Jaksa KPK membantah seluruh poin pembelaan dari terdakwa suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018, yaitu Bupati Tabanan periode 2016–2021 Eka Wiryastuti dan mantan staf khususnya (stafsus) I Dewa Nyoman Wiratmaja.
Menurut jaksa, pembelaan yang disampaikan oleh masing-masing terdakwa beserta kuasa hukumnya tidak logis dan mengada-ada.
“Kami penuntut umum menyatakan menolak seluruh pembelaan dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana Nomor 60/TUT.01.06/24/08/2022,” kata jaksa KPK pada persidangan di Pengadilan Tipikor, Denpasar, Bali, Kamis.
Dalam persidangan, dokumen replik itu dibacakan oleh tiga jaksa KPK secara bergantian, yaitu Luki Dwi Nugroho, Taufiq Ibnugroho, dan Ikhsan Fernandi Z.
Di persidangan, jaksa menolak pendapat kuasa hukum yang menyebut Eka Wiryastuti tidak dapat dipidana, karena hukum pidana tidak mengenal istilah perwakilan/representasi.
Baca juga: Dalam pledoinya, Eka Wiryastuti bantah terlibat suap DID Tabanan
Jaksa menjelaskan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan berikut keterangan para saksi menunjukkan eks stafsus Eka, Dewa Wiratmaja meminta bantuan kepada dua mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta menyerahkan suap kepada mereka atas perintah Eka Wiryastuti.
“Dengan demikian pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan I Dewa Nyoman Wiratmaja dalam hal pemberian suap kepada pegawai negeri yakni Yaya Purnomo dan Rifa Surya tidak bisa dilepaskan dari terdakwa (Eka Wiryastuti),” kata jaksa KPK.
Yaya Purnomo saat kasus pengurusan DID Tabanan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kemenkeu, sementara Rifa Surya saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II Kemenkeu.
Di persidangan sebelumnya, Yaya dan Rifa menyampaikan Dewa Wiratmaja, yang mengaku sebagai utusan Eka, meminta bantuan kepada mereka untuk menambah alokasi DID Tabanan Tahun Anggaran 2018.
Baca juga: Mantan stafsus Bupati Tabanan bantah serahkan suap untuk urus DID
Oleh karena itu, Yaya dan Rifa meminta Dewa memberi uang yang disebut “dana adat istiadat” untuk mengupayakan DID Tabanan itu naik.
Yaya dan Rifa di persidangan mengaku menerima suap sebesar Rp600 juta dan 55.300 dolar AS atau senilai Rp1,4 miliar dari Dewa.
Namun, Dewa pada pembelaannya yang disampaikan Selasa (16/8) membantah memberi suap kepada Yaya dan Rifa, sementara Eka juga membantah memerintahkan Dewa meminta bantuan dua eks pejabat Kemenkeu itu serta menyuap mereka.
Akan tetapi, jaksa pada poin-poin bantahannya menyampaikan bukti-bukti antara lain uang tunai yang disita dari Yaya dan Rifa, rekaman percakapan, serta kesaksian Yaya dan Rifa cukup membuktikan bahwa Eka memerintahkan Dewa untuk menyuap Yaya dan Rifa.
Di persidangan sebelumnya, jaksa KPK menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada Dewa 3 tahun 6 bulan, dan Eka 4 tahun penjara, dan masing-masing denda Rp110 juta atau ganti kurungan 3 bulan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Menurut jaksa, pembelaan yang disampaikan oleh masing-masing terdakwa beserta kuasa hukumnya tidak logis dan mengada-ada.
“Kami penuntut umum menyatakan menolak seluruh pembelaan dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana Nomor 60/TUT.01.06/24/08/2022,” kata jaksa KPK pada persidangan di Pengadilan Tipikor, Denpasar, Bali, Kamis.
Dalam persidangan, dokumen replik itu dibacakan oleh tiga jaksa KPK secara bergantian, yaitu Luki Dwi Nugroho, Taufiq Ibnugroho, dan Ikhsan Fernandi Z.
Di persidangan, jaksa menolak pendapat kuasa hukum yang menyebut Eka Wiryastuti tidak dapat dipidana, karena hukum pidana tidak mengenal istilah perwakilan/representasi.
Baca juga: Dalam pledoinya, Eka Wiryastuti bantah terlibat suap DID Tabanan
Jaksa menjelaskan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan berikut keterangan para saksi menunjukkan eks stafsus Eka, Dewa Wiratmaja meminta bantuan kepada dua mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta menyerahkan suap kepada mereka atas perintah Eka Wiryastuti.
“Dengan demikian pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan I Dewa Nyoman Wiratmaja dalam hal pemberian suap kepada pegawai negeri yakni Yaya Purnomo dan Rifa Surya tidak bisa dilepaskan dari terdakwa (Eka Wiryastuti),” kata jaksa KPK.
Yaya Purnomo saat kasus pengurusan DID Tabanan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kemenkeu, sementara Rifa Surya saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II Kemenkeu.
Di persidangan sebelumnya, Yaya dan Rifa menyampaikan Dewa Wiratmaja, yang mengaku sebagai utusan Eka, meminta bantuan kepada mereka untuk menambah alokasi DID Tabanan Tahun Anggaran 2018.
Baca juga: Mantan stafsus Bupati Tabanan bantah serahkan suap untuk urus DID
Oleh karena itu, Yaya dan Rifa meminta Dewa memberi uang yang disebut “dana adat istiadat” untuk mengupayakan DID Tabanan itu naik.
Yaya dan Rifa di persidangan mengaku menerima suap sebesar Rp600 juta dan 55.300 dolar AS atau senilai Rp1,4 miliar dari Dewa.
Namun, Dewa pada pembelaannya yang disampaikan Selasa (16/8) membantah memberi suap kepada Yaya dan Rifa, sementara Eka juga membantah memerintahkan Dewa meminta bantuan dua eks pejabat Kemenkeu itu serta menyuap mereka.
Akan tetapi, jaksa pada poin-poin bantahannya menyampaikan bukti-bukti antara lain uang tunai yang disita dari Yaya dan Rifa, rekaman percakapan, serta kesaksian Yaya dan Rifa cukup membuktikan bahwa Eka memerintahkan Dewa untuk menyuap Yaya dan Rifa.
Di persidangan sebelumnya, jaksa KPK menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada Dewa 3 tahun 6 bulan, dan Eka 4 tahun penjara, dan masing-masing denda Rp110 juta atau ganti kurungan 3 bulan.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022