PT Lintas Sarana Nusantara (LSN), salah satu operator kapal feri yang melayani pengangkutan limbah medis dan B3 dari Bali ke Jawa mengambil langkah hukum terkait somasi penghentian pengangkutan dan penyeberangan limbah medis dari Gilimanuk-Ketapang.
Perwakilan PT LSN dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Denpasar, Minggu membantah kapal mereka tidak mau memuat limbah medis dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari Bali.
"Kami bukan tidak mau muat, tapi belum mau muat. Kami juga sedang menyiapkan laporan untuk lapor balik H Usman yang mensomasi," kata Kepala Cabang PT LSN Karijoto ST dalam keterangan tertulisnya itu.
Advokat H Usman SH sebelumnya menyampaikan surat somasi kepada PT LSN tertanggal 19 Desember 2022 dengan perihal untuk menghentikan pengangkutan dan penyeberangan limbah B3/limbah medis Gilimanuk (Jembrana-Bali) - Ketapang (Banyuwangi-Jawa Timur).
H Usman merupakan kuasa hukum dari M Rajai (bertempat tinggal di Desa Candikuning, Kabupaten Tabanan-Bali) dan I Gede Edi Mariawan ( bertempat tinggal di Desa Panji Anom, Kabupaten Buleleng-Bali).
M Rajai dan I Gede Edi Mariawan dalam surat somasi tersebut menyebut bertindak untuk diri sendiri dan bertindak sebagai wakil kelompok masyarakat yang peduli dan pemerhati terhadap lingkungan hidup.
Karijoto menyampaikan setelah menerima somasi dari advokat H Usman SH tersebut pihaknya menjawab somasi itu tanggal 26 Desember 2022.
Isi jawaban PT LSN atas somasi itu yakni aktivitas pelayaran penyeberangan yang memuat kendaraan limbah B3/ limbah medis tersebut sudah sesuai peraturan perundang undangan dengan dilampirkan bukti-bukti.
Jawaban berikutnya, yakni menghentikan sementara proses penyeberangan limbah B3 dan limbah medis perusahaan rekanan (PT Wastec, PT Pria, PT Envirotama, PT Sagraha, PT Triarta, PT Artama) untuk fokus melakukan perlawanan hukum terhadap somasi.
Selanjutnya, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan rekanan transporter limbah B3 (PT Wastec, PT Pria, PT Sagraha, PT Envirotama, PT Triarta ) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara bersama.
Selain itu juga akan berkomunikasi dengan BPTD (Balai Penyeberangan Transportasi Darat) dan ASDP (angkutan sungai danau dan penyeberangan) di Gilimanuk-Kabupaten Jembrana, Bali.
Karijoto mengakui memang sejak 31 Desember 2022, kapal mereka tidak memuat limbah medis dan B3 dari Bali selain karena disomasi juga padatnya pelayaran.
"Memang pelayaran selama Natal dan Tahun Baru sangat padat. Somasi ke PT LSN sejak 19 Desember. Ini kan juga berkaitan dengan izin dari BPTD," ujarnya.
Selain itu pihaknya telah rapat dengan Gapasdap (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan). Selanjutnya pada Senin (9/1) semua perwakilan dari transpoter, operator kapal dan Gapasdap akan bertemu dengan BPTD di Gilimanuk.
Kejadian penghentian pengangkutan limbah medis da B3 dari Pelabuhan Gilimanuk sudah terjadi sejak akhir Desember 2022 dan sampai sekarang kapal juga belum melayani penyeberangan transportasi limbah medis. Sementara instansi terkait, BPTD dan ASDP belum mengambil langkah penyelesaian.
Berdasarkan isi somasi H Usman yang diterima terkesan ada nuansa agar pemusnahan limbah medis dan B3 dikelola di Kabupaten Jembrana dan tidak keluar Bali.
Namun saat ini dua perusahaan pemusnah limbah medis di Kabupaten Jembrana keduanya belum memiliki izin berdasarkan kelayakan dan ketentuan yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Selain itu, untuk diketahui hasil dari pemusnahan limbah medis adalah dalam bentuk abu incenerator yang juga masih terkategori limbah B3.
Dengan demikian masih harus dikelola secara khusus oleh pihak pengolah yang saat ini satu satunya ada di Indonesia dan yakni PT PPLI (Prasadha Pamunah Limbah Industri) yang berlokasi di Kabupaten Bogor Jawa Barat.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan PPKLH, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali I Made Dwi Arbani mengatakan untuk pengolahan abu incenerator limbah medis ini di Indonesia hanya ada di Kabupaten Bogor Jawa Barat.
"Tidak ada di daerah lain. Nah, ini kan tentunya memerlukan pengangkutan dan penyeberangan lebih lanjut terkait hal ini," kata Dwi Arbani.
