Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia Mahfud MD mengatakan, ketersediaan saluran informasi akibat perkembangan teknologi membuat semua pihak perlu berkolaborasi menangani narasi negatif, informasi palsu atau hoax, hingga konten ekstrimisme.
"Pemerintah memerlukan kerja sama dan dukungan berbagai pihak dalam menangani dan mengelola narasi negatif, informasi hoax, dan konten ekstrimisme lainnya yang tersebar di ruang digital," kata Mahfud MD melalui video sambutannya saat acara gala premier Salam Forum oleh Wahid Foundation di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, ruang digital yang saat ini telah menjadi sumber informasi bagi masyarakat, pada kenyataannya tak jarang menjadi tempat penyebaran berbagai konten negatif.
Baca juga: Tips aman di medsos dari Tasya Kamila
Mahfud mengatakan, pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap konten-konten yang memuat ujaran kebencian, informasi hoax, dan bernarasi negatif yang tidak berdasar pada data dan fakta, yang beberapa tahun terakhir marak ditemukan di ruang digital.
"Konten-konten yang seperti ini telah menggiring pemikiran bahkan membangun pemahaman yang salah di kalangan masyarakat terhadap suatu isu, yang pada akhirnya mengganggu persatuan bangsa dan stabilitas nasional," ujar Mahfud.
"Saya berharap, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat madani terus diperkuat dalam menjaga ruang digital yang aman, toleran, dan damai," imbuhnya.
Deputi Bidang Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Andhika Chrisnayudhanto mengatakan, peran yang sangat signifikan untuk menangani narasi negatif hingga konten ekstrimisme sebenarnya berada di tangan masyarakat.
"Pemerintah itu memfasilitasi, yang berperan itu masyarakat. Kalau kampanye dibuat oleh masyarakat, itu pasti orang akan menonton. Misal membuat film tentang kehidupan sehari-hari dan pesannya langsung dari masyarakatnya sendiri. Itu akan lebih diterima. Credible voices ada di masyarakat," kata Andika.
Baca juga: Konjen AS: literasi digital dorong penggunaan media digital yang kritis
Untuk itu, lanjut Andika, pemerintah sangat mendukung dan akan memfasilitasi berbagai organisasi masyarakat untuk bergerak menciptakan platform digital yang positif.
Menurut Andika, narasi-narasi yang saat ini perlu digaungkan di masyarakat adalah mengenai toleransi, kehidupan beragama yang moderat, dan menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang damai.
"Saya yang lihat, yang lebih penting lagi adalah pesan-pesan yang memang datang dari masyarakat. Kalau pesannya dari pemerintah, orang akan bilangnya propaganda. Tapi kalau yang ngomong adalah teman-teman dari masyarakat, dari asosiasi, orang akan mendengar," ujar Andika.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Pemerintah memerlukan kerja sama dan dukungan berbagai pihak dalam menangani dan mengelola narasi negatif, informasi hoax, dan konten ekstrimisme lainnya yang tersebar di ruang digital," kata Mahfud MD melalui video sambutannya saat acara gala premier Salam Forum oleh Wahid Foundation di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, ruang digital yang saat ini telah menjadi sumber informasi bagi masyarakat, pada kenyataannya tak jarang menjadi tempat penyebaran berbagai konten negatif.
Baca juga: Tips aman di medsos dari Tasya Kamila
Mahfud mengatakan, pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap konten-konten yang memuat ujaran kebencian, informasi hoax, dan bernarasi negatif yang tidak berdasar pada data dan fakta, yang beberapa tahun terakhir marak ditemukan di ruang digital.
"Konten-konten yang seperti ini telah menggiring pemikiran bahkan membangun pemahaman yang salah di kalangan masyarakat terhadap suatu isu, yang pada akhirnya mengganggu persatuan bangsa dan stabilitas nasional," ujar Mahfud.
"Saya berharap, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat madani terus diperkuat dalam menjaga ruang digital yang aman, toleran, dan damai," imbuhnya.
Deputi Bidang Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Andhika Chrisnayudhanto mengatakan, peran yang sangat signifikan untuk menangani narasi negatif hingga konten ekstrimisme sebenarnya berada di tangan masyarakat.
"Pemerintah itu memfasilitasi, yang berperan itu masyarakat. Kalau kampanye dibuat oleh masyarakat, itu pasti orang akan menonton. Misal membuat film tentang kehidupan sehari-hari dan pesannya langsung dari masyarakatnya sendiri. Itu akan lebih diterima. Credible voices ada di masyarakat," kata Andika.
Baca juga: Konjen AS: literasi digital dorong penggunaan media digital yang kritis
Untuk itu, lanjut Andika, pemerintah sangat mendukung dan akan memfasilitasi berbagai organisasi masyarakat untuk bergerak menciptakan platform digital yang positif.
Menurut Andika, narasi-narasi yang saat ini perlu digaungkan di masyarakat adalah mengenai toleransi, kehidupan beragama yang moderat, dan menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang damai.
"Saya yang lihat, yang lebih penting lagi adalah pesan-pesan yang memang datang dari masyarakat. Kalau pesannya dari pemerintah, orang akan bilangnya propaganda. Tapi kalau yang ngomong adalah teman-teman dari masyarakat, dari asosiasi, orang akan mendengar," ujar Andika.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022