Denpasar (Antara Bali) - Bali masih menghadapi tantangan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berupa pemerataan akses kesempatan bagi seluruh masyarakat, kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III Dwi Pranoto.
"Pertumbuhan ekonomi di Bali yang memiliki tren kuat dan cenderung di atas nasional, memungkinkan terjadi kesenjangan tingkat kesejahteraan dalam masyarakat," katanya saat menyampaikan sambutan pada pertemuan tahunan perbankan di Denpasar, Rabu.
Oleh karena itu, dalam konteks pertumbuhan inklusif, Bank Indonesia melihat pentingnya upaya-upaya di bidang perbankan untuk mempercepat program keuangan inklusif.
Menurut dia, salah satu upaya untuk mendorongnya dengan pengaturan kredit UMKM sebesar minimal 20 persen. Hal ini diyakininya juga berdampak bagi bank-bank kecil di Bali.
Memang proporsi penyaluran kredit UMKM telah mencapai 40,69 persen dari total kredit, namun kata Dwi, beberapa bank umum di Bali memiliki proporsi penyaluran kredit masih di bawah 20 persen.
"Kami juga akan terus berupaya mendorong aksesibelitas pembiayaan bagi kegiatan UMKM melalui Jamkrida Bali Mandara sebagai lembaga penjaminan kredit daerah serta penguatan melalui progran kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab perusahaan (CSR)," ucapnya.
Di sisi lain, kata dia, masih perlu juga pinjaman lunak pada UMKM, relaksasi peraturan untuk pembiayaan UMKM, dan mendorong program jaringan kepada BPR maupun lembaga keuangan non-bank.
Bank Indonesia ke depannya perlu juga mengoptimalkan kekuatan masyarakat kelas menengah melalui upaya percepatan lahirnya wirausaha-wirausaha baru bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Pertumbuhan ekonomi di Bali yang memiliki tren kuat dan cenderung di atas nasional, memungkinkan terjadi kesenjangan tingkat kesejahteraan dalam masyarakat," katanya saat menyampaikan sambutan pada pertemuan tahunan perbankan di Denpasar, Rabu.
Oleh karena itu, dalam konteks pertumbuhan inklusif, Bank Indonesia melihat pentingnya upaya-upaya di bidang perbankan untuk mempercepat program keuangan inklusif.
Menurut dia, salah satu upaya untuk mendorongnya dengan pengaturan kredit UMKM sebesar minimal 20 persen. Hal ini diyakininya juga berdampak bagi bank-bank kecil di Bali.
Memang proporsi penyaluran kredit UMKM telah mencapai 40,69 persen dari total kredit, namun kata Dwi, beberapa bank umum di Bali memiliki proporsi penyaluran kredit masih di bawah 20 persen.
"Kami juga akan terus berupaya mendorong aksesibelitas pembiayaan bagi kegiatan UMKM melalui Jamkrida Bali Mandara sebagai lembaga penjaminan kredit daerah serta penguatan melalui progran kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab perusahaan (CSR)," ucapnya.
Di sisi lain, kata dia, masih perlu juga pinjaman lunak pada UMKM, relaksasi peraturan untuk pembiayaan UMKM, dan mendorong program jaringan kepada BPR maupun lembaga keuangan non-bank.
Bank Indonesia ke depannya perlu juga mengoptimalkan kekuatan masyarakat kelas menengah melalui upaya percepatan lahirnya wirausaha-wirausaha baru bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta. (LHS)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012