Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan keberhasilan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tergantung dari disiplin warga dan konsistensi aparat dalam menjalankan aturan atau kebijakan.
"Keberhasilan PPKM sangat ditentukan oleh kedisiplinan masyarakat dan konsistensi aparat, PPKM juga harus diberlakukan untuk semua pihak," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Sebagai contoh, kata Abdul, terkait perjalanan dan kedatangan berbagai pihak dari luar negeri yang masuk ke Indonesia terutama sinyalemen adanya Tenaga Kerja Asing dari negara tertentu.
Menurut dia, keputusan pemerintah memperpanjang PPKM sudah tepat. PPKM yang diberlakukan selama tiga pekan dinilainya belum cukup mengurangi penularan COVID-19 dan dampak kesehatan bagi masyarakat secara signifikan.
Baca juga: Muhammadiyah dorong pemerintah tegas atasi COVID-19
Terkait perpanjangan PPKM, PP Muhammadiyah memberikan sejumlah masukan. Pertama, perlunya komunikasi yang lebih intensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
"Diperlukan pendekatan yang humanis dan persuasif. Pendekatan yang prosedural dan kaku juga harus diakhiri," ujarnya.
Untuk bantuan sosial dari pemerintah perlu disalurkan secepatnya guna menjamin kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi. Terakhir, program vaksinasi perlu dilakukan akselerasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan untuk melanjutkan PPKM hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021.
Menurut Presiden Jokowi, PPKM diterapkan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Keberhasilan PPKM sangat ditentukan oleh kedisiplinan masyarakat dan konsistensi aparat, PPKM juga harus diberlakukan untuk semua pihak," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Sebagai contoh, kata Abdul, terkait perjalanan dan kedatangan berbagai pihak dari luar negeri yang masuk ke Indonesia terutama sinyalemen adanya Tenaga Kerja Asing dari negara tertentu.
Menurut dia, keputusan pemerintah memperpanjang PPKM sudah tepat. PPKM yang diberlakukan selama tiga pekan dinilainya belum cukup mengurangi penularan COVID-19 dan dampak kesehatan bagi masyarakat secara signifikan.
Baca juga: Muhammadiyah dorong pemerintah tegas atasi COVID-19
Terkait perpanjangan PPKM, PP Muhammadiyah memberikan sejumlah masukan. Pertama, perlunya komunikasi yang lebih intensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
"Diperlukan pendekatan yang humanis dan persuasif. Pendekatan yang prosedural dan kaku juga harus diakhiri," ujarnya.
Untuk bantuan sosial dari pemerintah perlu disalurkan secepatnya guna menjamin kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi. Terakhir, program vaksinasi perlu dilakukan akselerasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan untuk melanjutkan PPKM hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021.
Menurut Presiden Jokowi, PPKM diterapkan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021