Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menawarkan angkutan perkotaan Autonomous Rapid Transit (ART) sebagai alternatif terbaru penyediaan layanan transportasi massal untuk mengurai kemacetan lalu lintas perkotaan di Indonesia.
Tawaran itu disampaikan Presiden Jokowi di depan para wali kota se-Indonesia yang hadir pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2024 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa.
"Sekarang ada barang baru yang namanya ART, Autonomous Rapid Transit. Tidak pakai rel, tapi pakai magnet, bisa tiga gerbong, dua gerbong, atau satu gerbong," kata Presiden, diikuti dalam jaringan Sekretariat Presiden di Jakarta.
Menurut Presiden Jokowi, biaya yang dibutuhkan untuk membangun ART jauh lebih murah bila dibandingkan transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta, Kerta Cepat Jakarta-Bandung, bahkan subway.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan biaya yang dibutuhkan pada tahap awal pembangunan MRT di Jakarta berkisar Rp1,1 triliun per km, dan kini mencapai Rp2,3 triliun per km.
"Tolong tunjuk jari, kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya 1 km Rp2,3 triliun?," tanya Jokowi kepada hadirin.
Meski biaya pembangunan LRT melalui kocek pemerintah pusat yang mencapai Rp600 miliar per km, serta gerbong kereta yang dibuat di dalam negeri melalui peran PT Industri Kereta Api (INKA), kata Presiden menambahkan.
"Apalagi kereta cepat, itu juga justru lebih murah dari yang subway, kereta cepat itu Rp780 miliar per km," ujarnya.
Untuk itu, Presiden menawarkan ART sebagai alternatif penyediaan transportasi publik yang relatif terjangkau oleh APBD kota.
Pembiayaan yang ditawarkan Presiden berupa subsidi dari pemerintah pusat untuk menambah kemampuan pemerintah kota dalam pengadaan ART di wilayahnya.
"Nanti kalau ada yang APBD-nya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. bisa bagi-bagi 50:50, APBN 50%, misalnya," katanya.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan rencana kota mengenai transportasi massal harus disiapkan dalam merespons kemacetan lalu lintas yang kian marak terjadi di berbagai kota.
"Kita melihat sekarang ini sudah banyak kota-kota di negara kita itu mulai macet," kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Menhub: IKN jadi kota pionir transportasi cerdas
Baca juga: Dishub Badung tingkatkan pelayanan jasa angkutan penumpang umum
Baca juga: IKN terapkan sistem transportasi cerdas dengan prinsip keamanan keberlanjutan
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Tawaran itu disampaikan Presiden Jokowi di depan para wali kota se-Indonesia yang hadir pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2024 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa.
"Sekarang ada barang baru yang namanya ART, Autonomous Rapid Transit. Tidak pakai rel, tapi pakai magnet, bisa tiga gerbong, dua gerbong, atau satu gerbong," kata Presiden, diikuti dalam jaringan Sekretariat Presiden di Jakarta.
Menurut Presiden Jokowi, biaya yang dibutuhkan untuk membangun ART jauh lebih murah bila dibandingkan transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta, Kerta Cepat Jakarta-Bandung, bahkan subway.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan biaya yang dibutuhkan pada tahap awal pembangunan MRT di Jakarta berkisar Rp1,1 triliun per km, dan kini mencapai Rp2,3 triliun per km.
"Tolong tunjuk jari, kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya 1 km Rp2,3 triliun?," tanya Jokowi kepada hadirin.
Meski biaya pembangunan LRT melalui kocek pemerintah pusat yang mencapai Rp600 miliar per km, serta gerbong kereta yang dibuat di dalam negeri melalui peran PT Industri Kereta Api (INKA), kata Presiden menambahkan.
"Apalagi kereta cepat, itu juga justru lebih murah dari yang subway, kereta cepat itu Rp780 miliar per km," ujarnya.
Untuk itu, Presiden menawarkan ART sebagai alternatif penyediaan transportasi publik yang relatif terjangkau oleh APBD kota.
Pembiayaan yang ditawarkan Presiden berupa subsidi dari pemerintah pusat untuk menambah kemampuan pemerintah kota dalam pengadaan ART di wilayahnya.
"Nanti kalau ada yang APBD-nya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. bisa bagi-bagi 50:50, APBN 50%, misalnya," katanya.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan rencana kota mengenai transportasi massal harus disiapkan dalam merespons kemacetan lalu lintas yang kian marak terjadi di berbagai kota.
"Kita melihat sekarang ini sudah banyak kota-kota di negara kita itu mulai macet," kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Menhub: IKN jadi kota pionir transportasi cerdas
Baca juga: Dishub Badung tingkatkan pelayanan jasa angkutan penumpang umum
Baca juga: IKN terapkan sistem transportasi cerdas dengan prinsip keamanan keberlanjutan
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024