Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika berpendapat keberadaan UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD) di kawasan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali sangat strategis untuk mendukung ketahanan pangan di Pulau Dewata.
"BIBD ini bahkan sebelumnya sempat dikunjungi oleh Wakil Presiden saat saya masih menjabat Gubernur Bali," kata Pastika saat melakukan penyerapan aspirasi secara virtual terkait dengan Rencana Perubahan UU N0 16 Tahun 2006 dari Denpasar, Selasa.
Menurut dia, hingga sekarang, sapi Bali masih menjadi salah satu komoditas ekspor favorit dari Pulau Dewata. Terlebih Bali juga ditargetkan oleh Kementerian Pertanian untuk program sejuta sapi.
Namun, hingga saat ini, jumlah populasi sapi di Bali mungkin sekitar separuh dari jumlah yang ditargetkan. "Tentu tidak mudah untuk memenuhi target tersebut jika hanya mengandalkan sapi yang kawin secara alami," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu.
Di tengah kondisi pariwisata Bali yang anjlok karena pandemi COVID-19, kata Pastika, mau tidak mau sektor pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan dan peternakan) ini memegang peranan yang penting.
"Dan jika kita tidak cepat beralih ke pertanian, nanti kita akan terlambat. Oleh karena itu, peran penyuluh pertanian sangat penting karena terkadang peternak tidak sepenuhnya menerima perubahan karena sudah telanjur terbiasa dengan cara tradisional, meskipun ke arah yang lebih baik," ucap anggota Komite 2 DPD tersebut.
Melalui penyerapan aspirasi itu, Pastika juga ingin menghimpun masukan hal-hal apa yang harus direvisi dalam UU No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan saat ini.
"UU No 16 Tahun 2006 itu memang mau direvisi karena dianggap banyak hal yang sudah tidak relevan. Menjadi tugas saya untuk mengisi daftar inventarisasi masalah apa yang menjadi kendala para penyuluh. Bagaimana mau mewujudkan ketahanan pangan jika tidak ada penyuluh? ujar mantan Kapolda Bali itu mempertanyakan.
Sementara itu, Kepala UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD) drh Jose Manuel OA Sarmento mengatakan teknologi inseminasi buatan menjadi ujung tombak untuk keberhasilan Upaya Khusus Sapi/Kerbau Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) yang merupakan fokus kegiatan Kementerian Pertanian pada 2017-2019.
"Dari awal 2020 kemudian bernama SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komonitas Andalan Negeri) yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sapi impor, sekaligus mendukung Indonesia menjadi lumbung pangan dunia," ujarnya.
Pada 2020, dari 57 ribu target kelahiran sapi melalui proses inseminasi buatan yang dibebankan kepada UPTD BIBD, hingga akhir Desember 2020 sudah terealisasi total sebanyak 57.739 sapi (101 persen) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Adapun sebaran 57.739 sapi yang telah dilahirkan itu untuk sembilan kabupaten/kota yakni Kabupaten Badung (4.135 ekor), Bangli (5.023), Buleleng (11.511), Denpasar (1.529), Gianyar (8.281), Jembrana (1.730), Karangasem (9.277), Klungkung (10.400), dan Tabanan (5.853 ekor).
"Kami masih menemukan kendala terkait pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan kemampuan inseminator yang menjadi ujung tombak keberhasilan inseminasi buatan (IB), sekaligus penyuluh langsung ke peternak tentang pentingnya IB dan tata caranya," katanya.
Dalam kesempatan penyerapan aspirasi itu juga menghadirkan narasumber lainnya yakni Kepala UPTD Pembibitan Ternak, Hijauan dan Pakan Ternak Putu Masdika, AAG Candra Wirabrata selaku penyuluh perikanan di Kota Denpasar dan Luh Ketut Sukarmi (penyuluh pertanian di Kota Denpasar).