Sebagai destinasi pariwisata yang ramah lingkungan dengan visi Pemprov Bali "Nangun Sat Kerthi Bali" kondisi persoalan limbah medis ini menodai citra Bali yang pariwisatanya sudah mulai bertumbuh dari dampak pandemi COVID-19.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Perwakilan PT LSN dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Denpasar, Minggu membantah kapal mereka tidak mau memuat limbah medis dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari Bali.
"Kami bukan tidak mau muat, tapi belum mau muat. Kami juga sedang menyiapkan laporan untuk lapor balik H Usman yang mensomasi," kata Kepala Cabang PT LSN Karijoto ST dalam keterangan tertulisnya itu.
Advokat H Usman SH sebelumnya menyampaikan surat somasi kepada PT LSN tertanggal 19 Desember 2022 dengan perihal untuk menghentikan pengangkutan dan penyeberangan limbah B3/limbah medis Gilimanuk (Jembrana-Bali) - Ketapang (Banyuwangi-Jawa Timur).
H Usman merupakan kuasa hukum dari M Rajai (bertempat tinggal di Desa Candikuning, Kabupaten Tabanan-Bali) dan I Gede Edi Mariawan ( bertempat tinggal di Desa Panji Anom, Kabupaten Buleleng-Bali).
M Rajai dan I Gede Edi Mariawan dalam surat somasi tersebut menyebut bertindak untuk diri sendiri dan bertindak sebagai wakil kelompok masyarakat yang peduli dan pemerhati terhadap lingkungan hidup.
Karijoto menyampaikan setelah menerima somasi dari advokat H Usman SH tersebut pihaknya menjawab somasi itu tanggal 26 Desember 2022.
Isi jawaban PT LSN atas somasi itu yakni aktivitas pelayaran penyeberangan yang memuat kendaraan limbah B3/ limbah medis tersebut sudah sesuai peraturan perundang undangan dengan dilampirkan bukti-bukti.
Jawaban berikutnya, yakni menghentikan sementara proses penyeberangan limbah B3 dan limbah medis perusahaan rekanan (PT Wastec, PT Pria, PT Envirotama, PT Sagraha, PT Triarta, PT Artama) untuk fokus melakukan perlawanan hukum terhadap somasi.
Selanjutnya, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan rekanan transporter limbah B3 (PT Wastec, PT Pria, PT Sagraha, PT Envirotama, PT Triarta ) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara bersama.
Selain itu juga akan berkomunikasi dengan BPTD (Balai Penyeberangan Transportasi Darat) dan ASDP (angkutan sungai danau dan penyeberangan) di Gilimanuk-Kabupaten Jembrana, Bali.
Karijoto mengakui memang sejak 31 Desember 2022, kapal mereka tidak memuat limbah medis dan B3 dari Bali selain karena disomasi juga padatnya pelayaran.
"Memang pelayaran selama Natal dan Tahun Baru sangat padat. Somasi ke PT LSN sejak 19 Desember. Ini kan juga berkaitan dengan izin dari BPTD," ujarnya.
Selain itu pihaknya telah rapat dengan Gapasdap (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan). Selanjutnya pada Senin (9/1) semua perwakilan dari transpoter, operator kapal dan Gapasdap akan bertemu dengan BPTD di Gilimanuk.
Kejadian penghentian pengangkutan limbah medis da B3 dari Pelabuhan Gilimanuk sudah terjadi sejak akhir Desember 2022 dan sampai sekarang kapal juga belum melayani penyeberangan transportasi limbah medis. Sementara instansi terkait, BPTD dan ASDP belum mengambil langkah penyelesaian.
Berdasarkan isi somasi H Usman yang diterima terkesan ada nuansa agar pemusnahan limbah medis dan B3 dikelola di Kabupaten Jembrana dan tidak keluar Bali.
Namun saat ini dua perusahaan pemusnah limbah medis di Kabupaten Jembrana keduanya belum memiliki izin berdasarkan kelayakan dan ketentuan yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Selain itu, untuk diketahui hasil dari pemusnahan limbah medis adalah dalam bentuk abu incenerator yang juga masih terkategori limbah B3.
Dengan demikian masih harus dikelola secara khusus oleh pihak pengolah yang saat ini satu satunya ada di Indonesia dan yakni PT PPLI (Prasadha Pamunah Limbah Industri) yang berlokasi di Kabupaten Bogor Jawa Barat.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan PPKLH, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali I Made Dwi Arbani mengatakan untuk pengolahan abu incenerator limbah medis ini di Indonesia hanya ada di Kabupaten Bogor Jawa Barat.
"Tidak ada di daerah lain. Nah, ini kan tentunya memerlukan pengangkutan dan penyeberangan lebih lanjut terkait hal ini," kata Dwi Arbani.
Sebagai destinasi pariwisata yang ramah lingkungan dengan visi Pemprov Bali "Nangun Sat Kerthi Bali" kondisi persoalan limbah medis ini menodai citra Bali yang pariwisatanya sudah mulai bertumbuh dari dampak pandemi COVID-19.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023