Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan permasalahan stunting (gangguan pertumbuhan pada anak) di Indonesia tidak dapat diselesaikan jika hanya mengandalkan program Pemerintah, tapi juga harus didorong melalui program dan gerakan yang dibentuk oleh masyarakat.
"Masalah kesehatan sebesar stunting ini di seluruh Indonesia nggak mungkin bisa diselesaikan dengan pendekatan program Pemerintah. Ini harus membangun gerakan yang dimiliki oleh seluruh komponen bangsa," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Menkes menyebutkan gerakan bersama dari segenap komponen bangsa dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Hal tersebut juga mencakup upaya pencegahan stunting dalam kerangka menyongsong bonus demografi yang diprakirakan akan dimulai pada tahun 2030 mendatang.
Dia berharap kolaborasi yang dibangun oleh masyarakat dapat menjadi gerakan organik dari tingkat pusat hingga ke akar rumput sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Keterlibatan aktif berbagai lembaga non pemerintah, seperti dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi profesi, lembaga filantropi, mitra pembangunan, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya diharapkan bisa menjadi faktor pendorong entasnya stunting di Indonesia," katanya.
Dalam keterangan yang sama, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin meminta program dan gerakan yang dilaksanakan sejalan dengan program yang dilaksanakan Pemerintah. Koordinasi harus dilakukan secara intensif dengan kementerian, lembaga teknis, dan Pemerintah Daerah (Pemda) diperlukan untuk menghindari tumpang tindih antar program.
Selain itu, dia menyebutkan program harus dilaksanakan di lokasi prioritas yang tinggi prevalensi stunting, atau jumlah anak stunting agar dapat membantu menurunkan prevalensi secara signifikan dan tepat sasaran.
"Program berbentuk aksi nyata yang menyasar kelompok prioritas sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh kelompok tersebut," kata Wapres.
Lebih lanjut, Wapres Ma'ruf mengatakan, strategi keberlanjutan meski disusun sejak awal pelaksanaan program, sehingga masyarakat bersama Pemda dapat melanjutkan inisiatif yang baik tersebut. Adapun penerima manfaat dan pelaku di tingkat masyarakat, sebaiknya ditempatkan sebagai pelaku utama pelaksanaan program.
"Libatkan mereka dalam setiap tahapan pelaksanaan sehingga muncul rasa memiliki dan kebanggaan dari masyarakat," katanya.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut berupaya mengentaskan stunting di Indonesia melalui 11 intervensi spesifik yang berfokus pada masa sebelum lahir (remaja putri dan ibu hamil), serta masa setelah lahir (bayi dan balita).
Selain itu, upaya deteksi dan intervensi dini pada balita dengan berat badan tidak naik dan kurang, serta gizi kurang juga dilakukan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal kaya protein hewani, edukasi dan praktik makan bergizi, serta pemantauan pertumbuhan rutin.
Baca juga: PKK Bali serahkan bantuan ke 50 balita berisiko stunting di Tabanan
Baca juga: Wapres Ma'ruf canangkan Gerakan Bersama Entaskan Stunting
Baca juga: Wakil Presiden Ma'ruf Amin yakin target penurunan prevalensi stunting di Indonesia tercapai pada 2024
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin kunjungi posyandu dengan 0 persen kasus stunting di Bali
Baca juga: Turut perangi stunting lewat berita, ANTARA terima penghargaan dari Wapres RI
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Masalah kesehatan sebesar stunting ini di seluruh Indonesia nggak mungkin bisa diselesaikan dengan pendekatan program Pemerintah. Ini harus membangun gerakan yang dimiliki oleh seluruh komponen bangsa," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Menkes menyebutkan gerakan bersama dari segenap komponen bangsa dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Hal tersebut juga mencakup upaya pencegahan stunting dalam kerangka menyongsong bonus demografi yang diprakirakan akan dimulai pada tahun 2030 mendatang.
Dia berharap kolaborasi yang dibangun oleh masyarakat dapat menjadi gerakan organik dari tingkat pusat hingga ke akar rumput sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Keterlibatan aktif berbagai lembaga non pemerintah, seperti dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi profesi, lembaga filantropi, mitra pembangunan, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya diharapkan bisa menjadi faktor pendorong entasnya stunting di Indonesia," katanya.
Dalam keterangan yang sama, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin meminta program dan gerakan yang dilaksanakan sejalan dengan program yang dilaksanakan Pemerintah. Koordinasi harus dilakukan secara intensif dengan kementerian, lembaga teknis, dan Pemerintah Daerah (Pemda) diperlukan untuk menghindari tumpang tindih antar program.
Selain itu, dia menyebutkan program harus dilaksanakan di lokasi prioritas yang tinggi prevalensi stunting, atau jumlah anak stunting agar dapat membantu menurunkan prevalensi secara signifikan dan tepat sasaran.
"Program berbentuk aksi nyata yang menyasar kelompok prioritas sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh kelompok tersebut," kata Wapres.
Lebih lanjut, Wapres Ma'ruf mengatakan, strategi keberlanjutan meski disusun sejak awal pelaksanaan program, sehingga masyarakat bersama Pemda dapat melanjutkan inisiatif yang baik tersebut. Adapun penerima manfaat dan pelaku di tingkat masyarakat, sebaiknya ditempatkan sebagai pelaku utama pelaksanaan program.
"Libatkan mereka dalam setiap tahapan pelaksanaan sehingga muncul rasa memiliki dan kebanggaan dari masyarakat," katanya.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut berupaya mengentaskan stunting di Indonesia melalui 11 intervensi spesifik yang berfokus pada masa sebelum lahir (remaja putri dan ibu hamil), serta masa setelah lahir (bayi dan balita).
Selain itu, upaya deteksi dan intervensi dini pada balita dengan berat badan tidak naik dan kurang, serta gizi kurang juga dilakukan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal kaya protein hewani, edukasi dan praktik makan bergizi, serta pemantauan pertumbuhan rutin.
Baca juga: PKK Bali serahkan bantuan ke 50 balita berisiko stunting di Tabanan
Baca juga: Wapres Ma'ruf canangkan Gerakan Bersama Entaskan Stunting
Baca juga: Wakil Presiden Ma'ruf Amin yakin target penurunan prevalensi stunting di Indonesia tercapai pada 2024
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin kunjungi posyandu dengan 0 persen kasus stunting di Bali
Baca juga: Turut perangi stunting lewat berita, ANTARA terima penghargaan dari Wapres RI
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023