Denpasar (Antara Bali) - Ahli infrastruktur asal Bali Anak Agung Putu Ngurah Wirawan mengatakan untuk rencana pembangunan bandara baru di Kabupaten Buleleng bisa mengikuti pola pembangunan bandara internasional di Provinsi Jawa Barat yang saat ini sudah memasuki tahap kontruksi.
"Rencana pembangunan bandara internasional Buleleng bisa meniru pola yang dibangun di Provinsi Jawa Barat. Karena peran provinsi tersebut terlibat langsung dalam pembangunannya. Dan ini juga menjadi aset provinsi tersebut," kata Ngurah Wirawan di Denpasar, Sabtu.
Ia juga mengatakan rencana pembangunan bandara internasional di Buleleng tersebut sudah didiskusikan bersama Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Kepala Bappeda dan instansi terkait di Buleleng dalam diskusi yang bertajuk "Pembangunan Buleleng" pada Jumat (31/1).
Ngurah Wirawan mengatakan pembangunan bandara internasional baru di daerah Kertajati, Jawa Barat, dilakukan oleh BUMD Jawa Barat bekerja sama dengan pihak PT Angkasa Pura.
"Meski bekerja sama, namun BUMD Jawa Barat memiliki saham yang lebih besar dibanding PT Angkasa Pura. Jadi BUMD nantinya punya kontrol atau kendali terhadap bandara baru di Jabar, karena memang punya saham mayoritas di sana,"kata pria yang sudah 25 tehun bekerja di bidang infrastruktur berat, seperti jalan tol dan bandara di dalam maupun luar negeri.
Pembangunan bandara internasional di Jabar, kata Ngurah, sudah mulai bergulir sejak tahun 2011. Untuk mewujudkan bandara baru di Jawa Barat, BUMD Jabar dipompa dengan modal, baik dalam bentuk tunai maupun tanah.
Untuk rencana pembanguan bandara baru di Buleleng Bali, semestinya Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Buleleng bisa mengikuti langkah-langkah yang ditempuh Pemda Jawa Barat, dimana BUMD Pemda Jabar yang memprakarsai sekaligus memimpin pembangunan bandara.
"Untuk mewujudkan hal ini, terlebih dahulu harus dibentuk BUMD Pemprov Bali maupun BUMD Pemkab Buleleng, untuk membangun bandara dan nantinya ikut serta mengoperasikan bandara, itu aturan hukumnya ada, acuan undang-undangnya kini juga sudah ada," ujar Ngurah Wirawan yang juga calon DPD-RI 2014-2019 daerah pemilihan Provinsi Bali.
"Jika sudah terbentuk BUMD Pemda Bali dan Buleleng, maka BUMD ini nantinya bisa menunjuk kontraktor, BUMD Bali bisa punya obligasi, dan itu bisa dilakukan," ucapnya.
Alasan mengapa bandara di Buleleng penting diprakarsai oleh BUMD Bali? Kata Ngurah Wirawan, karena Bali punya pengalaman buruk dengan Bandara Ngurah Rai Bali. Karena Bali tidak punya saham di Bandara Ngurah Rai, maka Pemprov Bali tidak punya kendali atas Bandara.
Dampaknya banyak pedagang asal Bali yang sebelumnya berjualan di areal bandara, setelah direnovasi bandara kemudian tersingkir dari Ngurah Rai karena Pemprov Bali memang tidak punya saham di Bandara Ngurah Rai.
"Pedagang tersingkir dari Bandara Ngurah Rai karena susah berargumentasi, karena bandara Ngurah Rai itu milik PT Angkasa Pura. Oleh sebab itu, sebagai seorang ahli infrastruktur, menurut saya Pemda Bali harus punya investasi di bidang infrasrtuktur. Untuk Bandara baru di Buleleng, kalau Pemda juga tidak punya saham, maka masyarakat Buleleng dan Bali nanti juga hanya akan jadi penonton saja." kata mantan Ketua Umum DPP Perhimpunan Pemuda Hindu-Indonesia (Peradah-Indonesia) dua periode itu.
Ke depan, kata Ngurah Wirawan, Pemkab Buleleng punya kesempatan untuk menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri dalam hal investasi, infrastruktur besar, dalam otoritas hingga konsesi.
