Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali Tutik Kusuma Wardani mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang rencana menaikkan harga elpiji agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Masyarakat semakin resah. Bahkan banyak warga di desa sudah beralih menggunakan kayu bakar," katanya di Denpasar, Senin.
Ia juga mendorong pemerintah dan PT Pertamina melakukan survei bersama lapangan untuk mengetahui daya beli masyarakat atas elpiji.
"Bayangkan kenaikan harga elpiji 12 kilogram hampir 100 persen. Ini tentu menjadi beban berat bagi masyarakat," kata politikus Partai Demokrat itu.
Tutik juga mengharapkan masyarakat untuk berhemat menggunakan elpiji sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
"Masyarakat agar bersabar. Jangan resah terkait adanya kenaikan harga elpiji 12 kilogram tersebut. Kita tunggu dulu keputusan pemerintah pusat, setelah melakukan kajian ulang," ujarnya.
Elpiji ukuran 12 kilogram memang tidak disubsidi karena penggunanya sebagian besar bukan rakyat kecil. Namun Tutik menilai tidak realistis menaikkan elpiji yang semula berkisar Rp80 ribu menjadi Rp140 ribu.
"Elpiji merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dengan adanya kenaikan tersebut akan menyebabkan kesulitan bagi mereka," katanya.
Bahkan, dia khawatir terjadi peralihan besar-besaran penggunaan elpiji 12 kilogam ke 3 kilogram akibat kenaikan harga itu.
"Kami khawatir penggunaan elpiji bersubsidi tidak lagi bisa dinikmati rakyat kecil yang memang membutuhkan bahan bakar itu sebagai kebutuhan pokok," kata Tutik. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Masyarakat semakin resah. Bahkan banyak warga di desa sudah beralih menggunakan kayu bakar," katanya di Denpasar, Senin.
Ia juga mendorong pemerintah dan PT Pertamina melakukan survei bersama lapangan untuk mengetahui daya beli masyarakat atas elpiji.
"Bayangkan kenaikan harga elpiji 12 kilogram hampir 100 persen. Ini tentu menjadi beban berat bagi masyarakat," kata politikus Partai Demokrat itu.
Tutik juga mengharapkan masyarakat untuk berhemat menggunakan elpiji sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
"Masyarakat agar bersabar. Jangan resah terkait adanya kenaikan harga elpiji 12 kilogram tersebut. Kita tunggu dulu keputusan pemerintah pusat, setelah melakukan kajian ulang," ujarnya.
Elpiji ukuran 12 kilogram memang tidak disubsidi karena penggunanya sebagian besar bukan rakyat kecil. Namun Tutik menilai tidak realistis menaikkan elpiji yang semula berkisar Rp80 ribu menjadi Rp140 ribu.
"Elpiji merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dengan adanya kenaikan tersebut akan menyebabkan kesulitan bagi mereka," katanya.
Bahkan, dia khawatir terjadi peralihan besar-besaran penggunaan elpiji 12 kilogam ke 3 kilogram akibat kenaikan harga itu.
"Kami khawatir penggunaan elpiji bersubsidi tidak lagi bisa dinikmati rakyat kecil yang memang membutuhkan bahan bakar itu sebagai kebutuhan pokok," kata Tutik. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014