Mereka memberikan masukan diantaranya terkait penguatan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di kecamatan dari sisi dukungan SDM dan anggaran, selain juga mengharapkan adanya diklat-diklat untuk meningkatkan kompetensi para penyuluh pertanian.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"BIBD ini bahkan sebelumnya sempat dikunjungi oleh Wakil Presiden saat saya masih menjabat Gubernur Bali," kata Pastika saat melakukan penyerapan aspirasi secara virtual terkait dengan Rencana Perubahan UU N0 16 Tahun 2006 dari Denpasar, Selasa.
Menurut dia, hingga sekarang, sapi Bali masih menjadi salah satu komoditas ekspor favorit dari Pulau Dewata. Terlebih Bali juga ditargetkan oleh Kementerian Pertanian untuk program sejuta sapi.
Namun, hingga saat ini, jumlah populasi sapi di Bali mungkin sekitar separuh dari jumlah yang ditargetkan. "Tentu tidak mudah untuk memenuhi target tersebut jika hanya mengandalkan sapi yang kawin secara alami," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu.
Di tengah kondisi pariwisata Bali yang anjlok karena pandemi COVID-19, kata Pastika, mau tidak mau sektor pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan dan peternakan) ini memegang peranan yang penting.
"Dan jika kita tidak cepat beralih ke pertanian, nanti kita akan terlambat. Oleh karena itu, peran penyuluh pertanian sangat penting karena terkadang peternak tidak sepenuhnya menerima perubahan karena sudah telanjur terbiasa dengan cara tradisional, meskipun ke arah yang lebih baik," ucap anggota Komite 2 DPD tersebut.
Melalui penyerapan aspirasi itu, Pastika juga ingin menghimpun masukan hal-hal apa yang harus direvisi dalam UU No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan saat ini.
"UU No 16 Tahun 2006 itu memang mau direvisi karena dianggap banyak hal yang sudah tidak relevan. Menjadi tugas saya untuk mengisi daftar inventarisasi masalah apa yang menjadi kendala para penyuluh. Bagaimana mau mewujudkan ketahanan pangan jika tidak ada penyuluh? ujar mantan Kapolda Bali itu mempertanyakan.
Sementara itu, Kepala UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD) drh Jose Manuel OA Sarmento mengatakan teknologi inseminasi buatan menjadi ujung tombak untuk keberhasilan Upaya Khusus Sapi/Kerbau Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) yang merupakan fokus kegiatan Kementerian Pertanian pada 2017-2019.
"Dari awal 2020 kemudian bernama SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komonitas Andalan Negeri) yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sapi impor, sekaligus mendukung Indonesia menjadi lumbung pangan dunia," ujarnya.
Pada 2020, dari 57 ribu target kelahiran sapi melalui proses inseminasi buatan yang dibebankan kepada UPTD BIBD, hingga akhir Desember 2020 sudah terealisasi total sebanyak 57.739 sapi (101 persen) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Adapun sebaran 57.739 sapi yang telah dilahirkan itu untuk sembilan kabupaten/kota yakni Kabupaten Badung (4.135 ekor), Bangli (5.023), Buleleng (11.511), Denpasar (1.529), Gianyar (8.281), Jembrana (1.730), Karangasem (9.277), Klungkung (10.400), dan Tabanan (5.853 ekor).
"Kami masih menemukan kendala terkait pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan kemampuan inseminator yang menjadi ujung tombak keberhasilan inseminasi buatan (IB), sekaligus penyuluh langsung ke peternak tentang pentingnya IB dan tata caranya," katanya.
Dalam kesempatan penyerapan aspirasi itu juga menghadirkan narasumber lainnya yakni Kepala UPTD Pembibitan Ternak, Hijauan dan Pakan Ternak Putu Masdika, AAG Candra Wirabrata selaku penyuluh perikanan di Kota Denpasar dan Luh Ketut Sukarmi (penyuluh pertanian di Kota Denpasar).
Mereka memberikan masukan diantaranya terkait penguatan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di kecamatan dari sisi dukungan SDM dan anggaran, selain juga mengharapkan adanya diklat-diklat untuk meningkatkan kompetensi para penyuluh pertanian.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021