Banjarmasin (Antara Bali) - Anggota Komisi X DPR-RI Akbar Zulfakar mengungkapkan komisinya yang juga membidangi pendidikan itu secara tidak langsung mengusulkan peniadaan ujian nasional (UN) tahun 2013.

"Usul itu terlihat dari permintaan Komisi X DPR kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) agar tak mencairkan dana untuk UN 2013 yang mencapai Rp600 miliar tersebut," ungkapnya sebelum kembali ke Jakarta, Kamis.

"Memang masalah UN masih dalam perbincangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan perdebatan internal Komisi X DPR," katanya menjawab ANTARA Kalimantan Selatan.

Namun, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Komisi X DPR sepakat agar pemerintah atau melalui Kemendikbud menuntaskan pembangunan ruang kelas baru pada 180 ribu sekolah se Indonesia.

Selain itu, peningkatan kualitas guru serta kelengkapan alat untuk kegiatan belajar mengajar (KBM), yang belum seluruhnya terpenuhi, tuturnya didampingi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kalsel Ibnu Sina.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Generasi Muda Keadilan yang merupakan organisasi sayap PKS tersebut, ujian bukan satu-satunya sistem penilaian terhadap hasil pembelajaran anak didik atau peningkatan mutu pendidikan.

"Tapi masih ada item lain, yaitu penerapan delapan standar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya atau yang terakhir yaitu ujian," lanjut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia itu. (*/DWA)

Pewarta:

Editor : Masuki


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013