Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030.
Hal itu diumumkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika menyampaikan pidato terakhirnya dalam Sesi Debat Umum Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (28/9).
“Pencalonan ini mencerminkan komitmen mendalam kami untuk berkontribusi atas perdamaian dan keamanan dunia,” kata Retno.
Indonesia telah empat kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, pertama pada 1973-1974, kemudian 1995-1996, 2007-2008, dan terakhir 2019-2020.
Menlu menjelaskan bahwa kepemimpinan global tidak diwariskan dan tidak muncul begitu saja, “tidak jatuh dari langit” mengutip ucapannya.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB sahkan resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza usulan AS
Sehingga kepemimpinan itu harus dicapai melalui upaya bersama secara kolektif. Dan, upaya tersebut sejalan dengan intisari kebijakan luar negeri Indonesia, yakni perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan.
Indonesia sering mengkritisi kepemimpinan Dewan Keamanan saat ini, mengingat banyak isu global yang gagal diselesaikan.
Sebut saja isu besar konflik di Palestina. Sebelumnya dalam forum berbeda, Retno mempertanyakan soal kepemimpinan Dewan Keamanan untuk mencipta perdamaian.
“Reformasi Dewan Keamanan menjadi hal yang amat perlu demi menjamin adanya kepemimpinan untuk perdamaian,” ujar Retno.
Dua cara yang harus dilakukan dalam reformasi ini: mekanisme pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan menampung lebih banyak suara dari masyarakat dunia—bukan hanya segelintir negara.
Baca juga: Palestina desak Israel harus buktikan patuh resolusi gencatan senjata DK PBB
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Hal itu diumumkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika menyampaikan pidato terakhirnya dalam Sesi Debat Umum Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (28/9).
“Pencalonan ini mencerminkan komitmen mendalam kami untuk berkontribusi atas perdamaian dan keamanan dunia,” kata Retno.
Indonesia telah empat kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, pertama pada 1973-1974, kemudian 1995-1996, 2007-2008, dan terakhir 2019-2020.
Menlu menjelaskan bahwa kepemimpinan global tidak diwariskan dan tidak muncul begitu saja, “tidak jatuh dari langit” mengutip ucapannya.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB sahkan resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza usulan AS
Sehingga kepemimpinan itu harus dicapai melalui upaya bersama secara kolektif. Dan, upaya tersebut sejalan dengan intisari kebijakan luar negeri Indonesia, yakni perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan.
Indonesia sering mengkritisi kepemimpinan Dewan Keamanan saat ini, mengingat banyak isu global yang gagal diselesaikan.
Sebut saja isu besar konflik di Palestina. Sebelumnya dalam forum berbeda, Retno mempertanyakan soal kepemimpinan Dewan Keamanan untuk mencipta perdamaian.
“Reformasi Dewan Keamanan menjadi hal yang amat perlu demi menjamin adanya kepemimpinan untuk perdamaian,” ujar Retno.
Dua cara yang harus dilakukan dalam reformasi ini: mekanisme pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan menampung lebih banyak suara dari masyarakat dunia—bukan hanya segelintir negara.
Baca juga: Palestina desak Israel harus buktikan patuh resolusi gencatan senjata DK PBB
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024