Pelaku pariwisata yang tergabung dalam Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali mengharapkan pemerintah memberikan stimulus untuk menggairahkan masyarakat lokal dan domestik untuk berwisata ke Bali.
"Mustahil mereka (wisatawan domestik) akan datang ke Bali dalam kondisi pendapatan yang berkurang, bahkan ada yang kosong sama sekali," kata Wakil Ketua DPP IHGMA yang juga Wakil Ketua IHGMA Bali I Made Ramia Adnyana, di Denpasar, Jumat.
Selain itu, lanjut Ramia, pemerintah harus jelas terkait stimulus apa yang bisa diberikan untuk industri pariwisata, sehingga nasib tenaga kerja yang jumlahnya ribuan bisa dibantu.
Menurut dia, industri pariwisata saat ini sudah megap-megap dan kondisi keuangan perusahaan juga semakin menipis untuk membayar listrik dan gaji karyawan selama pandemi.
Baca juga: Kemenparekraf persiapkan objek wisata sehat dalam tatanan kehidupan era baru
Terkait dengan rencana membuka pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara mulai 11 September 2020, pihaknya menghormati apapun nantinya yang menjadi keputusan Pemprov Bali ataupun nasional.
"Namun jika bisa kami sarankan sebaiknya saat ini ada stimulus dari pemerintah untuk menggairahkan masyarakat lokal dan domestik untuk berwisata di Bali," ucap Ramia.
Yang jelas, lanjut dia, Bali butuh dibantu saat ini. Jangan sampai, kata dia, timbul gesekan sosial atau bahkan kriminal yang lebih parah akibat sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Sementara itu terkait perubahan jadwal atas pembukaan destinasi Bali fase ketiga untuk wisatawan mancanegara, Ketua DPD IHGMA Bali I Nyoman Astama mengajak para pemangku kepentingan untuk berpikir lebih realistis mengkombinasikan antara kondisi saat ini dengan nasib industri ke depannya.
"Selama lima bulan ini kita sudah sangat terpuruk, tidak bisa dibayangkan jika kondisi ini akan lebih lama," ujar Astama.
Baca juga: Menko Luhut: Wisatawan mancanegara belum bisa tahun ini (video)
Pemerintah, lanjut dia, harus segera membuat keputusan jika sudah ada prediksi saat ini, menganalisa lebih dalam dengan perhitungan risiko, namun tetap dapat dikendalikan.
"Karena kepercayaan ini harus terbangun. Yang terpenting 'kan sistem kelolanya harus teliti dan berorientasi ke depan. Mungkin jika dibuat lebih spesifik dengan pembatasan tertentu seharusnya 11 September tetap bisa dibuka, karena banyak juga yang berharap seperti ini," ucapnya.
Pemerintah, lanjut Astama, pasti sudah punya rencana yang matang untuk memutuskan jadi atau diundur pembukaan Bali untuk wisman mulai 11 September mendatang.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali menyatakan masih menunggu kajian yang lebih komprehensif dan detail terkait dengan rencana untuk membuka pariwisata setempat bagi wisatawan mancanegara mulai 11 September 2020.
"Semua perlu kajian, tidak bisa hanya melihat kita di Bali saja," kata Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati belum lama ini.
Menurut dia, salah satu alasan yang harus dipertimbangkan dalam membuka pariwisata untuk wisman terkait regulasi maupun kondisi di negara asal wisatawan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Mustahil mereka (wisatawan domestik) akan datang ke Bali dalam kondisi pendapatan yang berkurang, bahkan ada yang kosong sama sekali," kata Wakil Ketua DPP IHGMA yang juga Wakil Ketua IHGMA Bali I Made Ramia Adnyana, di Denpasar, Jumat.
Selain itu, lanjut Ramia, pemerintah harus jelas terkait stimulus apa yang bisa diberikan untuk industri pariwisata, sehingga nasib tenaga kerja yang jumlahnya ribuan bisa dibantu.
Menurut dia, industri pariwisata saat ini sudah megap-megap dan kondisi keuangan perusahaan juga semakin menipis untuk membayar listrik dan gaji karyawan selama pandemi.
Baca juga: Kemenparekraf persiapkan objek wisata sehat dalam tatanan kehidupan era baru
Terkait dengan rencana membuka pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara mulai 11 September 2020, pihaknya menghormati apapun nantinya yang menjadi keputusan Pemprov Bali ataupun nasional.
"Namun jika bisa kami sarankan sebaiknya saat ini ada stimulus dari pemerintah untuk menggairahkan masyarakat lokal dan domestik untuk berwisata di Bali," ucap Ramia.
Yang jelas, lanjut dia, Bali butuh dibantu saat ini. Jangan sampai, kata dia, timbul gesekan sosial atau bahkan kriminal yang lebih parah akibat sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Sementara itu terkait perubahan jadwal atas pembukaan destinasi Bali fase ketiga untuk wisatawan mancanegara, Ketua DPD IHGMA Bali I Nyoman Astama mengajak para pemangku kepentingan untuk berpikir lebih realistis mengkombinasikan antara kondisi saat ini dengan nasib industri ke depannya.
"Selama lima bulan ini kita sudah sangat terpuruk, tidak bisa dibayangkan jika kondisi ini akan lebih lama," ujar Astama.
Baca juga: Menko Luhut: Wisatawan mancanegara belum bisa tahun ini (video)
Pemerintah, lanjut dia, harus segera membuat keputusan jika sudah ada prediksi saat ini, menganalisa lebih dalam dengan perhitungan risiko, namun tetap dapat dikendalikan.
"Karena kepercayaan ini harus terbangun. Yang terpenting 'kan sistem kelolanya harus teliti dan berorientasi ke depan. Mungkin jika dibuat lebih spesifik dengan pembatasan tertentu seharusnya 11 September tetap bisa dibuka, karena banyak juga yang berharap seperti ini," ucapnya.
Pemerintah, lanjut Astama, pasti sudah punya rencana yang matang untuk memutuskan jadi atau diundur pembukaan Bali untuk wisman mulai 11 September mendatang.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali menyatakan masih menunggu kajian yang lebih komprehensif dan detail terkait dengan rencana untuk membuka pariwisata setempat bagi wisatawan mancanegara mulai 11 September 2020.
"Semua perlu kajian, tidak bisa hanya melihat kita di Bali saja," kata Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati belum lama ini.
Menurut dia, salah satu alasan yang harus dipertimbangkan dalam membuka pariwisata untuk wisman terkait regulasi maupun kondisi di negara asal wisatawan tersebut.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020