Jakarta (Antara Bali) - Forum Rektor Indonesia (FRI) akan menggelar Konvensi Calon Presiden Pilihan Rakyat untuk menjaring tokoh-tokoh yang belum dikenal, namun layak dan memiliki kriteria unggul untuk memimpin bangsa.
"Dengan konvensi ini kami berharap bisa menampung semua calon yang layak," kata Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Laode M Kamaluddin, di sela-sela rapat FRI di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, demokrasi Indonesia saat ini semakin menuju titik nadir dengan semakin apatisnya masyarakat terhadap proses demokrasi yang ditunjukkan dengan angka nonpartisipasi yang makin besar.
Ia mencontohkan pilkada di Jawa Tengah dengan angka golput dan suara tidak sah mencapai di atas 50 persen dari jumlah pemilih terdaftar, begitu pula di Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta dan daerah lainnya.
Kekecewaan masyarakat ini terbentuk karena faktor hilangnya moralitas dan keteladanan dari para aktor politik, penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme, penyelenggaraan pemilu yang tidak sehat, sehingga berakhir dengan permusuhan, juga penegakan hukum yang masih jauh dari keadilan.
Ia juga prihatin dengan calon-calon pemimpin negeri yang ditampilkan belakangan ini adalah mereka yang dikonstruksikan oleh media melalui "polling" yang dipertanyakan keilmiahannya atau hasil survei oleh lembaga yang dipertanyakan kenetralannya.
"Kami harap konvensi capres pilihan rakyat versi FRI bekerja sama dengan KPU ini membuka peluang munculnya calon-calon baru yang layak. Kami sudah menetapkan kriterianya, antara lain bebas KKN, memiliki keberanian menegakkan keadilan, serta mampu membawa bangsa menjadi maju," katanya. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Dengan konvensi ini kami berharap bisa menampung semua calon yang layak," kata Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Laode M Kamaluddin, di sela-sela rapat FRI di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, demokrasi Indonesia saat ini semakin menuju titik nadir dengan semakin apatisnya masyarakat terhadap proses demokrasi yang ditunjukkan dengan angka nonpartisipasi yang makin besar.
Ia mencontohkan pilkada di Jawa Tengah dengan angka golput dan suara tidak sah mencapai di atas 50 persen dari jumlah pemilih terdaftar, begitu pula di Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta dan daerah lainnya.
Kekecewaan masyarakat ini terbentuk karena faktor hilangnya moralitas dan keteladanan dari para aktor politik, penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme, penyelenggaraan pemilu yang tidak sehat, sehingga berakhir dengan permusuhan, juga penegakan hukum yang masih jauh dari keadilan.
Ia juga prihatin dengan calon-calon pemimpin negeri yang ditampilkan belakangan ini adalah mereka yang dikonstruksikan oleh media melalui "polling" yang dipertanyakan keilmiahannya atau hasil survei oleh lembaga yang dipertanyakan kenetralannya.
"Kami harap konvensi capres pilihan rakyat versi FRI bekerja sama dengan KPU ini membuka peluang munculnya calon-calon baru yang layak. Kami sudah menetapkan kriterianya, antara lain bebas KKN, memiliki keberanian menegakkan keadilan, serta mampu membawa bangsa menjadi maju," katanya. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013