Jakarta (Antara Bali) - Pakar Transportasi Iskandar Abubakar berpendapat tarif murah KRL Jabodetabek masih dibutuhkan karena sebagian penumpang berpenghasilan rendah masih menggunakannya sebagai moda transportasi andalan.
"Tarif rendah harus disubsidi. Tapi, apakah subsidi saat ini sudah memadai untuk melakukan perawatan kereta? Saya rasa tidak. Hal ini serupa terjadi pada Metromini kita yang juga hancur," kata Iskandar Abubakar dalam diskusi "Perlukah KRL Ekonomi Jabodetabek Dilenyapkan" di Jakarta, Senin.
Menurut anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) tersebut, pemerintah seharusnya tidak lepas tangan untuk mendorong agar tarif KRL tetap terjangkau.
"Tarif Metromini ditetapkan pemerintah. Tapi, operator juga diharuskan memberi diskon bagi pelajar. Diskon itu ditanggung operator, bukan pemerintah," ujarnya. Sehingga persoalan ini menghancurkan penyelenggara moda transportasi umum itu. Hal serupa akan terjadi di KRL bila pemerintah tidak ikut campur dalam transportasi publik.
"Kalau kita mengacu kembali kepada kebijakan tarif angkutan umum yang sangat sulit untuk disesuaikan karena tekanan politik yang sangat besar," katanya, (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Tarif rendah harus disubsidi. Tapi, apakah subsidi saat ini sudah memadai untuk melakukan perawatan kereta? Saya rasa tidak. Hal ini serupa terjadi pada Metromini kita yang juga hancur," kata Iskandar Abubakar dalam diskusi "Perlukah KRL Ekonomi Jabodetabek Dilenyapkan" di Jakarta, Senin.
Menurut anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) tersebut, pemerintah seharusnya tidak lepas tangan untuk mendorong agar tarif KRL tetap terjangkau.
"Tarif Metromini ditetapkan pemerintah. Tapi, operator juga diharuskan memberi diskon bagi pelajar. Diskon itu ditanggung operator, bukan pemerintah," ujarnya. Sehingga persoalan ini menghancurkan penyelenggara moda transportasi umum itu. Hal serupa akan terjadi di KRL bila pemerintah tidak ikut campur dalam transportasi publik.
"Kalau kita mengacu kembali kepada kebijakan tarif angkutan umum yang sangat sulit untuk disesuaikan karena tekanan politik yang sangat besar," katanya, (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013