Denpasar (Antara Bali) - Kepolisian Daerah Bali akan meyiagakan sekitar 9.000 personel atau tiga per empat dari total kekuatan personel sebanyak 12.000 untuk mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2013 mendatang.
"Dalam perjalanannya kami melihat dinamika di lapangan, personel rutin biasanya kami terjunkan sepertiga dari 12.000 personel. Nanti ketika ada peningkatan pengamanan berarti setengah atau tiga per empat dari itu (12.000 personel)," kata Kapolda Bali Inspektur Jenderal Polisi Arif Wachyunadi dalam tatap mukanya dengan sejumlah media di Direktorat Lalu Lintas Polda Bali di Denpasar Selasa.
Menurut dia, pihaknya telah menyiapkan rencana operasi pengamanan namun meskipun demikian pihaknya masih menunggu daftar pemilih tetap (dpt) dan tempat pemungutan suara (tps) untuk mengalokasikan petugas di masing-masing dpt dan tps.
"Dinamika terus kita pantau dan polisi akan bertugas untuk mengamankan," tegasnya.
Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat itu mengaku telah memetakan beberapa daerah rawan di Pulau Dewata untuk mengantisipasi gangguan keamanan saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah.
Pemetaan daerah rawan, kata Arif, ditentukan melalui demografi di lapangan dan total aksi kriminal yang terjadi di wilayah rawan tersebut pada pelaksanaan Pilkada 2009 lalu. (DWA/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Dalam perjalanannya kami melihat dinamika di lapangan, personel rutin biasanya kami terjunkan sepertiga dari 12.000 personel. Nanti ketika ada peningkatan pengamanan berarti setengah atau tiga per empat dari itu (12.000 personel)," kata Kapolda Bali Inspektur Jenderal Polisi Arif Wachyunadi dalam tatap mukanya dengan sejumlah media di Direktorat Lalu Lintas Polda Bali di Denpasar Selasa.
Menurut dia, pihaknya telah menyiapkan rencana operasi pengamanan namun meskipun demikian pihaknya masih menunggu daftar pemilih tetap (dpt) dan tempat pemungutan suara (tps) untuk mengalokasikan petugas di masing-masing dpt dan tps.
"Dinamika terus kita pantau dan polisi akan bertugas untuk mengamankan," tegasnya.
Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat itu mengaku telah memetakan beberapa daerah rawan di Pulau Dewata untuk mengantisipasi gangguan keamanan saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah.
Pemetaan daerah rawan, kata Arif, ditentukan melalui demografi di lapangan dan total aksi kriminal yang terjadi di wilayah rawan tersebut pada pelaksanaan Pilkada 2009 lalu. (DWA/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013