Polres Badung antisipasi vaksin booster ilegal

 

"Ya, kami yakin dengan adanya pendistribusian pemerintah, mulai dari pengawalan bandara sampai pendistribusian hingga ke masing-masing kabupaten/kota. Selain itu, penggunaannya juga diawasi sehingga tidak ada yang terbuang percuma dan tidak sampai ada temuan vaksin ilegal," kata Kapolres Badung saat dikonfirmasi di Badung, Jumat.

Ia mengatakan untuk pendistribusian dan penggunaan vaksin booster tersebut masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Setelah ada arahan dan panduan, maka personel akan dikerahkan untuk pengawasannnya.

"Untuk vaksin booster, kita akan mendapat distribusi langsung dari pemerintah yang dititipkan di Dinkes provinsi. Ketat mulai dari bandara dikawal sampai distribusi di provinsi hingga ke kabupaten/kota resmi oleh TNI-Polri," katanya.

Baca juga: IDI cabang Denpasar jamin tak ada vaksin booster ilegal

Dari proses distribusi hingga jumlah penerima dosis vaksin, juga masuk dalam perhitungan vaksinator. "Karena kita juga menggunakan PCare kepolisian dan tiap hari dilaporkan, dievaluasi dan dianalisis," tegasnya.

Sementara itu, untuk proses vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun di Kabupaten Badung sudah mencapai target 100 persen. Selanjutnya akan tetap menyasar secara door to door untuk menuntaskan bagi anak usia 6-11 tahun yang kesulitan dari segi transportasi dan medan yang dilalui.

Selain itu juga dilakukan tes PCR secara acak dan rutin di Terminal Mengwi sebagai jalur yang dilewati setelah dari Pelabuhan Gilimanuk untuk mencegah penyebaran varian Omicron.

"Meskipun di Pelabuhan Gilimanuk sudah ada pemeriksaan administrasi dan ketika masuk menggunakan transportasi antara provinsi, kabupaten dan ada pemeriksaan eks dan administrasi sehingga Terminal Mengwi tetap dijaga ketat untuk mencegah omicron ke daerah-daerah," katanya.

Pihaknya menambahkan bahwa Polres Badung turut bekerjasama dengan para pemilik usaha untuk menerapkan "pedulilindungi" agar tidak hanya menjadi pajangan semata.