Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi keberhasilan Pemkab Gianyar, yang terbaik dalam penurunan stunting/ kekerdilan di Provinsi Bali yang prosesnya relatif cepat.
Dalam kunjungan kerja ke Pemkab Gianyar, Rabu, Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK dan Kasatgas, Niken Ariati, mengaku cukup tertarik dengan
perjuangan Gianyar dari tahun 2013 dalam waktu delapan tahun hingga 2021 bisa meningkatkan perbaikan dari angka prevalensi stunting dari 40,99 persen menjadi 5,1 persen.
"Dari data tersebut, Pemkab Gianyar dinilai memiliki komitmen kuat untuk menurunkan angka stunting. Kalau kabupaten Gianyar bisa, harusnya semua pemda bisa. Kalau bisa semuanya paling tidak bisa di bawah 10 persen sudah lumayan,” kata Niken Ariati.
Baca juga: Pemkab Gianyar perkirakan ada 1.819 balita stunting
Niken Ariati menambahkan dari sisi anggaran, program pemerintah dari stunting dalam empat tahun terakhir ini tidak kurang dari Rp30 Triliun. Sementara di SSGBI, angka prevalensi stunting masih di angka 24,4 persen, sehingga dibayangkan dari seratus yang lahir, terdapat 20 yang berisiko.
Saat menerima rombongan berjumlah lima orang dan dipimpin Niken Ariati di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun,
mengatakan, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013, kondisi prevalensi stunting di Kabupaten Gianyar mencapai angka 40,99 persen atau sebanyak 16.189 jiwa balita stunting.
"Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi prevalensi stunting di Provinsi Bali sebanyak 32,53 persen dan kondisi prevalensi stunting nasional sebanyak 37,21 persen, sehingga di tahun 2018, Kabupaten Gianyar ditetapkan sebagai Kabupaten Locus Stunting. Hal ini menjadi sesuatu hal yang mengejutkan dan mengagetkan banyak pihak," kata Wabup Gianyar.
Baca juga: Pemkab Gianyar buat pemetaan ketengkesan/stunting
Untuk mencari penyebab terjadinya stunting yang begitu tinggi di Kabupaten Gianyar, pada tahun 2019 Pemkab Gianyar melakukan kerja sama penelitian dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Dari hasil penelitian ditemukan beberapa faktor penyebab stunting yakni, kebiasaan ayah merokok, penyiapan dan penyajian makanan yang kurang bersih, kecukupan suplemen/ vitamin, dan ketersediaan air minum yang bersih dan sanitasi.
Dengan melibatkan seluruh jajaran, Pemkab Gianyar terus berupaya penurunan stunting dengan meluncurkan berbagai program kegiatan, mulai dari Pembentukan Tim Stunting Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan/Desa Adat, Program Kesehatan Prenatal dan Postnatal dalam Awig-awig Desa Adat, pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Tenaga Pendamping Posyandu Berbasis Masyarakat, pembangunan TPS3R, Pencanangan satu Desa satu PAUD, sekaligus memberi pembekalan kepada Bunda PAUD.
Baca juga: Ketua PKK Bali minta kader untuk aktif cegah ketengkesan
Selain itu, digalakkan pemberian makanan tambahan (PMT), pembentukan Desa Binaan, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki dua desa binaan, program Posyandu terintegrasi (Posyandu Balita dan Ibu Hamil, Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Posyandu Kejiwaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan RS Sanjiwani sebagai rumah sakit rujukan wilayah Bali Timur serta pembangunan RSUD Tipe C di Payangan.
“Berkat kerja keras yang terus menerus kita giatkan, prevalensi stunting dapat ditekan sehingga menunjukkan angka prevalensi yang sangat jauh, yaitu berdasarkan data SSGBI terakhir berada di angka 5,1 persen. Angka ini merupakan angka terendah secara nasional,” kata Wakil Bupati Agung Mayun.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Dalam kunjungan kerja ke Pemkab Gianyar, Rabu, Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK dan Kasatgas, Niken Ariati, mengaku cukup tertarik dengan
perjuangan Gianyar dari tahun 2013 dalam waktu delapan tahun hingga 2021 bisa meningkatkan perbaikan dari angka prevalensi stunting dari 40,99 persen menjadi 5,1 persen.
"Dari data tersebut, Pemkab Gianyar dinilai memiliki komitmen kuat untuk menurunkan angka stunting. Kalau kabupaten Gianyar bisa, harusnya semua pemda bisa. Kalau bisa semuanya paling tidak bisa di bawah 10 persen sudah lumayan,” kata Niken Ariati.
Baca juga: Pemkab Gianyar perkirakan ada 1.819 balita stunting
Niken Ariati menambahkan dari sisi anggaran, program pemerintah dari stunting dalam empat tahun terakhir ini tidak kurang dari Rp30 Triliun. Sementara di SSGBI, angka prevalensi stunting masih di angka 24,4 persen, sehingga dibayangkan dari seratus yang lahir, terdapat 20 yang berisiko.
Saat menerima rombongan berjumlah lima orang dan dipimpin Niken Ariati di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun,
mengatakan, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013, kondisi prevalensi stunting di Kabupaten Gianyar mencapai angka 40,99 persen atau sebanyak 16.189 jiwa balita stunting.
"Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi prevalensi stunting di Provinsi Bali sebanyak 32,53 persen dan kondisi prevalensi stunting nasional sebanyak 37,21 persen, sehingga di tahun 2018, Kabupaten Gianyar ditetapkan sebagai Kabupaten Locus Stunting. Hal ini menjadi sesuatu hal yang mengejutkan dan mengagetkan banyak pihak," kata Wabup Gianyar.
Baca juga: Pemkab Gianyar buat pemetaan ketengkesan/stunting
Untuk mencari penyebab terjadinya stunting yang begitu tinggi di Kabupaten Gianyar, pada tahun 2019 Pemkab Gianyar melakukan kerja sama penelitian dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Dari hasil penelitian ditemukan beberapa faktor penyebab stunting yakni, kebiasaan ayah merokok, penyiapan dan penyajian makanan yang kurang bersih, kecukupan suplemen/ vitamin, dan ketersediaan air minum yang bersih dan sanitasi.
Dengan melibatkan seluruh jajaran, Pemkab Gianyar terus berupaya penurunan stunting dengan meluncurkan berbagai program kegiatan, mulai dari Pembentukan Tim Stunting Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan/Desa Adat, Program Kesehatan Prenatal dan Postnatal dalam Awig-awig Desa Adat, pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Tenaga Pendamping Posyandu Berbasis Masyarakat, pembangunan TPS3R, Pencanangan satu Desa satu PAUD, sekaligus memberi pembekalan kepada Bunda PAUD.
Baca juga: Ketua PKK Bali minta kader untuk aktif cegah ketengkesan
Selain itu, digalakkan pemberian makanan tambahan (PMT), pembentukan Desa Binaan, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki dua desa binaan, program Posyandu terintegrasi (Posyandu Balita dan Ibu Hamil, Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Posyandu Kejiwaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan RS Sanjiwani sebagai rumah sakit rujukan wilayah Bali Timur serta pembangunan RSUD Tipe C di Payangan.
“Berkat kerja keras yang terus menerus kita giatkan, prevalensi stunting dapat ditekan sehingga menunjukkan angka prevalensi yang sangat jauh, yaitu berdasarkan data SSGBI terakhir berada di angka 5,1 persen. Angka ini merupakan angka terendah secara nasional,” kata Wakil Bupati Agung Mayun.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022