![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bali.antaranews.com/berita/293641/ri-upayakan-amm-g20-sepakat-bahwa-barrier-pangan-dihapus&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2022/09/27/DB5D3BFF-4B68-4B44-9A44-94027E27EA61.jpeg&description=RI upayakan AMM G20 sepakat bahwa "barrier" pangan dihapus){kind=link}
Pemerintah Indonesia mengupayakan negara anggota G20 pada pertemuan menteri pertanian (AMM) di Bali, Rabu (28/9), dapat membuat kesepakatan bahwa tidak boleh ada hambatan atau aksi blokade (barrier) yang mengganggu rantai pasok pangan dunia.
Pasalnya, pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia (human rights) sehingga negara-negara harus memastikan rantai pasok pangan dunia tetap terbuka, transparan, dapat diprediksi terutama terkait ketersediaannya, dan terjangkau harganya.
Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo saat ditemui pada sela-sela kegiatannya menghadiri rangkaian pertemuan menteri pertanian (AMM) G20 di Jimbaran, Badung, Bali, Selasa, menyampaikan Indonesia bakal mengupayakan adanya kerja sama global, yang diinisiasi oleh G20, untuk memastikan tidak ada lagi “barrier” terhadap rantai pasok pangan dunia.
“Jika ada negara, daerah yang bersoal dengan kelaparan, G20 harus siap mengintervensi, dengan salah satunya tidak boleh ada negara yang membuat barrier atau rintangan karena itu untuk kepentingan food security (ketahanan pangan),” kata Menteri Pertanian RI.
Baca juga: Indonesia ajak negara G20 kerja sama majukan pertanian digital
Terkait itu, Syahrul menyampaikan dalam beberapa menteri pertanian G20 yang ia temui pada sela-sela rangkaian AMM setuju dengan sikap tersebut. Oleh karena itu, Menteri Pertanian RI, yang bakal memimpin pertemuan G20 Agriculture Ministers Meeting (AMM), Rabu, optimis seluruh delegasi bakal setuju bahwa pangan dan kelaparan adalah masalah hak asasi manusia, sehingga tidak boleh ada aksi blokade yang menghambat produksi dan distribusi pangan.
“Jika ada bencana alam, tidak boleh (akses terhadap pangan) ditutup. Jika ada perang, juga tidak boleh ditutup,” kata Syahrul.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menegaskan sikap tersebut tidak merujuk pada aksi negara tertentu.
“Kami tidak bicara perang, ini soal kerja sama,” kata Menteri Pertanian RI.
Dalam kesempatan lain, yaitu saat menyampaikan pidato di Global Forum on Digital Agriculture Transformation, yang merupakan rangkaian G20 AMM, Selasa, Syahrul menyampaikan Indonesia bakal meminta G20 tegas meminta negara-negara yang berkonflik agar menghentikan ketegangan.
Baca juga: Global Forum tentang Pertanian Digital awali rangkaian AMM G20 di Jimbaran
“Dari forum ini kami akan meminta hentikan ketegangan, karena kita menghadapi masalah serius tentang kemanusiaan,” kata Syahrul.
Dalam pidatonya itu, masalah kemanusiaan yang dia maksud merujuk pada persoalan kelaparan dan ancaman krisis pangan.
Pertemuan menteri pertanian G20 bakal diselenggarakan selama satu hari di Jimbaran, Badung, Bali, Rabu. Walaupun demikian, rangkaiannya telah berlangsung sejak Selasa dan akan ditutup oleh kunjungan para delegasi ke Jatiluwih, Tabanan, Kamis (29/9).
Setidaknya ada 138 orang dari 17 negara anggota G20 dan enam negara undangan, serta perwakilan dari organisasi internasional yang hadir pada AMM G20.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Pasalnya, pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia (human rights) sehingga negara-negara harus memastikan rantai pasok pangan dunia tetap terbuka, transparan, dapat diprediksi terutama terkait ketersediaannya, dan terjangkau harganya.
Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo saat ditemui pada sela-sela kegiatannya menghadiri rangkaian pertemuan menteri pertanian (AMM) G20 di Jimbaran, Badung, Bali, Selasa, menyampaikan Indonesia bakal mengupayakan adanya kerja sama global, yang diinisiasi oleh G20, untuk memastikan tidak ada lagi “barrier” terhadap rantai pasok pangan dunia.
“Jika ada negara, daerah yang bersoal dengan kelaparan, G20 harus siap mengintervensi, dengan salah satunya tidak boleh ada negara yang membuat barrier atau rintangan karena itu untuk kepentingan food security (ketahanan pangan),” kata Menteri Pertanian RI.
Baca juga: Indonesia ajak negara G20 kerja sama majukan pertanian digital
Terkait itu, Syahrul menyampaikan dalam beberapa menteri pertanian G20 yang ia temui pada sela-sela rangkaian AMM setuju dengan sikap tersebut. Oleh karena itu, Menteri Pertanian RI, yang bakal memimpin pertemuan G20 Agriculture Ministers Meeting (AMM), Rabu, optimis seluruh delegasi bakal setuju bahwa pangan dan kelaparan adalah masalah hak asasi manusia, sehingga tidak boleh ada aksi blokade yang menghambat produksi dan distribusi pangan.
“Jika ada bencana alam, tidak boleh (akses terhadap pangan) ditutup. Jika ada perang, juga tidak boleh ditutup,” kata Syahrul.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menegaskan sikap tersebut tidak merujuk pada aksi negara tertentu.
“Kami tidak bicara perang, ini soal kerja sama,” kata Menteri Pertanian RI.
Dalam kesempatan lain, yaitu saat menyampaikan pidato di Global Forum on Digital Agriculture Transformation, yang merupakan rangkaian G20 AMM, Selasa, Syahrul menyampaikan Indonesia bakal meminta G20 tegas meminta negara-negara yang berkonflik agar menghentikan ketegangan.
Baca juga: Global Forum tentang Pertanian Digital awali rangkaian AMM G20 di Jimbaran
“Dari forum ini kami akan meminta hentikan ketegangan, karena kita menghadapi masalah serius tentang kemanusiaan,” kata Syahrul.
Dalam pidatonya itu, masalah kemanusiaan yang dia maksud merujuk pada persoalan kelaparan dan ancaman krisis pangan.
Pertemuan menteri pertanian G20 bakal diselenggarakan selama satu hari di Jimbaran, Badung, Bali, Rabu. Walaupun demikian, rangkaiannya telah berlangsung sejak Selasa dan akan ditutup oleh kunjungan para delegasi ke Jatiluwih, Tabanan, Kamis (29/9).
Setidaknya ada 138 orang dari 17 negara anggota G20 dan enam negara undangan, serta perwakilan dari organisasi internasional yang hadir pada AMM G20.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022