Jaksa di Bali tuntut lima terdakwa kasus korupsi bedah rumah

 

"Iya, hari ini merupakan sidang dengan agenda tuntutan dari JPU terkait perkara tindak pidana korupsi dana hibah bedah rumah di Desa Tianyar Barat senilai Rp20,250 miliar. Kelima terdakwa dituntut (lama hukuman) berbeda-beda," kata Kasi Intel I Dewa Gede Semara Putra, dalam siaran pers yang diterima di Karangasem, Bali, Kamis malam.

Ia menjelaskan tuntutan untuk masing-masing terdakwa yaitu Kepala Desa di Tianyar Barat, Karangasem berinisial AJP dituntut 8 tahun penjara.

Sedangkan terdakwa IGS dituntut pidana penjara selama 5 tahun 3 bulan, dan terhadap terdakwa IGT, IKP dan IGSJ dituntut pidana penjara masing- masing selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.

Baca juga: KPK minta aset daerah dikelola secara akuntabel cegah korupsi

Untuk pasal dakwaan yang dibuktikan terhadap terdakwa AJP yang merupakan Kepala Desa Tianyar Barat, yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Sementara itu, IGS, IGT, IKP dan IGSJ dengan dakwaan yang dibuktikan telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2001 atas perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

"Tuntutan yang disangkakan oleh JPU terhadap kelima terdakwa berbeda beda, karena dari lima terdakwa ini memiliki peran masing-masing," kata Kasi Intel.

Perkara ini bermula ketika ditemukan ada kejanggalan terkait bantuan keuangan khusus untuk bedah rumah.

Salah satu kejanggalan tersebut, tidak tuntasnya proyek bedah rumah tepat waktu hingga banyaknya keluhan dari penerima bantuan yang mengeluhkan bahan yang kurang dan juga minimnya ongkos.