Pemkab Badung koordinasi dengan pusat untuk kelancaran Pilkada

Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa mengatakan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

 

“Dengan adanya koordinasi yang baik antara semua pihak, kami berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Badung dapat berjalan dengan sukses, untuk menghasilkan pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi daerah,” ujar Ketut Suiasa dalam keterangannya di Mangupura, Kamis.

 

Untuk memperkuat koordinasi, pihaknya juga telah menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi II DPR serta Menteri Dalam Negeri, Pj Gubernur serta Pjs. Bupati/Wali Kota dalam rangka membahas persiapan Pilkada Serentak 2024 di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta.

 

Menurut Ketut Suiasa persiapan yang matang sangat diperlukan untuk menghindari berbagai kendala yang mungkin muncul saat proses pemilihan berlangsung dan memastikan Pilkada akan berjalan dengan lancar dan demokratis. 

 

"Pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI ini pada prinsipnya ingin memastikan sejauh mana kesiapan pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada, sehingga terjaminnya pelaksanaan Pilkada yang Luber, Jurdil dan juga tercapainya satu indeks demokrasi yang baik," kata dia.

 

Ia mengungkapkan pada kegiatan forum Raker dan RDP ini, dibahas berbagai isu krusial terkait penyelenggaraan Pilkada, termasuk anggaran, potensi konflik, dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat.

 

Seusai rapat, Ketut Suiasa memastikan seluruh proses tahapan rangkaian Pilkada di Kabupaten Badung, baik dari sisi persiapan sampai dengan tahapan kampanye, dapat berlangsung dengan baik tanpa ada satu hambatan sedikitpun.

 

“Mulai dari segi pendaftaran, pemilihan sampai dengan penyiapan SDM, penyiapan tempat, hingga persiapan pendistribusian logistik semua sudah sesuai dengan target kerja," ungkap dia.

 

Ia menambahkan dari segi anggaran, Kabupaten Badung juga sudah merealisasikan 100 persen dalam bentuk dana hibah sebesar Rp60 miliar lebih yang dikontribusikan untuk KPU, Bawaslu, TNI dan Polri, dan juga untuk seluruh perangkat anggota KPPS hingga Panwas.

 

Pemkab Badung juga menyatakan siap dan berkomitmen untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang partisipatif dan kondusif di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Badung dan termasuk juga memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi ini, agar suara mereka dapat terdengar dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

 

“Kami ingin menciptakan demokrasi yang berkualitas di Badung. Itu menjadi rangkaian laporan kami dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, semoga dari sisa waktu yang ada kami bisa lakukan ini semua dan tentu proses-proses berikutnya kita akan melakukan rapat evaluasi terhadap kesiapan ini," kata Ketut Suiasa.