Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan terbesar bidang ketenagakerjaan yaitu mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin, kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat berdialog dengan 34 pemimpin redaksi media massa yang tergabung di Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia.
"RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan penganggur. Penyediaan lapangan pekerjaan itu semakin mendesak mengingat setiap tahun terdapat sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Apalagi, saat COVID-19 merebak terdapat sekitar 6,9 juta orang menganggur dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi," kata Menaker Ida dalam keterangan di Jakarta pada Selasa..
Selain menambah lapangan pekerjaan, UU Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk mendorong produktivitas kerja. Persoalan pendidikan pekerja Indonesia yang kebanyakan setingkat SMA ke bawah menyebabkan produktivitas kerja Indonesia tertinggal dibanding beberapa negara lain.
Baca juga: MPR: Semua pihak perlu bisa tahan diri sikapi RUU Ciptaker
Dalam kajian yang dilakukan pemerintah, kata Ida, ditemukan bahwa jika tidak adanya reformasi struktural dan percepatan transformasi ekonomi, dikhawatirkan lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif.
Tidak hanya itu, penduduk yang tidak dan belum bekerja juga akan semakin bertambah dan Indonesia terjebak dalam middle income trap.
Dalam kesempatan dialog bersama tersebut, ia kembali menegaskan bahwa pemerintah telah melibatkan semua pihak dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja. Tidak hanya pemangku kepentingan ketenagakerjaan seperti serikat pekerja/buruh dan perusahaan, tapi juga praktisi, akademisi dan lembaga lainnya seperti International Labour Organization (ILO).
Ia mengatakan setelah pengesahan UU Cipta Kerja maka pemerintah akan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai acuan operasional pelaksanaan. Penyusunan sendiri akan kembali melibatkan berbagai unsur.
"Kami akan melakukan dialog sosial dan menampung ide, saran dan masukan dari para pemangku kepentingan yang terkait dengan ketenagakerjaan," tegas Ida.
Baca juga: Mencermati sikap kritis NU dalam pilkada dan UU Cipta Kerja
Di dalam dialog itu, para pemimpin redaksi mendorong pemerintah untuk membuka dialog dan menyebarluaskan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ke publik.
Menurut pemimpin redaksi media Kumparan, Arifin Asydhad, hal itu untuk menghindari terulangnya distorsi informasi ke publik. Ia juga berharap kembali digelar diskusi dengan Forum Pemred sebelum disahkan RPP tersebut.
"Mudah-mudahan terjadi win-win solution. Buruh merasa bagus, puas dan pengusaha dimudahkan dalam menjalankan usahanya," kata Arifin.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan penganggur. Penyediaan lapangan pekerjaan itu semakin mendesak mengingat setiap tahun terdapat sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Apalagi, saat COVID-19 merebak terdapat sekitar 6,9 juta orang menganggur dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi," kata Menaker Ida dalam keterangan di Jakarta pada Selasa..
Selain menambah lapangan pekerjaan, UU Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk mendorong produktivitas kerja. Persoalan pendidikan pekerja Indonesia yang kebanyakan setingkat SMA ke bawah menyebabkan produktivitas kerja Indonesia tertinggal dibanding beberapa negara lain.
Baca juga: MPR: Semua pihak perlu bisa tahan diri sikapi RUU Ciptaker
Dalam kajian yang dilakukan pemerintah, kata Ida, ditemukan bahwa jika tidak adanya reformasi struktural dan percepatan transformasi ekonomi, dikhawatirkan lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif.
Tidak hanya itu, penduduk yang tidak dan belum bekerja juga akan semakin bertambah dan Indonesia terjebak dalam middle income trap.
Dalam kesempatan dialog bersama tersebut, ia kembali menegaskan bahwa pemerintah telah melibatkan semua pihak dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja. Tidak hanya pemangku kepentingan ketenagakerjaan seperti serikat pekerja/buruh dan perusahaan, tapi juga praktisi, akademisi dan lembaga lainnya seperti International Labour Organization (ILO).
Ia mengatakan setelah pengesahan UU Cipta Kerja maka pemerintah akan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai acuan operasional pelaksanaan. Penyusunan sendiri akan kembali melibatkan berbagai unsur.
"Kami akan melakukan dialog sosial dan menampung ide, saran dan masukan dari para pemangku kepentingan yang terkait dengan ketenagakerjaan," tegas Ida.
Baca juga: Mencermati sikap kritis NU dalam pilkada dan UU Cipta Kerja
Di dalam dialog itu, para pemimpin redaksi mendorong pemerintah untuk membuka dialog dan menyebarluaskan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ke publik.
Menurut pemimpin redaksi media Kumparan, Arifin Asydhad, hal itu untuk menghindari terulangnya distorsi informasi ke publik. Ia juga berharap kembali digelar diskusi dengan Forum Pemred sebelum disahkan RPP tersebut.
"Mudah-mudahan terjadi win-win solution. Buruh merasa bagus, puas dan pengusaha dimudahkan dalam menjalankan usahanya," kata Arifin.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020