Presiden Joko Widodo berharap sebanyak mungkin masyarakat mau melakukan vaksinasi COVID-19.
"Terus kita lakukan, sosialisasi, pemberitahuan, agar nanti yang ikut vaksin itu sebanyak-banyaknya baik nanti yang ikut vaksinasi lewat program vaksinasi maupun vaksinasi mandiri," kata Presiden Jokowi di Puskesmas Tanah Sereal Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu saat meninjau simulasi imunisasi vaksin COVID-19 di Puskesmas Tanah Sereal, Bogor bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
Baca juga: Menkes : Simulasi vaksin COVID-19 di Indonesia jadi sorotan dunia
"Jadi ada yang tidak membayar, ada yang gratis, ada yang membayar yaitu vaksinasi mandiri, ini dua hal yang berjalan beriringan nantinya," ungkap Presiden.
Namun harga vaksin bagi masyarakat yang melakukan vaksinasi mandiri menurut Presiden akan ditentukan menteri kesehatan.
"Nanti (harga) ditanyakan kepada menteri kesehatan," tambah Presiden.
Rencananya vaksin COVID-19 akan diberikan secara gratis kepada petugas yang bekerja di bidang pelayanan publik, dan penerima bantuan BPJS Kesehatan usia 15-59 tahun sedangkan vaksin mandiri nanti akan dikelola melalui BUMN Bio Farma beserta mitra-mitranya yang ditunjuk.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan terus melakukan simulasi secara terbuka agar masyarakat tahu proses penyuntikan vaksin COVID-19.
"Karena itu dilakukan simulasi-simulasi secara terbuka supaya masyarakanttahu 'Oh disuntik seperti ini, oh diperiksa seperti ini, oh dikontrol seperti ini' lalu apakah ada komorbid atau tidak, semuanya sehingga masyarakat menjadi jelas siapa dan apa yang akan dilakukan selalu terbuka," kata Terawan di lokasi yang sama.
Sebelumnya diberitakan survei yang diselenggarakan oleh Kemenkes, Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF mengungkapkan masih ada 7,60 persen masyarakat di Indonesia tidak mau divaksinasi.
Baca juga: Presiden siap jadi penerima pertama vaksin COVID-19
Masyarakat yang menyatakan tidak mau divaksin tersebut ternyata memiliki beragam alasan. Pertama, mereka tidak yakin dengan keamananannya (59,03 persen), tidak yakin dengan efektivitas vaksin (43,17 persen), (akut efek samping vaksin (24,20 persen) dan tidak percaya vaksin (26,04 persen).
Dalam survei itu juga ditemukan alasan masyarakat menolak atau tidak mau divaksin karena masalah agama sebesar 15,97 persen dan karena alasan lainnya 31,24 persen artinya pemerintah memerlukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat terutama yang menolak vaksin tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Terus kita lakukan, sosialisasi, pemberitahuan, agar nanti yang ikut vaksin itu sebanyak-banyaknya baik nanti yang ikut vaksinasi lewat program vaksinasi maupun vaksinasi mandiri," kata Presiden Jokowi di Puskesmas Tanah Sereal Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu saat meninjau simulasi imunisasi vaksin COVID-19 di Puskesmas Tanah Sereal, Bogor bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
Baca juga: Menkes : Simulasi vaksin COVID-19 di Indonesia jadi sorotan dunia
"Jadi ada yang tidak membayar, ada yang gratis, ada yang membayar yaitu vaksinasi mandiri, ini dua hal yang berjalan beriringan nantinya," ungkap Presiden.
Namun harga vaksin bagi masyarakat yang melakukan vaksinasi mandiri menurut Presiden akan ditentukan menteri kesehatan.
"Nanti (harga) ditanyakan kepada menteri kesehatan," tambah Presiden.
Rencananya vaksin COVID-19 akan diberikan secara gratis kepada petugas yang bekerja di bidang pelayanan publik, dan penerima bantuan BPJS Kesehatan usia 15-59 tahun sedangkan vaksin mandiri nanti akan dikelola melalui BUMN Bio Farma beserta mitra-mitranya yang ditunjuk.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan terus melakukan simulasi secara terbuka agar masyarakat tahu proses penyuntikan vaksin COVID-19.
"Karena itu dilakukan simulasi-simulasi secara terbuka supaya masyarakanttahu 'Oh disuntik seperti ini, oh diperiksa seperti ini, oh dikontrol seperti ini' lalu apakah ada komorbid atau tidak, semuanya sehingga masyarakat menjadi jelas siapa dan apa yang akan dilakukan selalu terbuka," kata Terawan di lokasi yang sama.
Sebelumnya diberitakan survei yang diselenggarakan oleh Kemenkes, Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF mengungkapkan masih ada 7,60 persen masyarakat di Indonesia tidak mau divaksinasi.
Baca juga: Presiden siap jadi penerima pertama vaksin COVID-19
Masyarakat yang menyatakan tidak mau divaksin tersebut ternyata memiliki beragam alasan. Pertama, mereka tidak yakin dengan keamananannya (59,03 persen), tidak yakin dengan efektivitas vaksin (43,17 persen), (akut efek samping vaksin (24,20 persen) dan tidak percaya vaksin (26,04 persen).
Dalam survei itu juga ditemukan alasan masyarakat menolak atau tidak mau divaksin karena masalah agama sebesar 15,97 persen dan karena alasan lainnya 31,24 persen artinya pemerintah memerlukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat terutama yang menolak vaksin tersebut.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020