Perdana Menteri Australia Scott Morrison membuka pintu bagi Novak Djokovic untuk berkompetisi pada Australian Open tahun depan meskipun bintang tenis itu menghadapi larangan tiga tahun memasuki negara tersebut usai putusan visanya, Minggu.
Petenis nomor satu dunia itu meninggalkan Australia pada Minggu malam setelah Pengadilan Federal menguatkan keputusan pemerintah untuk membatalkan visanya, mengakhiri drama tentang aturan masuk COVID-19 negara itu dan statusnya yang tidak divaksinasi.
Di bawah undang-undang imigrasi, Djokovic tidak bisa mendapatkan visa lagi selama tiga tahun kecuali menteri imigrasi Australia memberikannya dengan alasan yang kuat.
"Saya tidak akan mengkondisikan semua itu atau mengatakan apa pun yang tidak memungkinkan menteri untuk melakukan berbagai tindakan yang harus dia lakukan," kata Morrison, dikutip dari Reuters, Senin.
"Aturan itu memang berlangsung selama tiga tahun, tetapi ada peluang bagi (seseorang) untuk kembali dalam keadaan yang tepat, dan itu akan dipertimbangkan pada saat itu."
Keputusan bulat oleh tiga hakim Pengadilan Federal memberikan pukulan bagi harapan Djokovic untuk mengejar rekor kemenangan Grand Slam ke-21 di Australian Open, yang dimulai Senin, mengecewakan keluarga dan pendukungnya.
Dalam drama visa, petenis nomor satu dunia itu pertama kali ditahan oleh otoritas imigrasi pada 6 Januari, diperintahkan oleh pengadilan pada 10 Januari, dan kemudian kembali ditahan pada Sabtu sambil menunggu sidang pengadilan pada Minggu.
Djokovic (34) mengatakan dia sangat kecewa dengan keputusan itu tetapi dia menghormati keputusan pengadilan.
"Saya tidak nyaman karena fokus beberapa pekan terakhir ini ada pada saya dan saya berharap kita semua sekarang bisa fokus pada permainan dan turnamen yang saya sukai," kata Djokovic dalam sebuah pernyataan sebelum terbang meninggalkan Australia.
Petenis Serbia itu, seperti dilaporkan Reuters, mengenakan masker dan berswafoto dengan penggemar di gerbang kedatangan di Dubai saat dia menunggu rombongannya yang mengikutinya turun dari pesawat.
Djokovic dikawal oleh staf maskapai dengan kereta terminal ke gerbang keberangkatan untuk penerbangan beberapa jam kemudian ke Beogard, di mana dia check in sendirian.
Insiden visa Djokovic itu menyebabkan perselisihan Canberra dan Beograd, dengan Perdana Menteri Serbia Ana Brnabic menyebut keputusan pengadilan tersebut adalah sebuah "skandal."
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, Senin, mengatakan bahwa dia dan Morrison telah berhubungan dengan Brnabic selama proses hukum pekan lalu.
"Saya benar-benar yakin bahwa hubungan yang sangat positif, hubungan bilateral antara Australia dan Serbia akan berlanjut dengan pijakan kuat seperti saat ini," kata Payne.
Menteri Imigrasi Alex Hawke mengatakan Djokovic bisa menjadi ancaman bagi ketertiban umum karena kehadirannya akan mendorong sentimen anti-vaksin di tengah wabah virus corona yang memburuk di Australia.
Hakim Pengadilan Federal mengatakan bahwa keputusan mereka didasarkan pada keabsahan dan legalitas keputusan menteri, tetapi tidak membahas "manfaat atau kebijaksanaan" dari keputusan tersebut.
Pengadilan juga belum merilis alasan lengkap dibalik keputusan hakim.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Petenis nomor satu dunia itu meninggalkan Australia pada Minggu malam setelah Pengadilan Federal menguatkan keputusan pemerintah untuk membatalkan visanya, mengakhiri drama tentang aturan masuk COVID-19 negara itu dan statusnya yang tidak divaksinasi.
Di bawah undang-undang imigrasi, Djokovic tidak bisa mendapatkan visa lagi selama tiga tahun kecuali menteri imigrasi Australia memberikannya dengan alasan yang kuat.
"Saya tidak akan mengkondisikan semua itu atau mengatakan apa pun yang tidak memungkinkan menteri untuk melakukan berbagai tindakan yang harus dia lakukan," kata Morrison, dikutip dari Reuters, Senin.
"Aturan itu memang berlangsung selama tiga tahun, tetapi ada peluang bagi (seseorang) untuk kembali dalam keadaan yang tepat, dan itu akan dipertimbangkan pada saat itu."
Keputusan bulat oleh tiga hakim Pengadilan Federal memberikan pukulan bagi harapan Djokovic untuk mengejar rekor kemenangan Grand Slam ke-21 di Australian Open, yang dimulai Senin, mengecewakan keluarga dan pendukungnya.
Dalam drama visa, petenis nomor satu dunia itu pertama kali ditahan oleh otoritas imigrasi pada 6 Januari, diperintahkan oleh pengadilan pada 10 Januari, dan kemudian kembali ditahan pada Sabtu sambil menunggu sidang pengadilan pada Minggu.
Djokovic (34) mengatakan dia sangat kecewa dengan keputusan itu tetapi dia menghormati keputusan pengadilan.
"Saya tidak nyaman karena fokus beberapa pekan terakhir ini ada pada saya dan saya berharap kita semua sekarang bisa fokus pada permainan dan turnamen yang saya sukai," kata Djokovic dalam sebuah pernyataan sebelum terbang meninggalkan Australia.
Petenis Serbia itu, seperti dilaporkan Reuters, mengenakan masker dan berswafoto dengan penggemar di gerbang kedatangan di Dubai saat dia menunggu rombongannya yang mengikutinya turun dari pesawat.
Djokovic dikawal oleh staf maskapai dengan kereta terminal ke gerbang keberangkatan untuk penerbangan beberapa jam kemudian ke Beogard, di mana dia check in sendirian.
Insiden visa Djokovic itu menyebabkan perselisihan Canberra dan Beograd, dengan Perdana Menteri Serbia Ana Brnabic menyebut keputusan pengadilan tersebut adalah sebuah "skandal."
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, Senin, mengatakan bahwa dia dan Morrison telah berhubungan dengan Brnabic selama proses hukum pekan lalu.
"Saya benar-benar yakin bahwa hubungan yang sangat positif, hubungan bilateral antara Australia dan Serbia akan berlanjut dengan pijakan kuat seperti saat ini," kata Payne.
Menteri Imigrasi Alex Hawke mengatakan Djokovic bisa menjadi ancaman bagi ketertiban umum karena kehadirannya akan mendorong sentimen anti-vaksin di tengah wabah virus corona yang memburuk di Australia.
Hakim Pengadilan Federal mengatakan bahwa keputusan mereka didasarkan pada keabsahan dan legalitas keputusan menteri, tetapi tidak membahas "manfaat atau kebijaksanaan" dari keputusan tersebut.
Pengadilan juga belum merilis alasan lengkap dibalik keputusan hakim.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022