Langkah Menpora Zainudin Amali dalam menyelesaikan sanksi Badan Anti-Doping Dunia (WADA) terhadap Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) diapresiasi berbagai kalangan mulai masyarakat, ahli olahraga, mantan atlet hingga politisi.
Hal tersebut terjadi karena sanksi dari WADA sudah dieksekusi yakni tim bulu tangkis Indonesia yang sukses merebut Piala Thomas dilarang mengibarkan bendera Merah Putih dalam upacara penghormatan pemenang di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10).
"Kami meminta pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi dengan tuntas, karena ini bukan hanya persoalan ego sektoral, namun juga sudah menyangkut masalah negara," kata politisi PDIP Aria Bima dalam keterangan resminya, Rabu.
Atas peristiwa tersebut, pihaknya mendukung apa yang dilakukan Menpora Zainudin Amali atas kasus itu termasuk apresiasi atas pencapaian prestasi selama menjadi orang nomor satu di Kemenpora.
Baca juga: Akibat sanksi WADA, bendera Merah Putih tak dikibarkan di Piala Thomas
Dalam setahun terakhir, beberapa prestasi lahir mulai peningkatan perolehan medali di ajang Olimpiade Tokyo 2020 maupun di Paralimpiade Tokyo 2020, sukses penyelenggaraan PON Papua 2021, serta merebut kembali tropi Piala Thomas yang sudah ditunggu selama 19 tahun.
"Lah kasian ini, menteri ini (Menpora-Red) punya prestasi malah dimaki-maki gara-gara ini (sanksi WADA)," kata Aria Bima.
Sebelumnya Kemenpora membentuk Satgas untuk mempercepat pencabutan sanksi WADA terhadap LADI yang diketuai oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari dan dibantu oleh Sekjen KOI, dua orang dari LADI dan induk cabang olahraga yang sering mengikuti kejuaraan internasional, serta satu orang dari pemerintah atau Kemenpora.
"Kami mengapresiasi Menpora Amali yang telah mengambil langkah cepat dengan membentuk Satgas dalam rangka mempercepat pencabutan sanksi WADA kepada Indonesia," kata Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (Apkori) Prof. Djoko Pekik Irianto.
Baca juga: Penyelam kibarkan Merah Putih di akuarium Koral Restaurant Nusa Dua
Meski demikian, pihaknya berharap apa yang dilakukan oleh Menpora jangan sampai dianggap intervensi kepada WADA karena Badan Anti-Doping Dunia itu adalah badan yang terafiliasi kepada IOC, kemudian LADI terafiliasi dengan WADA sebagai lembaga independen.
Perhatian juga diberikan beberapa mantan atlet bulu tangkis yang banyak memberikan gelar untuk Indonesia seperti Candra Wijaya dan Taufik Hidayat. Sanksi WADA seharusnya tidak boleh terjadi karena akan berdampak luas.
"Saya berharap ini bisa cepat selesai. Pemerintah harusnya malu, dulu gembar-gembor ingin jadi tuan rumah Piala Dunia, tuan rumah Olimpiade, tapi ngurus kayak gini saja enggak bisa. Jangan sampai kita kayak Rusia," kata Taufik Hidayat.
Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia bersama Korea Utara dan Thailand dinyatakan tidak patuh oleh Badan Anti-Doping Dunia (WADA), sehingga dijatuhi sanksi dalam satu tahun ke depan.
Salah satu sanksinya adalah atlet dari tiga negara tersebut masih diizinkan turun di kejuaraan regional, kontinental, dan dunia, namun tidak bisa mengibarkan bendera nasional mereka selain di Olimpiade.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
Hal tersebut terjadi karena sanksi dari WADA sudah dieksekusi yakni tim bulu tangkis Indonesia yang sukses merebut Piala Thomas dilarang mengibarkan bendera Merah Putih dalam upacara penghormatan pemenang di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10).
"Kami meminta pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi dengan tuntas, karena ini bukan hanya persoalan ego sektoral, namun juga sudah menyangkut masalah negara," kata politisi PDIP Aria Bima dalam keterangan resminya, Rabu.
Atas peristiwa tersebut, pihaknya mendukung apa yang dilakukan Menpora Zainudin Amali atas kasus itu termasuk apresiasi atas pencapaian prestasi selama menjadi orang nomor satu di Kemenpora.
Baca juga: Akibat sanksi WADA, bendera Merah Putih tak dikibarkan di Piala Thomas
Dalam setahun terakhir, beberapa prestasi lahir mulai peningkatan perolehan medali di ajang Olimpiade Tokyo 2020 maupun di Paralimpiade Tokyo 2020, sukses penyelenggaraan PON Papua 2021, serta merebut kembali tropi Piala Thomas yang sudah ditunggu selama 19 tahun.
"Lah kasian ini, menteri ini (Menpora-Red) punya prestasi malah dimaki-maki gara-gara ini (sanksi WADA)," kata Aria Bima.
Sebelumnya Kemenpora membentuk Satgas untuk mempercepat pencabutan sanksi WADA terhadap LADI yang diketuai oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari dan dibantu oleh Sekjen KOI, dua orang dari LADI dan induk cabang olahraga yang sering mengikuti kejuaraan internasional, serta satu orang dari pemerintah atau Kemenpora.
"Kami mengapresiasi Menpora Amali yang telah mengambil langkah cepat dengan membentuk Satgas dalam rangka mempercepat pencabutan sanksi WADA kepada Indonesia," kata Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (Apkori) Prof. Djoko Pekik Irianto.
Baca juga: Penyelam kibarkan Merah Putih di akuarium Koral Restaurant Nusa Dua
Meski demikian, pihaknya berharap apa yang dilakukan oleh Menpora jangan sampai dianggap intervensi kepada WADA karena Badan Anti-Doping Dunia itu adalah badan yang terafiliasi kepada IOC, kemudian LADI terafiliasi dengan WADA sebagai lembaga independen.
Perhatian juga diberikan beberapa mantan atlet bulu tangkis yang banyak memberikan gelar untuk Indonesia seperti Candra Wijaya dan Taufik Hidayat. Sanksi WADA seharusnya tidak boleh terjadi karena akan berdampak luas.
"Saya berharap ini bisa cepat selesai. Pemerintah harusnya malu, dulu gembar-gembor ingin jadi tuan rumah Piala Dunia, tuan rumah Olimpiade, tapi ngurus kayak gini saja enggak bisa. Jangan sampai kita kayak Rusia," kata Taufik Hidayat.
Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia bersama Korea Utara dan Thailand dinyatakan tidak patuh oleh Badan Anti-Doping Dunia (WADA), sehingga dijatuhi sanksi dalam satu tahun ke depan.
Salah satu sanksinya adalah atlet dari tiga negara tersebut masih diizinkan turun di kejuaraan regional, kontinental, dan dunia, namun tidak bisa mengibarkan bendera nasional mereka selain di Olimpiade.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021