Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada 2021 mencapai Rp465,55 triliun seiring Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersinergi memulihkan sektor properti dari dampak pandemi COVID-19.
“OJK bersama-sama dengan pemerintah dan Bank Indonesia mendorong sektor properti dengan realisasi kredit sebesar Rp465,55 triliun hingga Desember 2021,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Rabu.
Sinergi KSSK dapat dilihat melalui Kemenkeu yang memberikan insentif PPN untuk perumahan dilengkapi dengan OJK yang memberikan pelonggaran aset tertimbang menurut risiko (ATMR), ketentuan tarif premi asuransi dan uang muka perusahaan pembiayaan.
Baca juga: Menkeu optimis ekonomi triwulan I tumbuh tinggi, meski ada Omicron
Kemudian BI memberikan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Ratio (LTV/FTV) dari kredit dan pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk bank yang memenuhi NPL/NPF tertentu.
Menurut Sri Mulyani, realisasi KPR tahun lalu yang sebesar Rp465,55 triliun menunjukkan bahwa pemulihan sudah mulai terjadi, namun masih menyisakan scaring effect.
Oleh sebab itu ia memastikan KSSK akan terus meneliti dan merumuskan langkah-langkah untuk meminimalkan scaring effect sekaligus melanjutkan pemulihan ekonomi yang lebih merata antarberbagai sektor.
Upaya melanjutkan pemulihan ekonomi ini salah satunya disalurkan melalui sektor perbankan dalam rangka memberikan keyakinan perbankan dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan, likuiditas perbankan serta menjaga kinerja perbankan.
Baca juga: Menkeu optimis ekonomi RI tumbuh 4 persen pada 2021
“Dukungan KSSK terhadap sektor perbankan merupakan bagian dari paket kebijakan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi. Semakin normal tingkat intermediasi oleh sektor keuangan didominasi perbankan maka pemulihan ekonomi semakin terakselerasi,” jelas Sri Mulyani.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
“OJK bersama-sama dengan pemerintah dan Bank Indonesia mendorong sektor properti dengan realisasi kredit sebesar Rp465,55 triliun hingga Desember 2021,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Rabu.
Sinergi KSSK dapat dilihat melalui Kemenkeu yang memberikan insentif PPN untuk perumahan dilengkapi dengan OJK yang memberikan pelonggaran aset tertimbang menurut risiko (ATMR), ketentuan tarif premi asuransi dan uang muka perusahaan pembiayaan.
Baca juga: Menkeu optimis ekonomi triwulan I tumbuh tinggi, meski ada Omicron
Kemudian BI memberikan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Ratio (LTV/FTV) dari kredit dan pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk bank yang memenuhi NPL/NPF tertentu.
Menurut Sri Mulyani, realisasi KPR tahun lalu yang sebesar Rp465,55 triliun menunjukkan bahwa pemulihan sudah mulai terjadi, namun masih menyisakan scaring effect.
Oleh sebab itu ia memastikan KSSK akan terus meneliti dan merumuskan langkah-langkah untuk meminimalkan scaring effect sekaligus melanjutkan pemulihan ekonomi yang lebih merata antarberbagai sektor.
Upaya melanjutkan pemulihan ekonomi ini salah satunya disalurkan melalui sektor perbankan dalam rangka memberikan keyakinan perbankan dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan, likuiditas perbankan serta menjaga kinerja perbankan.
Baca juga: Menkeu optimis ekonomi RI tumbuh 4 persen pada 2021
“Dukungan KSSK terhadap sektor perbankan merupakan bagian dari paket kebijakan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi. Semakin normal tingkat intermediasi oleh sektor keuangan didominasi perbankan maka pemulihan ekonomi semakin terakselerasi,” jelas Sri Mulyani.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022