Presiden RI Joko Widodo bersama dengan jajaran membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
"Tadi kita membahas terkait percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat internal dengan Presiden di Jakarta, Senin.
Dia menyampaikan salah satu bentuk kebijakan untuk mendorong percepatan itu adalah dalam sektor pembiayaan.
Baca juga: Presiden Jokowi: Penularan COVID-19 tetap terkendali
"Bagaimana pembiayaan itu sedemikian rupa, pertama tidak mengganggu APBN, yang kedua memberikan peluang seluas-luasnya kepada partisipasi swasta publik," ujar Suharso.
Dia mengatakan pemerintah ingin memberikan peluang investasi seluas-luasnya bagi swasta, namun tetap dengan sejumlah aturan yang kini tengah dirumuskan.
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan pembangunan industri baterai listrik tahap dua di Batang
Suharso mengatakan rapat tersebut juga membahas soal perlunya peraturan pemerintah terkait penggunaan lahan di IKN.
"Sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka diperlukan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur kewenangan khusus terkait lahan," ujar Suharso.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Tadi kita membahas terkait percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat internal dengan Presiden di Jakarta, Senin.
Dia menyampaikan salah satu bentuk kebijakan untuk mendorong percepatan itu adalah dalam sektor pembiayaan.
Baca juga: Presiden Jokowi: Penularan COVID-19 tetap terkendali
"Bagaimana pembiayaan itu sedemikian rupa, pertama tidak mengganggu APBN, yang kedua memberikan peluang seluas-luasnya kepada partisipasi swasta publik," ujar Suharso.
Dia mengatakan pemerintah ingin memberikan peluang investasi seluas-luasnya bagi swasta, namun tetap dengan sejumlah aturan yang kini tengah dirumuskan.
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan pembangunan industri baterai listrik tahap dua di Batang
Suharso mengatakan rapat tersebut juga membahas soal perlunya peraturan pemerintah terkait penggunaan lahan di IKN.
"Sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka diperlukan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur kewenangan khusus terkait lahan," ujar Suharso.
Sebelumnya, Presiden menjelaskan pembangun Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur membutuhkan dana Rp466 triliun. Jokowi pun membeberkan sumber dana yang bisa dipakai.
"Itungan sementara Rp466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN, sisanya dari PPP (Public Privatr Partnership), berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), berasal dari murni investasi sektor swasta, bisa juga BUMN, bisa juga obligasi publik, semua bisa dilakukan," ujar Jokowi
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022