Komisi I DPRD Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan melakukan studi banding ke Pemkot Denpasar dalam upaya mendapatkan informasi terkait dengan manajemen dan strategi kehumasan serta kerja sama kemitraan dengan media.
Rombongan tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Palopo Efendi Sarapang didampingi Sekretaris Muhammad Mahdi dan anggotanya Aris Munandar diterima Kabag Humas dan Protokol Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, Jumat (16/10).
Efendi Sarapang menyampaikan tujuan kunjungan yang untuk mengetahui manajemen dan strategi pengelolaan kehumasan dan kerja sama dengan mitra media massa, sebab di daerahnya saat ini pengelolaan kehumasan belum optimal.
"Kami datang ke sini ingin secara dekat mendapatkan informasi dalam pengelolaan manajemen dan strategi kehumasan. Sebab dari informasi melalui media, pengelolaan humas di Denpasar sangat baik," katanya.
Ia menyebutkan Pemerintah Kotat Palopo mengalokasikan dana sebesar Rp1,6 miliar untuk mengelola kehumasan, termasuk salah satunya mengelola stasiun televisi lokal milik Pemkot Palopo.
Efendy Sarapang juga melihat media di Bali, khususnya Kota Denpasar, sudah lebih profesional dalam menempatkan antara kritik dan informasi. Media yang bermitra dengan pemerintah tetap bisa menyampaikan kritik dengan proporsional.
"Kami anggap peran media di Denpasar dalam menyampaikan berita sudah bisa bersifat obyektif," ujar dia.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palopo Aris Munandar menyatakan media di tempatnya masih kurang kritis terhadap kebijakan pemkot. Mereka tidak berani mengkritik karena masih ada kerja sama dengan pemerintah.
Sekretaris Komisi I Komisi I DPRD Kota Palopo Muhammad Mahdi mengatakan salah satu cara untuk meningkatkan wawasan jurnalis adalah dengan melakukan studi banding.
"Hal ini penting untuk meningkatkan pengetahuan wartawan, sehingga bisa menambah wawasan," ucapnya.
Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, Dewa Gede Rai, mengatakan media massa mitra kerja atau saluran yang dipakai selama ini untuk menyampaikan pesan dan informasi kegiatan pimpinan serta pencapaian pembangunan.
"Kritik dari media juga tetap kita tampung untuk bahan evaluasi. Kita tidak antikritik. Ini semacam vitamin bagi kami untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat," ucapnya.
Terkait kerja sama dengan media di Denpasar selama ini sudah berjalan dengan baik.
"Kami termasuk pimpinan sering diskusi dengan wartawan maupun pimpinan media. Dalam hal ini, kami sifatnya tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menerima informasi dari rekan-rekan wartawan, termasuk kritik sekali pun," kata mantan Kabid KIP Diskominfo Kota Denpasar itu.
Dewa Rai juga menjelaskan Bagian Humas dan Protokol juga dilibatkan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Denpasar. Setiap hari perkembangan kasus COVID-19 terkini diinformasikan kepada masyarakat.
"Jangan lagi ada stigma negatif berkembang di masyarakat, karena penyakit ini bukan aib bagi keluarga, tetapi bagaimana kita bersama bisa saling memotivasi. Tentu terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar taat menerapkan protokol kesehatan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
Rombongan tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Palopo Efendi Sarapang didampingi Sekretaris Muhammad Mahdi dan anggotanya Aris Munandar diterima Kabag Humas dan Protokol Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, Jumat (16/10).
Efendi Sarapang menyampaikan tujuan kunjungan yang untuk mengetahui manajemen dan strategi pengelolaan kehumasan dan kerja sama dengan mitra media massa, sebab di daerahnya saat ini pengelolaan kehumasan belum optimal.
"Kami datang ke sini ingin secara dekat mendapatkan informasi dalam pengelolaan manajemen dan strategi kehumasan. Sebab dari informasi melalui media, pengelolaan humas di Denpasar sangat baik," katanya.
Ia menyebutkan Pemerintah Kotat Palopo mengalokasikan dana sebesar Rp1,6 miliar untuk mengelola kehumasan, termasuk salah satunya mengelola stasiun televisi lokal milik Pemkot Palopo.
Efendy Sarapang juga melihat media di Bali, khususnya Kota Denpasar, sudah lebih profesional dalam menempatkan antara kritik dan informasi. Media yang bermitra dengan pemerintah tetap bisa menyampaikan kritik dengan proporsional.
"Kami anggap peran media di Denpasar dalam menyampaikan berita sudah bisa bersifat obyektif," ujar dia.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palopo Aris Munandar menyatakan media di tempatnya masih kurang kritis terhadap kebijakan pemkot. Mereka tidak berani mengkritik karena masih ada kerja sama dengan pemerintah.
Sekretaris Komisi I Komisi I DPRD Kota Palopo Muhammad Mahdi mengatakan salah satu cara untuk meningkatkan wawasan jurnalis adalah dengan melakukan studi banding.
"Hal ini penting untuk meningkatkan pengetahuan wartawan, sehingga bisa menambah wawasan," ucapnya.
Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, Dewa Gede Rai, mengatakan media massa mitra kerja atau saluran yang dipakai selama ini untuk menyampaikan pesan dan informasi kegiatan pimpinan serta pencapaian pembangunan.
"Kritik dari media juga tetap kita tampung untuk bahan evaluasi. Kita tidak antikritik. Ini semacam vitamin bagi kami untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat," ucapnya.
Terkait kerja sama dengan media di Denpasar selama ini sudah berjalan dengan baik.
"Kami termasuk pimpinan sering diskusi dengan wartawan maupun pimpinan media. Dalam hal ini, kami sifatnya tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menerima informasi dari rekan-rekan wartawan, termasuk kritik sekali pun," kata mantan Kabid KIP Diskominfo Kota Denpasar itu.
Dewa Rai juga menjelaskan Bagian Humas dan Protokol juga dilibatkan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Denpasar. Setiap hari perkembangan kasus COVID-19 terkini diinformasikan kepada masyarakat.
"Jangan lagi ada stigma negatif berkembang di masyarakat, karena penyakit ini bukan aib bagi keluarga, tetapi bagaimana kita bersama bisa saling memotivasi. Tentu terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar taat menerapkan protokol kesehatan," katanya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020