Jakarta (Antara Bali) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memastikan
tidak akan ada soal Ujian Nasional (UN) SMP dan sederajat yang
dipolitisasi.
"Kami sudah cek, ada beberapa tokoh politik yang masuk dan sudah ganti," ujar Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan, Musliar Kasim, saat melakukan sidak ke SMPN 45 Jakarta, Minggu.
Dia menjelaskan, tidak ada unsur kesengajaan dari penulis naskah untuk memasukkan nama-nama politisi ke dalam soal UN.
"Tidak ada tokoh politik yang masuk ke dalam soal UN. Kami tidak mau ranah pendidikan dimasukkan ke politik," kata dia.
Sebelumnya, pada pelaksanaan UN SMA sederajat terdapat soal mengenai biografi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi, pada soal Bahasa Indonesia.
Kemdikbud hingga saat ini masih melakukan investigasi terkait soal Jokowi itu. Tapi Musliar memastikan tidak ada unsur kesengajaan.
Hal itu menuai kecaman dari sejumlah pengamat pendidikan termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Sebelumnya, Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh meminta Kemdikbud untuk tidak melakukan politisasi terhadap soal UN. KPAI melakukan pengawasan baik UN SMA dan SMP.
UN SMP akan dilangsungkan pada Senin (5/5) hingga Kamis (8/5). Jumlah peserta UN SMP sederajat mencapai 3.902.938 pelajar. Sedangkan yang peserta yang ikut Paket B sebanyak 227.743. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami sudah cek, ada beberapa tokoh politik yang masuk dan sudah ganti," ujar Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan, Musliar Kasim, saat melakukan sidak ke SMPN 45 Jakarta, Minggu.
Dia menjelaskan, tidak ada unsur kesengajaan dari penulis naskah untuk memasukkan nama-nama politisi ke dalam soal UN.
"Tidak ada tokoh politik yang masuk ke dalam soal UN. Kami tidak mau ranah pendidikan dimasukkan ke politik," kata dia.
Sebelumnya, pada pelaksanaan UN SMA sederajat terdapat soal mengenai biografi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi, pada soal Bahasa Indonesia.
Kemdikbud hingga saat ini masih melakukan investigasi terkait soal Jokowi itu. Tapi Musliar memastikan tidak ada unsur kesengajaan.
Hal itu menuai kecaman dari sejumlah pengamat pendidikan termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Sebelumnya, Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh meminta Kemdikbud untuk tidak melakukan politisasi terhadap soal UN. KPAI melakukan pengawasan baik UN SMA dan SMP.
UN SMP akan dilangsungkan pada Senin (5/5) hingga Kamis (8/5). Jumlah peserta UN SMP sederajat mencapai 3.902.938 pelajar. Sedangkan yang peserta yang ikut Paket B sebanyak 227.743. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014