Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau program pelayanan pemberian paspor bagi warga negara Indonesia (WNI) yang sudah melewati masa izin tinggal (overstay) di Arab Saudi.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, Puan mengatakan program dengan nama Pasporisasi tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Puan meninjau program Pasporisasi di KJRI Jeddah, Arab Saudi, Rabu (7/12). KJRI Jeddah pun memberi pelayanan pasporisasi bagi WNI hingga ke wilayah Thaif dan Madinah. Selain di Jeddah, penerbitan paspor bagi WNI overstay di Arab Saudi juga berlangsung di KBRI Riyadh.
Dengan didampingi Menkumham Yasonna H. Laoly, Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, dan Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono, Puan melihat dan mengecek Pasporisasi di KJRI Jeddah, mulai dari pendaftaran, verifikasi data diri WNI, hingga proses pembuatan paspor seperti pengambilan sidik jari dan foto diri.
Selama memeriksa jalannya program Pasporisasi itu, Puan mendapati para pemohon paspor merasa senang terhadap program dari Pemerintah itu. Beberapa WNI pemohon paspor mengaku terbantu dengan program Pasporisasi. Mereka menyatakan mengetahui informasi program pembuatan paspor Indonesia dari media sosial.
Baca juga: Ketua DPR : Jadikan Idul Adha latih keikhlasan
Puan menyatakan Indonesia akan memberi perlindungan kepada seluruh WNI di mana pun mereka berada.
"Tugas konsitusional negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu tidak hanya berlaku di Tanah Air saja, tetapi di mana ada orang Indonesia, di situ negara harus hadir untuk melindungi," tegasnya.
Program Pasporisasi digagas karena banyak WNI di Arab Saudi mengalami overstay, terutama pekerja migran Indonesia (PMI). Akibat overstay, dokumen kewarganegaraan mereka menjadi tidak berlaku.
Berdasarkan catatan KJRI Jeddah, setiap hari ada 30 hingga 60 orang di Jeddah terjaring petugas Arab Saudi karena tidak memiliki dokumen resmi. Oleh karena itu, Puan mengapresiasi program gotong royong Kemenkumham dan Kemlu tersebut.
Program Pasporisasi dilaksanakan pada 10 Oktober-10 Desember 2022, yang hingga kini tercatat 19.109 WNI sudah mendaftar program tersebut. Hingga Rabu (6/12), tercatat sebanyak 14.033 WNI telah mendapatkan manfaat pelayanan Pasporisasi.
Puan secara simbolis menyerahkan dokumen paspor yang telah terbit kepada 10 orang WNI, yang lima di antaranya merupakan milik pelajar Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) dan sisanya milik PMI.
Baca juga: Ketua DPR: Polri wajib utamakan tindakan-tindakan humanis
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, Puan mengatakan program dengan nama Pasporisasi tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Puan meninjau program Pasporisasi di KJRI Jeddah, Arab Saudi, Rabu (7/12). KJRI Jeddah pun memberi pelayanan pasporisasi bagi WNI hingga ke wilayah Thaif dan Madinah. Selain di Jeddah, penerbitan paspor bagi WNI overstay di Arab Saudi juga berlangsung di KBRI Riyadh.
Dengan didampingi Menkumham Yasonna H. Laoly, Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, dan Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono, Puan melihat dan mengecek Pasporisasi di KJRI Jeddah, mulai dari pendaftaran, verifikasi data diri WNI, hingga proses pembuatan paspor seperti pengambilan sidik jari dan foto diri.
Selama memeriksa jalannya program Pasporisasi itu, Puan mendapati para pemohon paspor merasa senang terhadap program dari Pemerintah itu. Beberapa WNI pemohon paspor mengaku terbantu dengan program Pasporisasi. Mereka menyatakan mengetahui informasi program pembuatan paspor Indonesia dari media sosial.
Baca juga: Ketua DPR : Jadikan Idul Adha latih keikhlasan
Puan menyatakan Indonesia akan memberi perlindungan kepada seluruh WNI di mana pun mereka berada.
"Tugas konsitusional negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu tidak hanya berlaku di Tanah Air saja, tetapi di mana ada orang Indonesia, di situ negara harus hadir untuk melindungi," tegasnya.
Program Pasporisasi digagas karena banyak WNI di Arab Saudi mengalami overstay, terutama pekerja migran Indonesia (PMI). Akibat overstay, dokumen kewarganegaraan mereka menjadi tidak berlaku.
Berdasarkan catatan KJRI Jeddah, setiap hari ada 30 hingga 60 orang di Jeddah terjaring petugas Arab Saudi karena tidak memiliki dokumen resmi. Oleh karena itu, Puan mengapresiasi program gotong royong Kemenkumham dan Kemlu tersebut.
Program Pasporisasi dilaksanakan pada 10 Oktober-10 Desember 2022, yang hingga kini tercatat 19.109 WNI sudah mendaftar program tersebut. Hingga Rabu (6/12), tercatat sebanyak 14.033 WNI telah mendapatkan manfaat pelayanan Pasporisasi.
Puan secara simbolis menyerahkan dokumen paspor yang telah terbit kepada 10 orang WNI, yang lima di antaranya merupakan milik pelajar Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) dan sisanya milik PMI.
Baca juga: Ketua DPR: Polri wajib utamakan tindakan-tindakan humanis
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022