Denpasar (Antara Bali) - Pembagian beras miskin (raskin) di Bali mulai 2013 akan menggunakan sistem kartu untuk lebih memfokuskan sasaran penerima program tersebut.
"Selama ini ada dugaan bahwa raskin dibagi rata, untuk mencegah terjadinya hal seperti itulah maka digunakan kartu. Bali menjadi salah satu dari sembilan provinsi percontohan di Indonesia dalam penggunaan kartu raskin," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali Putu Astawa di Denpasar, Senin.
Mekanisme pendistribusian kartunya, nanti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai pihak yang legal mengeluarkan data kemiskinan akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. "Kantor Pos yang kemudian membagikan pada rumah tangga sasaran," ujarnya.
Jadi, ucap dia, tahun depan yang berhak mendapatkan raskin hanyalah mereka yang memegang kartu tersebut.
Astawa tidak memungkiri, bisa jadi data RTS yang dipegang TNP2K dalam faktanya di lapangan sudah pindah alamat, meninggal, maupun ada yang tercecer. Oleh karena itu, penggunaan kartu raskin juga diharmonisasi dengan musyawarah desa.
"Melalui forum musyawarah desa, diadakan berita acara disesuaikan dengan fakta RTS sehingga sasaran menjadi lebih fokus. Jadi, sementara kartu tetap berjalan pada yang bersangkutan, untuk mengeksekusi program itu juga menggunakan hasil musyawarah desa. Hal ini sesuai dengan petunjuk pedoman penyaluran raskin," ujarnya.
Ia menambahkan, untuk besaran raskin yang diterima masing-masing kepala keluarga RTS pada tahun depan masih sama dengan tahun ini, yakni sebanyak 15 kilogram per bulan. Harga per kilogram di titik bagi (kantor desa) sebesar Rp1.600. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Selama ini ada dugaan bahwa raskin dibagi rata, untuk mencegah terjadinya hal seperti itulah maka digunakan kartu. Bali menjadi salah satu dari sembilan provinsi percontohan di Indonesia dalam penggunaan kartu raskin," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali Putu Astawa di Denpasar, Senin.
Mekanisme pendistribusian kartunya, nanti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai pihak yang legal mengeluarkan data kemiskinan akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. "Kantor Pos yang kemudian membagikan pada rumah tangga sasaran," ujarnya.
Jadi, ucap dia, tahun depan yang berhak mendapatkan raskin hanyalah mereka yang memegang kartu tersebut.
Astawa tidak memungkiri, bisa jadi data RTS yang dipegang TNP2K dalam faktanya di lapangan sudah pindah alamat, meninggal, maupun ada yang tercecer. Oleh karena itu, penggunaan kartu raskin juga diharmonisasi dengan musyawarah desa.
"Melalui forum musyawarah desa, diadakan berita acara disesuaikan dengan fakta RTS sehingga sasaran menjadi lebih fokus. Jadi, sementara kartu tetap berjalan pada yang bersangkutan, untuk mengeksekusi program itu juga menggunakan hasil musyawarah desa. Hal ini sesuai dengan petunjuk pedoman penyaluran raskin," ujarnya.
Ia menambahkan, untuk besaran raskin yang diterima masing-masing kepala keluarga RTS pada tahun depan masih sama dengan tahun ini, yakni sebanyak 15 kilogram per bulan. Harga per kilogram di titik bagi (kantor desa) sebesar Rp1.600. (LHS)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012