Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong delegasi Digital Economy Working Group untuk menyepakati pembahasan isu yang diusung Presidensi/Keketuaan G20 Indonesia untuk menyusun dokumen Paket Bali atau Bali Package.
"Saya bersyukur, kita telah membahas ketiga isu prioritas kelompok kerja ekonomi digital. Saya bersyukur, kita akan segera menyimpulkan pembahasan dokumen Bali Package," kata Johnny saat sidang keempat DEWG di Bali, dalam siaran pers diterima di Jakarta, Selasa.
Pada diskusi tentang konektivitas digital dan pemulihan pasca COVID-19 beberapa waktu lalu, Indonesia menyimpulkan konsep people centered sebagai perpanjangan dari konektivitas digital yang berpusat pada manusia atau human centered.
"Pada isu prioritas kedua, para delegasi memberi tanggapan positif atas upaya Pemerintah Indonesia dalam memajukan keterampilan digital masyarakat dan literasi digital," kata Johnny.
Baca juga: Sri Mulyani : 17,2 juta UMKM terdigitalisasi pada Januari 2022
Negara anggota G20 menyambut baik toolkit yang diusulkan untuk mengukur keterampilan digital dan literasi digital, serta berbagi pengalaman untuk meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam ekonomi digital. Termasuk dalam hal ini adalah pertukaran kebijakan dengan keterampilan literasi digital tingkat lanjut.
Pada isu prioritas ketiga, yaitu aliran data bebas dan aliran data lintas batas, Menteri Johnny mendorong negara anggota G20 mengakui pentingnya prinsip-prinsip pemersatu dalam tata kelola aliran data.
"Pemerintah Indonesia mengusulkan diskusi tentang prinsip-prinsip yang ditetapkan seperti kepatuhan hukum, keadilan, transparansi, dan sampai batas tertentu menekankan soal timbal balik," kata Johnny.
Pemangku kepentingan sudah bertemu untuk membahas secara mendalam jalan ke depan untuk menjalankan aliran data bebas dengan kepercayaan dan aliran data lintas batas negara.
"Selain itu, dalam diskusi kami juga menyoroti key enabler sangat penting dalam penerapan identitas digital yang relevan dengan transaksi digital yang melibatkan data pribadi," kata Johnny.
Baca juga: Menkop: 19,5 juta UMKM gunakan pemasaran digital
Menteri Johnny menyatakan kesungguhan Presidensi G20 Indonesia untuk melanjutkan upaya Presidensi G20 Italia dalam pembahasan mengenai tata kelola data (keamanan) di sektor ekonomi digital serta berbagi dukungan untuk beberapa hasil nyata.
"Termasuk mengelevasi Digital Economy Task Force (DETF) menjadi Digital Innovation Network (DIN), menyelenggarakan Pameran Transformasi Digital, inisiatif Desa Cerdas dan Smart Island. Saya sangat bangga bahwa kita (Kementerian Kominfo), telah melestarikan bersama untuk mencapai momen ini," kata Johnny.
Menkominfo mengundang delegasi menghadiri Digital Innovation Network (DIN) Presidensi G20 Indonesia, yang diadakan pada 2-4 September.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkominfo dorong Bali Package jadi kesepakatan bersama
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Saya bersyukur, kita telah membahas ketiga isu prioritas kelompok kerja ekonomi digital. Saya bersyukur, kita akan segera menyimpulkan pembahasan dokumen Bali Package," kata Johnny saat sidang keempat DEWG di Bali, dalam siaran pers diterima di Jakarta, Selasa.
Pada diskusi tentang konektivitas digital dan pemulihan pasca COVID-19 beberapa waktu lalu, Indonesia menyimpulkan konsep people centered sebagai perpanjangan dari konektivitas digital yang berpusat pada manusia atau human centered.
"Pada isu prioritas kedua, para delegasi memberi tanggapan positif atas upaya Pemerintah Indonesia dalam memajukan keterampilan digital masyarakat dan literasi digital," kata Johnny.
Baca juga: Sri Mulyani : 17,2 juta UMKM terdigitalisasi pada Januari 2022
Negara anggota G20 menyambut baik toolkit yang diusulkan untuk mengukur keterampilan digital dan literasi digital, serta berbagi pengalaman untuk meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam ekonomi digital. Termasuk dalam hal ini adalah pertukaran kebijakan dengan keterampilan literasi digital tingkat lanjut.
Pada isu prioritas ketiga, yaitu aliran data bebas dan aliran data lintas batas, Menteri Johnny mendorong negara anggota G20 mengakui pentingnya prinsip-prinsip pemersatu dalam tata kelola aliran data.
"Pemerintah Indonesia mengusulkan diskusi tentang prinsip-prinsip yang ditetapkan seperti kepatuhan hukum, keadilan, transparansi, dan sampai batas tertentu menekankan soal timbal balik," kata Johnny.
Pemangku kepentingan sudah bertemu untuk membahas secara mendalam jalan ke depan untuk menjalankan aliran data bebas dengan kepercayaan dan aliran data lintas batas negara.
"Selain itu, dalam diskusi kami juga menyoroti key enabler sangat penting dalam penerapan identitas digital yang relevan dengan transaksi digital yang melibatkan data pribadi," kata Johnny.
Baca juga: Menkop: 19,5 juta UMKM gunakan pemasaran digital
Menteri Johnny menyatakan kesungguhan Presidensi G20 Indonesia untuk melanjutkan upaya Presidensi G20 Italia dalam pembahasan mengenai tata kelola data (keamanan) di sektor ekonomi digital serta berbagi dukungan untuk beberapa hasil nyata.
"Termasuk mengelevasi Digital Economy Task Force (DETF) menjadi Digital Innovation Network (DIN), menyelenggarakan Pameran Transformasi Digital, inisiatif Desa Cerdas dan Smart Island. Saya sangat bangga bahwa kita (Kementerian Kominfo), telah melestarikan bersama untuk mencapai momen ini," kata Johnny.
Menkominfo mengundang delegasi menghadiri Digital Innovation Network (DIN) Presidensi G20 Indonesia, yang diadakan pada 2-4 September.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkominfo dorong Bali Package jadi kesepakatan bersama
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022