"Jika menunggu dibangun oleh PT Angkasa Pura, dengan berbagai pertimbangan keuangan dan perhitungan teknis, bandara baru di Buleleng mungkin akan mulai dibangun PT Angkasa Pura empat hingga lima tahun lagi. Jadi BUMD Bali bisa lebih cepat untuk itu, apalagi nantinya pihak desa adat di sekitar bandara baru juga dibagi sahamnya karena ikut membantu penyediaan lahan," katanya.(I020)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Rencana pembangunan bandara internasional Buleleng bisa meniru pola yang dibangun di Provinsi Jawa Barat. Karena peran provinsi tersebut terlibat langsung dalam pembangunannya. Dan ini juga menjadi aset provinsi tersebut," kata Ngurah Wirawan di Denpasar, Sabtu.
Ia juga mengatakan rencana pembangunan bandara internasional di Buleleng tersebut sudah didiskusikan bersama Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Kepala Bappeda dan instansi terkait di Buleleng dalam diskusi yang bertajuk "Pembangunan Buleleng" pada Jumat (31/1).
Ngurah Wirawan mengatakan pembangunan bandara internasional baru di daerah Kertajati, Jawa Barat, dilakukan oleh BUMD Jawa Barat bekerja sama dengan pihak PT Angkasa Pura.
"Meski bekerja sama, namun BUMD Jawa Barat memiliki saham yang lebih besar dibanding PT Angkasa Pura. Jadi BUMD nantinya punya kontrol atau kendali terhadap bandara baru di Jabar, karena memang punya saham mayoritas di sana,"kata pria yang sudah 25 tehun bekerja di bidang infrastruktur berat, seperti jalan tol dan bandara di dalam maupun luar negeri.
Pembangunan bandara internasional di Jabar, kata Ngurah, sudah mulai bergulir sejak tahun 2011. Untuk mewujudkan bandara baru di Jawa Barat, BUMD Jabar dipompa dengan modal, baik dalam bentuk tunai maupun tanah.
Untuk rencana pembanguan bandara baru di Buleleng Bali, semestinya Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Buleleng bisa mengikuti langkah-langkah yang ditempuh Pemda Jawa Barat, dimana BUMD Pemda Jabar yang memprakarsai sekaligus memimpin pembangunan bandara.
"Untuk mewujudkan hal ini, terlebih dahulu harus dibentuk BUMD Pemprov Bali maupun BUMD Pemkab Buleleng, untuk membangun bandara dan nantinya ikut serta mengoperasikan bandara, itu aturan hukumnya ada, acuan undang-undangnya kini juga sudah ada," ujar Ngurah Wirawan yang juga calon DPD-RI 2014-2019 daerah pemilihan Provinsi Bali.
"Jika sudah terbentuk BUMD Pemda Bali dan Buleleng, maka BUMD ini nantinya bisa menunjuk kontraktor, BUMD Bali bisa punya obligasi, dan itu bisa dilakukan," ucapnya.
Alasan mengapa bandara di Buleleng penting diprakarsai oleh BUMD Bali? Kata Ngurah Wirawan, karena Bali punya pengalaman buruk dengan Bandara Ngurah Rai Bali. Karena Bali tidak punya saham di Bandara Ngurah Rai, maka Pemprov Bali tidak punya kendali atas Bandara.
Dampaknya banyak pedagang asal Bali yang sebelumnya berjualan di areal bandara, setelah direnovasi bandara kemudian tersingkir dari Ngurah Rai karena Pemprov Bali memang tidak punya saham di Bandara Ngurah Rai.
"Pedagang tersingkir dari Bandara Ngurah Rai karena susah berargumentasi, karena bandara Ngurah Rai itu milik PT Angkasa Pura. Oleh sebab itu, sebagai seorang ahli infrastruktur, menurut saya Pemda Bali harus punya investasi di bidang infrasrtuktur. Untuk Bandara baru di Buleleng, kalau Pemda juga tidak punya saham, maka masyarakat Buleleng dan Bali nanti juga hanya akan jadi penonton saja." kata mantan Ketua Umum DPP Perhimpunan Pemuda Hindu-Indonesia (Peradah-Indonesia) dua periode itu.
Ke depan, kata Ngurah Wirawan, Pemkab Buleleng punya kesempatan untuk menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri dalam hal investasi, infrastruktur besar, dalam otoritas hingga konsesi.
"Jika menunggu dibangun oleh PT Angkasa Pura, dengan berbagai pertimbangan keuangan dan perhitungan teknis, bandara baru di Buleleng mungkin akan mulai dibangun PT Angkasa Pura empat hingga lima tahun lagi. Jadi BUMD Bali bisa lebih cepat untuk itu, apalagi nantinya pihak desa adat di sekitar bandara baru juga dibagi sahamnya karena ikut membantu penyediaan lahan," katanya.(I020)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014