Denpasar (Antara Bali) - Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali Dewa Ayu Sri Wigunawati berpendapat kualitas caleg perempuan asal Pulau Dewata sudah tidak masalah lagi menghadapi perhelatan politik Pemilu 2014.
"Parpol-parpol di Bali sudah banyak yang melakukan pendidikan politik terhadap kader maupun pengurus perempuannya jauh-jauh hari sebelum menjadi caleg, sehingga kami rasa kemampuan caleg perempuan dan laki-laki tidak akan terlalu jauh berbeda," katanya di Denpasar, Senin.
Menurut dia, sekarang tidak zamannya lagi mendikotomikan kualitas caleg perempuan dan laki-laki karena sejatinya sudah melalui proses panjang pada masing-masing partai politik.
"Program pendidikan politik di parpol bahkan telah didanai melalui APBD. Oleh karena itu, sekarang yang terpenting tinggal caleg membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat bahwa sesungguhnya caleg perempuan mempunyai kemampuan untuk menjadi wakil rakyat," ujarnya.
Terkait dengan pandangan yang menyatakan anggota legislatif perempuan terkesan diam, ujar dia, itu harus dicermati karena adanya aturan yang membatasi mereka berbicara.
"Di legislatif, ada ketentuan yang berwenang berbicara secara resmi adalah para pimpinan DPRD, komisi dan fraksi. Anggota legislatif perempuan yang kebetulan tidak memegang posisi pimpinan, sudah tentu masuk dalam alat kelengkapan dewan," katanya.
Mantan Sekretaris DPD Golkar Bali itu menambahkan, ketika anggota legislatif berbicara atas nama pribadi, itupun ada tata tertib dan mekanisme yang harus dipatuhi. "Jadi tidak bisa digeneralisasi semua anggota DPRD perempuan itu pasif," ujarnya.
Kualitas dan kuantitas perempuan yang duduk di Dewan, ucap dia, harus dibuat berbanding lurus. Jangan sampai dengan kuantitasnya yang sedikit lalu menenggelamkan suara perempuan. Namun, jangan pula kuantitas mengalahkan kualitas.
"Kami melihat kondisi politisi-politisi perempuan kita juga sudah mulai memahami tugas pokok dan fungsiya," kata Wigunawati. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Parpol-parpol di Bali sudah banyak yang melakukan pendidikan politik terhadap kader maupun pengurus perempuannya jauh-jauh hari sebelum menjadi caleg, sehingga kami rasa kemampuan caleg perempuan dan laki-laki tidak akan terlalu jauh berbeda," katanya di Denpasar, Senin.
Menurut dia, sekarang tidak zamannya lagi mendikotomikan kualitas caleg perempuan dan laki-laki karena sejatinya sudah melalui proses panjang pada masing-masing partai politik.
"Program pendidikan politik di parpol bahkan telah didanai melalui APBD. Oleh karena itu, sekarang yang terpenting tinggal caleg membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat bahwa sesungguhnya caleg perempuan mempunyai kemampuan untuk menjadi wakil rakyat," ujarnya.
Terkait dengan pandangan yang menyatakan anggota legislatif perempuan terkesan diam, ujar dia, itu harus dicermati karena adanya aturan yang membatasi mereka berbicara.
"Di legislatif, ada ketentuan yang berwenang berbicara secara resmi adalah para pimpinan DPRD, komisi dan fraksi. Anggota legislatif perempuan yang kebetulan tidak memegang posisi pimpinan, sudah tentu masuk dalam alat kelengkapan dewan," katanya.
Mantan Sekretaris DPD Golkar Bali itu menambahkan, ketika anggota legislatif berbicara atas nama pribadi, itupun ada tata tertib dan mekanisme yang harus dipatuhi. "Jadi tidak bisa digeneralisasi semua anggota DPRD perempuan itu pasif," ujarnya.
Kualitas dan kuantitas perempuan yang duduk di Dewan, ucap dia, harus dibuat berbanding lurus. Jangan sampai dengan kuantitasnya yang sedikit lalu menenggelamkan suara perempuan. Namun, jangan pula kuantitas mengalahkan kualitas.
"Kami melihat kondisi politisi-politisi perempuan kita juga sudah mulai memahami tugas pokok dan fungsiya," kata Wigunawati. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013