PBB, Amerika
Serikat (Antara Bali) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada
Kamis mengeluarkan kecaman terhadap Korea Utara atas tindakan terbarunya
meluncurkan uji coba peluru kendali balistik.
Dewan Keamanan (DK-PBB) juga sepakat akan segera membahas tindakan yang perlu dikeluarkan, demikian dikatakan presiden bergilir DK-PBB.
"Para anggota Dewan Keamanan mengecam peluncuran tersebut sebagai pelanggaran terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan," kata duta besar Luksemburg, Sylvie Lucas kepada para wartawan, seperti dilaporkan AFP.
Ia memberikan pernyataan setelah berlangsungnya sidang tertutup selama kurang dari satu jam.
Ketika menjawab pertanyaan, Lucas mengatakan para anggota Dewan sepakat bahwa tindakan "harus dikeluarkan dengan segera."
Sidang DK-PBB, yang juga diisi dengan penyampaian laporan dari wakil sekretaris jenderal PBB untuk bidang politik, Jeffrey Feltman, diadakan atas permintaan Amerika Serikat.
Pyongyang melancarkan serangkaian peluncuran roket dan peluru kendali jarak pendek dalam beberapa minggu terakhir ini hingga menyulut kecaman dari Seoul dan Washington.
Pada Rabu, Korut menguji coba dengan menembakkan peluru kendali balistik jarak menengah yang mampu menghantam Jepang.
Aksi itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap langkah Presiden AS Barack Obama yang menggelar pertemuan tingkat tinggi antara Jepang dan Korea Selatan di Den Haag.
Uji coba peluru kendali adalah aksi yang bertentangan dengan resolusi-resolusi PBB, yang melarang Pyongyang melakukan kegiatan nuklir atau balistik apapun.
Sejumlah diplomat mengatakan Amerika Serikat mendesak DK-PBB untuk mengecam uji coba peluru kendali itu dan meminta agar tindakan keras segera dikeluarkan.
Sekutu-sekutu dekat AS, yaitu Inggris dan Prancis, juga menuntut Dewan untuk bertindak dan mengirimkan peringatan yang jelas kepada Korea Utara.
Namun Tiongkok, yang merupakan sekutu Korea Utara, bersikap hati-hati, dengan mengatakan bahwa tindakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan aksi yang dilakukan Pyongyang.
Bagi Tiongkok, prioritas yang harus didahulukan adalah memulai kembali perundingan antara dua Korea, Tiongkok, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat, yang terputus pada akhir 2008.
Perundingan itu dilakukan dalam upaya menghentikan program nuklir Korea Utara sebagai imbalan atas bantuan ekonomi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Dewan Keamanan (DK-PBB) juga sepakat akan segera membahas tindakan yang perlu dikeluarkan, demikian dikatakan presiden bergilir DK-PBB.
"Para anggota Dewan Keamanan mengecam peluncuran tersebut sebagai pelanggaran terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan," kata duta besar Luksemburg, Sylvie Lucas kepada para wartawan, seperti dilaporkan AFP.
Ia memberikan pernyataan setelah berlangsungnya sidang tertutup selama kurang dari satu jam.
Ketika menjawab pertanyaan, Lucas mengatakan para anggota Dewan sepakat bahwa tindakan "harus dikeluarkan dengan segera."
Sidang DK-PBB, yang juga diisi dengan penyampaian laporan dari wakil sekretaris jenderal PBB untuk bidang politik, Jeffrey Feltman, diadakan atas permintaan Amerika Serikat.
Pyongyang melancarkan serangkaian peluncuran roket dan peluru kendali jarak pendek dalam beberapa minggu terakhir ini hingga menyulut kecaman dari Seoul dan Washington.
Pada Rabu, Korut menguji coba dengan menembakkan peluru kendali balistik jarak menengah yang mampu menghantam Jepang.
Aksi itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap langkah Presiden AS Barack Obama yang menggelar pertemuan tingkat tinggi antara Jepang dan Korea Selatan di Den Haag.
Uji coba peluru kendali adalah aksi yang bertentangan dengan resolusi-resolusi PBB, yang melarang Pyongyang melakukan kegiatan nuklir atau balistik apapun.
Sejumlah diplomat mengatakan Amerika Serikat mendesak DK-PBB untuk mengecam uji coba peluru kendali itu dan meminta agar tindakan keras segera dikeluarkan.
Sekutu-sekutu dekat AS, yaitu Inggris dan Prancis, juga menuntut Dewan untuk bertindak dan mengirimkan peringatan yang jelas kepada Korea Utara.
Namun Tiongkok, yang merupakan sekutu Korea Utara, bersikap hati-hati, dengan mengatakan bahwa tindakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan aksi yang dilakukan Pyongyang.
Bagi Tiongkok, prioritas yang harus didahulukan adalah memulai kembali perundingan antara dua Korea, Tiongkok, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat, yang terputus pada akhir 2008.
Perundingan itu dilakukan dalam upaya menghentikan program nuklir Korea Utara sebagai imbalan atas bantuan ekonomi.
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014