Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali hingga saat ini masih memantapkan studi kelayakan rencana pembentukan Bali Mandara "Holding Company" yang nantinya akan menjadi usaha induk dari beberapa perusahaan daerah milik pemprov setempat.
"Jenis usaha yang akan diambil dalam Bali Mandara `Holding Company` tentunya sifatnya strategis, tidak mampu dikerjakan oleh masyarakat seperti pembangunan kereta api, bandara baru, konstruksi dan sebagainya. Yang jelas tidak akan bersaing dan merugikan masyarakat," kata Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemprov Bali Gede Suarjana, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, sejalan dengan upaya pembentukan Bali Mandara "Holding Company" itu, berbagai perusahaan daerah milik pemprov setempat akan diarahkan bentuknya ke perseroan terbatas (PT).
"Jika sudah PT, maka akan bisa memiliki banyak usaha sehingga perusahaan daerah akan berkembang. Kami masih melihat usaha apa yang memungkinkan berkembang," ucapnya.
Selain itu, tambah Suarjana, dengan berbentuk PT juga bisa dihitung deviden, keuntungan dan kontribusinya serta pengelolaannya menjadi lebih profesional. Pemprov Bali saat ini memiliki delapan perusahaan daerah, di antaranya Asuransi Kredit Daerah, Bank Pembangunan Daerah, dan Penjaminan Kredit Daerah.
Terkait dengan regulasinya, pembentukan induk perusahaan itu nantinya dalam bentuk peraturan daerah (perda). Namun, sejauh ini belum dibahas dengan DPRD Bali dan harapannya pada 2015 sudah bisa masuk program legislasi daerah (Prolegda).
"Intinya, perencanaan kami lakukan secara bertahap sembari mencari peluang dan memantapkan studi kelayakan, supaya nanti di saat berinvestasi pemerintah daerah tidak sampai merugi," kata Suarjana.
Sebelumnya Gubernur Bali Made Mangku Pastika berpandangan dengan pembentukan Bali Mandara "Holding Company" bisa memacu semangat kewirausahaan kalangan birokrasi.
"Semestinya kewirausahaan tidak hanya dimiliki kalangan swasta, namun juga harus dimiliki kalangan pemerintah dan akademisi karena memang semestinya sumber daya yang ada jangan sampai terbuang percuma," katanya.
Ide pembentukan semacam BUMD itu, tegas Pastika, bukan berarti juga akan menyaingi usaha-usaha yang sudah ada dan jangan diartikan kalau gubernur akan membuat hotel. Mungkin saja hotel yang sudah megap-megap itu dibeli Pemprov Bali.
"Di Bali ini sesugguhnya banyak sekali peluang, begitu majunya ekonomi kita, semua berebut mau investasi, mau berusaha, cari makan, dan sebagainya. Artinya peluang banyak sekali, tetapi kita selama ini tidak mampu menangkap peluang itu," ujar Pastika. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Jenis usaha yang akan diambil dalam Bali Mandara `Holding Company` tentunya sifatnya strategis, tidak mampu dikerjakan oleh masyarakat seperti pembangunan kereta api, bandara baru, konstruksi dan sebagainya. Yang jelas tidak akan bersaing dan merugikan masyarakat," kata Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemprov Bali Gede Suarjana, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, sejalan dengan upaya pembentukan Bali Mandara "Holding Company" itu, berbagai perusahaan daerah milik pemprov setempat akan diarahkan bentuknya ke perseroan terbatas (PT).
"Jika sudah PT, maka akan bisa memiliki banyak usaha sehingga perusahaan daerah akan berkembang. Kami masih melihat usaha apa yang memungkinkan berkembang," ucapnya.
Selain itu, tambah Suarjana, dengan berbentuk PT juga bisa dihitung deviden, keuntungan dan kontribusinya serta pengelolaannya menjadi lebih profesional. Pemprov Bali saat ini memiliki delapan perusahaan daerah, di antaranya Asuransi Kredit Daerah, Bank Pembangunan Daerah, dan Penjaminan Kredit Daerah.
Terkait dengan regulasinya, pembentukan induk perusahaan itu nantinya dalam bentuk peraturan daerah (perda). Namun, sejauh ini belum dibahas dengan DPRD Bali dan harapannya pada 2015 sudah bisa masuk program legislasi daerah (Prolegda).
"Intinya, perencanaan kami lakukan secara bertahap sembari mencari peluang dan memantapkan studi kelayakan, supaya nanti di saat berinvestasi pemerintah daerah tidak sampai merugi," kata Suarjana.
Sebelumnya Gubernur Bali Made Mangku Pastika berpandangan dengan pembentukan Bali Mandara "Holding Company" bisa memacu semangat kewirausahaan kalangan birokrasi.
"Semestinya kewirausahaan tidak hanya dimiliki kalangan swasta, namun juga harus dimiliki kalangan pemerintah dan akademisi karena memang semestinya sumber daya yang ada jangan sampai terbuang percuma," katanya.
Ide pembentukan semacam BUMD itu, tegas Pastika, bukan berarti juga akan menyaingi usaha-usaha yang sudah ada dan jangan diartikan kalau gubernur akan membuat hotel. Mungkin saja hotel yang sudah megap-megap itu dibeli Pemprov Bali.
"Di Bali ini sesugguhnya banyak sekali peluang, begitu majunya ekonomi kita, semua berebut mau investasi, mau berusaha, cari makan, dan sebagainya. Artinya peluang banyak sekali, tetapi kita selama ini tidak mampu menangkap peluang itu," ujar Pastika. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014