Denpasar (Antara Bali) - Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Ketut Tama Tenaya mengatakan pihaknya akan terus mendesak dan menanyakan kepada Pemprov Bali terkait dana hibah APBD 2013 belum semuanya cair.
"Kami akan menanyakan terkait masalah dana hibah masyarakat tersebut saat ini belum cair. Ini adalah kepentingan rakyat, maka dari itu kami harap pemprov jangan mempersulit warga," katanya di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan pihaknya akan menanyakan kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika, apa alasannya sampai hingga akhir tahun ini belum juga cair dana hibah yang direkomendasi anggota DPRD.
"Dana tersebut adalah kepentingan untuk rakyat. Tindakan pemboikotan pada sidang paripurna beberapa hari lalu sebagai bentuk protes kami kepada Pemerintah Bali," ujar politikus asal Tanjung Benoa, Kabupaten Badung itu.
Tama Tenaya lebih lanjut mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa hingga kini dana hibahnya belum cair. Bahkan warga ingin langsung menemui gubernur, namun pihaknya berupaya meredam.
"Ini kami sudah berupaya meredam kekecewaan masyarakat terkait dengan belum cairnya dana hibah yang diusulkan melalui proposal tersebut," ucapnya.
Ia juga tidak berani menjamin kalau masyarakat nantinya melakukan aksi, karena alasan dana hibah tersebut tak kunjung cair.
Bahkan, kata dia, kalau hingga 20 Desember belum juga ada kejelasan terkait dana hibah itu cair, maka pihaknya akan melakukan langkah hukum.
"Ini tidak bisa kami biarkan, karena itu kami akan meminta kepada anggota dewan langkah-langkah hukum yang akan dilakukan, sehingga permasalahan ini cepat selesai," katanya.
Saat ini, kata Tama Tenaya, masyarakat yang telah menganggarkan pembangunan yang diharapkan dari dana hibah itu sudah tidak sabar, sebab pembangunannya sudah jalan, seperti melakukan rehab balai banjar dan lainnya.
"Kami sebagai wakil rakyat berusaha untuk memperjuangkan agar segera cair. Janganlah dana hibah ini diintervensi seperti ini. Dana tersebut murni untuk membantu masyarakat, bukan semata untuk mendapatkan dukungan. Buktinya yang menikmati bukan saja dari PDIP, tetapi dari semua partai kok. Seperti Balai banjar, itu adalah milik masyarakat, bukan dari satu partai," katanya. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kami akan menanyakan terkait masalah dana hibah masyarakat tersebut saat ini belum cair. Ini adalah kepentingan rakyat, maka dari itu kami harap pemprov jangan mempersulit warga," katanya di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan pihaknya akan menanyakan kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika, apa alasannya sampai hingga akhir tahun ini belum juga cair dana hibah yang direkomendasi anggota DPRD.
"Dana tersebut adalah kepentingan untuk rakyat. Tindakan pemboikotan pada sidang paripurna beberapa hari lalu sebagai bentuk protes kami kepada Pemerintah Bali," ujar politikus asal Tanjung Benoa, Kabupaten Badung itu.
Tama Tenaya lebih lanjut mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa hingga kini dana hibahnya belum cair. Bahkan warga ingin langsung menemui gubernur, namun pihaknya berupaya meredam.
"Ini kami sudah berupaya meredam kekecewaan masyarakat terkait dengan belum cairnya dana hibah yang diusulkan melalui proposal tersebut," ucapnya.
Ia juga tidak berani menjamin kalau masyarakat nantinya melakukan aksi, karena alasan dana hibah tersebut tak kunjung cair.
Bahkan, kata dia, kalau hingga 20 Desember belum juga ada kejelasan terkait dana hibah itu cair, maka pihaknya akan melakukan langkah hukum.
"Ini tidak bisa kami biarkan, karena itu kami akan meminta kepada anggota dewan langkah-langkah hukum yang akan dilakukan, sehingga permasalahan ini cepat selesai," katanya.
Saat ini, kata Tama Tenaya, masyarakat yang telah menganggarkan pembangunan yang diharapkan dari dana hibah itu sudah tidak sabar, sebab pembangunannya sudah jalan, seperti melakukan rehab balai banjar dan lainnya.
"Kami sebagai wakil rakyat berusaha untuk memperjuangkan agar segera cair. Janganlah dana hibah ini diintervensi seperti ini. Dana tersebut murni untuk membantu masyarakat, bukan semata untuk mendapatkan dukungan. Buktinya yang menikmati bukan saja dari PDIP, tetapi dari semua partai kok. Seperti Balai banjar, itu adalah milik masyarakat, bukan dari satu partai," katanya. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013