasalahan baru di bawah padatnya arus lalulintas di kawasan pariwisata kuta selatan," ujarnya.
Selain itu, hasil tambang berupa tanah kapur dan bebatuan tersebut juga harus diawasi pergerakannya agar tidak menimbulkan masalah baru lain. "Seperti halnnya digunakan untuk menimbun tanah-tanah produktif diluar badung selatan," ujarnya.
Kuta selatan masuk menjadi wilayah usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan pada peta wilayah pertambangan pulau Jawa-Bali yang terakomodir dalam keputusan menteri ESDM.
"Bahkan Wilayah Kuta Selatan telah dimasukkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan dalam perda RTRW kabupaten badung," ujarnya.(WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014