Semarapura (Antara Bali) - Bupati Klungkung Nyoman Suwirta berencana memangkas dana bantuan sosial untuk menambah anggaran pembangunan infrastruktur.
"Pemotongan akan dilakukan secara bertahap mulai 2015," katanya di Semarapura, Kabupaten Klungkung, Bali, Senin.
Menurut dia, pemotongan dilakukan secara selektif dengan memprioritaskan pembagunan pura dan pemberdayaan masyarakat desa adat.
"Untuk bansos yang bisa masuk dalam kegiatan pemerintah seperti perbaikan jalan, saluran irigasi, dan bedah rumah akan diprogramkan langsung pemerintah tanpa melalui bansos Dewan," kata Bupati asal Nusa Ceningan itu.
Selama ini kegiatan seperti itu dilakukan oleh anggota Dewan dengan menggunakan dana bansos. "Namun kami tetap akan melibatkan anggota Dewan sesuai dengan daerah pemilihannya," kata Suwirta.
Pada 2014 setiap anggota Dewan mendapatkan dana bansos senilai Rp 750, sedangkan pimpinan Dewan Rp1 miliar.
Rencananya pemotongannya mencapai 50 persen yang dilakukan secara bertahap.
Menanggapi hal itu sejumlah anggota DPRD Kabupaten Klungkung menyatakan keberatannya. "Seharusnya masalah itu dibicarakan terlebih dulu dengan kami," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klungkung Putu Tika Winawan. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Pemotongan akan dilakukan secara bertahap mulai 2015," katanya di Semarapura, Kabupaten Klungkung, Bali, Senin.
Menurut dia, pemotongan dilakukan secara selektif dengan memprioritaskan pembagunan pura dan pemberdayaan masyarakat desa adat.
"Untuk bansos yang bisa masuk dalam kegiatan pemerintah seperti perbaikan jalan, saluran irigasi, dan bedah rumah akan diprogramkan langsung pemerintah tanpa melalui bansos Dewan," kata Bupati asal Nusa Ceningan itu.
Selama ini kegiatan seperti itu dilakukan oleh anggota Dewan dengan menggunakan dana bansos. "Namun kami tetap akan melibatkan anggota Dewan sesuai dengan daerah pemilihannya," kata Suwirta.
Pada 2014 setiap anggota Dewan mendapatkan dana bansos senilai Rp 750, sedangkan pimpinan Dewan Rp1 miliar.
Rencananya pemotongannya mencapai 50 persen yang dilakukan secara bertahap.
Menanggapi hal itu sejumlah anggota DPRD Kabupaten Klungkung menyatakan keberatannya. "Seharusnya masalah itu dibicarakan terlebih dulu dengan kami," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klungkung Putu Tika Winawan. (WRA)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014