Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta mengingatkan janji gubernur untuk mencairkan bantuan sosial pada Juni 2014 agar segera direalisasikan.
"Saya harapkan janji gubernur terkait pencairan bansos yang gagal direalisasikan akhir Desember 2013, agar bulan Juni ini bisa dicairkan, Setelah itu baru membahas soal LKPJ 2013," katanya pada rapat DPRD dengan Bappeda Bali di Denpasar, Jumat.
Ia mengkritisi program pemerintah provinsi dengan progam Bali Mandara tersebut, selama ini adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain dengan tidak cairnya bansos APBD 2013 tersebut tentu berimbas terhadap pembangunan di Pulau Dewata.
"Dengan kembalinya dana tersebut sebesar Rp188 miliar dari sedikitnya 5.000 berkas proposal yang diajukan masyarakat tersebut, tentu pembangunan infrastruktur mengalami kemunduran. Bahkan kalau itu cair sedikitnya dari dana partisipasi masyarakat mencapai Rp600 juta lebih," ucap politikus PDIP Bali.
Menurut dia, imbas dari pencairan tersebut juga berpengaruh terhadap perekonomian di Bali. Mulai dari penjualan bahan bangunan, tenaga kerja (tukang) dan lainnya.
"Jika pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan perencanaan yang diajukan masing-masing masyarakat, tentu tingkat perekonomian masyarakat akan lebih baik, karena sektor tenaga kerja, seperti tukang dan buruh bangunan juga mendapatkan pekerjaan dari pembangunan itu," ucapnya.
Ia mengatakan soal pembahasan LKPJ itu bisa dilanjutkan pada rapat berikut, pihaknya meminta kepada Kepala Bappeda Bali untuk menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Gubernur Bali. (ADT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Saya harapkan janji gubernur terkait pencairan bansos yang gagal direalisasikan akhir Desember 2013, agar bulan Juni ini bisa dicairkan, Setelah itu baru membahas soal LKPJ 2013," katanya pada rapat DPRD dengan Bappeda Bali di Denpasar, Jumat.
Ia mengkritisi program pemerintah provinsi dengan progam Bali Mandara tersebut, selama ini adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain dengan tidak cairnya bansos APBD 2013 tersebut tentu berimbas terhadap pembangunan di Pulau Dewata.
"Dengan kembalinya dana tersebut sebesar Rp188 miliar dari sedikitnya 5.000 berkas proposal yang diajukan masyarakat tersebut, tentu pembangunan infrastruktur mengalami kemunduran. Bahkan kalau itu cair sedikitnya dari dana partisipasi masyarakat mencapai Rp600 juta lebih," ucap politikus PDIP Bali.
Menurut dia, imbas dari pencairan tersebut juga berpengaruh terhadap perekonomian di Bali. Mulai dari penjualan bahan bangunan, tenaga kerja (tukang) dan lainnya.
"Jika pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan perencanaan yang diajukan masing-masing masyarakat, tentu tingkat perekonomian masyarakat akan lebih baik, karena sektor tenaga kerja, seperti tukang dan buruh bangunan juga mendapatkan pekerjaan dari pembangunan itu," ucapnya.
Ia mengatakan soal pembahasan LKPJ itu bisa dilanjutkan pada rapat berikut, pihaknya meminta kepada Kepala Bappeda Bali untuk menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Gubernur Bali. (ADT)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014