Kuta (Antara Bali) - Pelayanan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai belum menunjukkan adanya perbaikan kualitas karena masih mendominasi pengaduan dan laporan masyarakat kepada Ombudsman RI.
"Dalam tiga tahun terakhir ini, laporan masyarakat yang tidak puas atas pelayanan pemerintahan masih didominasi oleh Kementerian Pendidikan," kata anggota Ombudsman RI Bidang Penyelesaian Laporan Masyarakat Budi Santoso di Kuta, Bali, Senin.
Data pengaduan masyarakat atas pelayanan instansi pemerintah yang dihimpun Ombudsman selama periode 2010-2013 menempatkan Kemendikbud di peringkat teratas dengan menyumbang 21,2 persen.
Disusul Kementerian Hukum dan HAM (14,2 persen), Kementerian Keuangan (11,7 persen), Kementerian Agama (9,6 persen), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (9,3 persen), serta Kementerian Kesehatan (8,3 persen).
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian PAN-RB, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberikan kontribusi satu hingga lima persen.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kominfo, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementereian Perdagangan, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perencanaan Pembangunan, dan Kementerian Pertahanan pelayanannya relatif lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya karena sumbangan pengaduan ke Ombudsman selama 2010-2013 hanya kurang dari satu persen.
Pelayanan pemerintah daerah secara umum masih mendominasi laporan pengaduan selama periode tersebut, yakni 43,2 persen. Kepolisian berada di peringkat kedua dengan 13,8 persen.
Disusul kementerian (10,7 persen), Badan Pertanahan Nasional (6,5 persen), BUMN/BUMD (6,3 persen), lembaga peradilan (4,8 persen), kejaksaan (2,8 persen), dan perbankan (1,4 persen).
"Setelah kami amati, ternyata pelayanan di pemerintah daerah dan kepolisian tidak ada perubahan. Dari dulu sampai sekarang kedua instansi tersebut posisinya tetap. Padahal, lembaga peradilan yang sempat berada di posisi ketiga bisa turun di posisi keenam," kata Budi dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Kinerja Ombudsman 2013 di Kuta, Kabupaten Badung, itu.
Dari tahun ke tahun laporan dan pengaduan yang diterima Ombudsman selalu meningkat. Pada 2011 tercatat hanya 1.867 laporan, namun pada 2012 naik 8,41 persen menjadi 2.024 laporan.
"Hingga November 2013 kami sudah mencatat 3.621 laporan atau ada kenaikan sebesar 78,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya," katanya menambahkan. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Dalam tiga tahun terakhir ini, laporan masyarakat yang tidak puas atas pelayanan pemerintahan masih didominasi oleh Kementerian Pendidikan," kata anggota Ombudsman RI Bidang Penyelesaian Laporan Masyarakat Budi Santoso di Kuta, Bali, Senin.
Data pengaduan masyarakat atas pelayanan instansi pemerintah yang dihimpun Ombudsman selama periode 2010-2013 menempatkan Kemendikbud di peringkat teratas dengan menyumbang 21,2 persen.
Disusul Kementerian Hukum dan HAM (14,2 persen), Kementerian Keuangan (11,7 persen), Kementerian Agama (9,6 persen), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (9,3 persen), serta Kementerian Kesehatan (8,3 persen).
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian PAN-RB, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberikan kontribusi satu hingga lima persen.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kominfo, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementereian Perdagangan, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perencanaan Pembangunan, dan Kementerian Pertahanan pelayanannya relatif lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya karena sumbangan pengaduan ke Ombudsman selama 2010-2013 hanya kurang dari satu persen.
Pelayanan pemerintah daerah secara umum masih mendominasi laporan pengaduan selama periode tersebut, yakni 43,2 persen. Kepolisian berada di peringkat kedua dengan 13,8 persen.
Disusul kementerian (10,7 persen), Badan Pertanahan Nasional (6,5 persen), BUMN/BUMD (6,3 persen), lembaga peradilan (4,8 persen), kejaksaan (2,8 persen), dan perbankan (1,4 persen).
"Setelah kami amati, ternyata pelayanan di pemerintah daerah dan kepolisian tidak ada perubahan. Dari dulu sampai sekarang kedua instansi tersebut posisinya tetap. Padahal, lembaga peradilan yang sempat berada di posisi ketiga bisa turun di posisi keenam," kata Budi dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Kinerja Ombudsman 2013 di Kuta, Kabupaten Badung, itu.
Dari tahun ke tahun laporan dan pengaduan yang diterima Ombudsman selalu meningkat. Pada 2011 tercatat hanya 1.867 laporan, namun pada 2012 naik 8,41 persen menjadi 2.024 laporan.
"Hingga November 2013 kami sudah mencatat 3.621 laporan atau ada kenaikan sebesar 78,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya," katanya menambahkan. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013