Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan langkah pengendalian inflasi seiring dengan naiknya harga cabai dan beras.
Mendagri menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penyerahan Insentif Fiskal dalam Pengendalian Inflasi Daerah Periode Ke-3 Tahun 2023.
"Kita sudah tahu bahwa yang naik itu adalah beras, kemudian cabai. Nah, untuk beras semua kita sedang bekerja," kata Tito secara di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
Adapun salah satu upaya untuk mengendalikan harga cabai, menurut dia, dengan melakukan gerakan menanam agar produksinya meningkat.
Menurut dia, menanam cabai tidak harus bergantung pada musim hujan. Masyarakat bisa menanamnya kapan pun di dalam polybag.
Bahkan, banyak daerah yang sudah melaksanakan gerakan tanam cabai sampai kota-kota. Sejumlah pemda sudah membuat gerakan tanam cabai dalam jumlah yang relatif cukup besar.
Tidak hanya itu, mereka juga memberikan sisa hasil panennya kepada daerah lain yang mengalami kekurangan.
"Di Makassar, misalnya, di lorong-lorong dibuat media tanam cabai, di gang-gang pakai polybag," ujarnya.
Tito menilai cabai merupakan tanaman yang mudah tumbuh. Akan tetapi, kurang dikampanyekan.
Ada pula daerah-daerah yang mewajibkan sampai setiap kelurahan ASN-nya untuk menanam cabai.
"Sebetulnya itu, tanpa harus menunggu daerah lain," tegas dia.
Ia menekankan bahwa gerakan menanam cabai ini bergantung pada kemauan masing-masing pemda.
Apalagi, dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
Selain itu, aparat penegak hukum juga bersedia mendampingi pemda agar tidak ragu memanfaatkan BTT untuk mengendalikan inflasi.
"Jangan ragu-ragu, gerakkan gerak tanam cabai meskipun saat ini memang para petani cabai lagi senang ini, harganya naik. Akan tetapi, senangnya jangan terlalu berkepanjangan karena yang konsumennya yang sedih nanti," ucap Tito.
Untuk beras, selain berupaya meningkatkan jumlah produksi dalam negeri, Mendagri juga mendorong pemda agar terus berkoordinasi dengan Bulog. Hal ini untuk memastikan persediaan beras Bulog dapat didistribusikan dengan baik.
"Penyumbang inflasi masih beras, ya, meskipun harganya sudah mulai flat, tetapi masih di atas harga acuan. Jadi, memang kita harus bekerja dalam negeri untuk membuat produksi, di samping juga impor untuk stoknya cukup, kemudian bisa didistribusikan," pungkasnya.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian tegaskan kepala daerah yang tak mampu atasi inflasi bakal dicopot
Baca juga: Bank Indonesia Bali: Waspadai risiko inflasi dari kenaikan harga cabai
Baca juga: BPS mencatat Inflasi tahunan Oktober sebesar 2,56 persen didominasi beras
Baca juga: Kemenkeu beri insentif fiskal Rp340 miliar bagi daerah yang mampu kendalikan inflasi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Mendagri menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penyerahan Insentif Fiskal dalam Pengendalian Inflasi Daerah Periode Ke-3 Tahun 2023.
"Kita sudah tahu bahwa yang naik itu adalah beras, kemudian cabai. Nah, untuk beras semua kita sedang bekerja," kata Tito secara di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
Adapun salah satu upaya untuk mengendalikan harga cabai, menurut dia, dengan melakukan gerakan menanam agar produksinya meningkat.
Menurut dia, menanam cabai tidak harus bergantung pada musim hujan. Masyarakat bisa menanamnya kapan pun di dalam polybag.
Bahkan, banyak daerah yang sudah melaksanakan gerakan tanam cabai sampai kota-kota. Sejumlah pemda sudah membuat gerakan tanam cabai dalam jumlah yang relatif cukup besar.
Tidak hanya itu, mereka juga memberikan sisa hasil panennya kepada daerah lain yang mengalami kekurangan.
"Di Makassar, misalnya, di lorong-lorong dibuat media tanam cabai, di gang-gang pakai polybag," ujarnya.
Tito menilai cabai merupakan tanaman yang mudah tumbuh. Akan tetapi, kurang dikampanyekan.
Ada pula daerah-daerah yang mewajibkan sampai setiap kelurahan ASN-nya untuk menanam cabai.
"Sebetulnya itu, tanpa harus menunggu daerah lain," tegas dia.
Ia menekankan bahwa gerakan menanam cabai ini bergantung pada kemauan masing-masing pemda.
Apalagi, dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
Selain itu, aparat penegak hukum juga bersedia mendampingi pemda agar tidak ragu memanfaatkan BTT untuk mengendalikan inflasi.
"Jangan ragu-ragu, gerakkan gerak tanam cabai meskipun saat ini memang para petani cabai lagi senang ini, harganya naik. Akan tetapi, senangnya jangan terlalu berkepanjangan karena yang konsumennya yang sedih nanti," ucap Tito.
Untuk beras, selain berupaya meningkatkan jumlah produksi dalam negeri, Mendagri juga mendorong pemda agar terus berkoordinasi dengan Bulog. Hal ini untuk memastikan persediaan beras Bulog dapat didistribusikan dengan baik.
"Penyumbang inflasi masih beras, ya, meskipun harganya sudah mulai flat, tetapi masih di atas harga acuan. Jadi, memang kita harus bekerja dalam negeri untuk membuat produksi, di samping juga impor untuk stoknya cukup, kemudian bisa didistribusikan," pungkasnya.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian tegaskan kepala daerah yang tak mampu atasi inflasi bakal dicopot
Baca juga: Bank Indonesia Bali: Waspadai risiko inflasi dari kenaikan harga cabai
Baca juga: BPS mencatat Inflasi tahunan Oktober sebesar 2,56 persen didominasi beras
Baca juga: Kemenkeu beri insentif fiskal Rp340 miliar bagi daerah yang mampu kendalikan inflasi
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023