Kuta (Antara Bali) - Ajang pertemuan tahunan "Bali Democracy Forum (BDF) V diharapkan mampu mengendalikan upaya perlombaan senjata di kawasan Asia dalam menangani insiden dan konflik di kawasan regional yang bisa memicu upaya tersebut.
"Kami meminta 'Bali Democracy Forum' tidak membuat kebijakan dengan pendekatan keamanan dan lebih menghargai hak azasi manusia, serta menghentikan perlombaan senjata di kawasan Asia," kata Peneliti Imparsial Junaidi Simun di dalam Konferensi Masyarakat Sipil di Kuta, Selasa.
Dia mengatakan di Asia, masih banyak negara menggunakan Undang-Undang Keamanan Nasional atas nama perdamaian dan keamanan untuk menyangkal dan menekan kebebasan dasar pada rakyat.
Munculnya negara-negara Asia yang menekankan pada keamanan nasional telah mengakibatkan kelangsungan kekerasan. Hal itulah yang memicu adanya perlombaan senjata apalagi konflik di kawasan regional semakin meningkat.
Sementara itu Forum Asia yang merupakan gabungan 21 lembaga swadaya masyarakat (LSM) non pemerintah dari 14 negara di Asia juga menyatakan sikapnya agar BDF menjadi ajang yang diharapkan lebih mempromosikan perdamaian di kawasan.
Koordinator "Peace and International Solidarity Team, People's Solidarity for Participatory Democracy (PSPD)", Gayoon Baek menegaskan pemerintah di Asia harus menempatkan cara-cara damai di kawasan.
"'Bali Democracy Forum' harus menjadi 'platform' untuk mendiskusikan tentang bagaimana menghadapi tantangan dalam mempertahankan perdamaian di kawasan di Asia Pasifik dan mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas nama keamanan," kata aktivis dari Korea Selatan itu.(DWA/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Kami meminta 'Bali Democracy Forum' tidak membuat kebijakan dengan pendekatan keamanan dan lebih menghargai hak azasi manusia, serta menghentikan perlombaan senjata di kawasan Asia," kata Peneliti Imparsial Junaidi Simun di dalam Konferensi Masyarakat Sipil di Kuta, Selasa.
Dia mengatakan di Asia, masih banyak negara menggunakan Undang-Undang Keamanan Nasional atas nama perdamaian dan keamanan untuk menyangkal dan menekan kebebasan dasar pada rakyat.
Munculnya negara-negara Asia yang menekankan pada keamanan nasional telah mengakibatkan kelangsungan kekerasan. Hal itulah yang memicu adanya perlombaan senjata apalagi konflik di kawasan regional semakin meningkat.
Sementara itu Forum Asia yang merupakan gabungan 21 lembaga swadaya masyarakat (LSM) non pemerintah dari 14 negara di Asia juga menyatakan sikapnya agar BDF menjadi ajang yang diharapkan lebih mempromosikan perdamaian di kawasan.
Koordinator "Peace and International Solidarity Team, People's Solidarity for Participatory Democracy (PSPD)", Gayoon Baek menegaskan pemerintah di Asia harus menempatkan cara-cara damai di kawasan.
"'Bali Democracy Forum' harus menjadi 'platform' untuk mendiskusikan tentang bagaimana menghadapi tantangan dalam mempertahankan perdamaian di kawasan di Asia Pasifik dan mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas nama keamanan," kata aktivis dari Korea Selatan itu.(DWA/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012