Gianyar (Antara Bali) - "Ubud Traffic Project" (UTP) mendesak Pemerintah Kabupaten Gianyar segera menyediakan lahan parkir kendaraan bermotor untuk mengatasi kemacetan yang makin parah terjadi di desa wisata seni terbesar di Provinsi Bal itu.
"Pemerintah harus segera mengatasi masalah kemacetan ini dengan menyediakan kantong-kantong parkir, terminal, dan pusat parkir bus besar," kata I Made Gunarta selaku anggota UTP di Gianyar, Kamis.
Organisasi yang beranggotakan tokoh masyarakat Ubud itu menyebutkan bahwa kemacetan di objek wisata itu kian parah, terutama pada pukul 11.00-15.00 Wita.
"Kami menawarkan solusi dengan mengosongkan badan jalan dan menyediakan kantong-kantong parkir, terminal tujuan, terminal utama, serta sentra parkir untuk bus besar," kata Gunarta.
Pengelolaan dan pengembangan kantong-kantong parkir, lanjut dia, dilakukan oleh masing-masing desa adat yang memiliki lahan. "Pemilik lahan bisa pihak desa `pakraman` (adat), perorangan, atau pihak-pihak lain yang bersedia lahannya dijadikan sebagai tempat parkir," katanya.
Penyediaan lahan parkir itu, menurut dia, harus dilakukan sebelum pengoperasian "shuttle bus".
Sementara itu, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Gianyar, Cokorda Gde Rai Widiarsa Pemayun, menyambut positif usulan UTP tersebut.
"Tentu sebelum menindaklanjutinya, kami akan berkoordinasi dengan DPRD Gianyar agar dibuatkan perdanya," katanya. (M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Pemerintah harus segera mengatasi masalah kemacetan ini dengan menyediakan kantong-kantong parkir, terminal, dan pusat parkir bus besar," kata I Made Gunarta selaku anggota UTP di Gianyar, Kamis.
Organisasi yang beranggotakan tokoh masyarakat Ubud itu menyebutkan bahwa kemacetan di objek wisata itu kian parah, terutama pada pukul 11.00-15.00 Wita.
"Kami menawarkan solusi dengan mengosongkan badan jalan dan menyediakan kantong-kantong parkir, terminal tujuan, terminal utama, serta sentra parkir untuk bus besar," kata Gunarta.
Pengelolaan dan pengembangan kantong-kantong parkir, lanjut dia, dilakukan oleh masing-masing desa adat yang memiliki lahan. "Pemilik lahan bisa pihak desa `pakraman` (adat), perorangan, atau pihak-pihak lain yang bersedia lahannya dijadikan sebagai tempat parkir," katanya.
Penyediaan lahan parkir itu, menurut dia, harus dilakukan sebelum pengoperasian "shuttle bus".
Sementara itu, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Gianyar, Cokorda Gde Rai Widiarsa Pemayun, menyambut positif usulan UTP tersebut.
"Tentu sebelum menindaklanjutinya, kami akan berkoordinasi dengan DPRD Gianyar agar dibuatkan perdanya," katanya. (M038)
Editor : M. Irfan Ilmie
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013