Denpasar (Antara Bali) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak menginginkan kasus penerimaan calon pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, tahun 2012 terulang.
"Jangan sampai tahun ini terjadi lagi kasus seperti di Badung," kata Staf Ahli Kebijakan Publik Kemenpan-RB Rusdianto di Denpasar, Senin.
Sampai saat ini kasus perbedaan daftar nama peserta lolos tes CPNS yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB dengan Badan Kepegawaian Kabupaten Badung belum tuntas. Kasus itu masih dalam proses penyidikan di Polda Bali.
Menurut Rusdianto, Kemenpan-RB terus membenahi sistem perekrutan CPNS demi menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
"Apalagi di lingkungan birokrasi sekarang ini mengeluarkan kebijakan `minus growth` sehingga jumlah CPNS akan terus berkurang," katanya dalam seminar reformasi birokrasi itu. (M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Jangan sampai tahun ini terjadi lagi kasus seperti di Badung," kata Staf Ahli Kebijakan Publik Kemenpan-RB Rusdianto di Denpasar, Senin.
Sampai saat ini kasus perbedaan daftar nama peserta lolos tes CPNS yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB dengan Badan Kepegawaian Kabupaten Badung belum tuntas. Kasus itu masih dalam proses penyidikan di Polda Bali.
Menurut Rusdianto, Kemenpan-RB terus membenahi sistem perekrutan CPNS demi menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
"Apalagi di lingkungan birokrasi sekarang ini mengeluarkan kebijakan `minus growth` sehingga jumlah CPNS akan terus berkurang," katanya dalam seminar reformasi birokrasi itu. (M038)
Editor : M. Irfan Ilmie
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013